Dinas Perumahan Rakyat

Dan Kawasan Permukiman

Provinsi Jawa Tengah

Monitoring Pelaksanaan Penyelenggaraan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman Kab./ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Rabu (07/10/2020), DISPERAKIM Prov. Jateng mengadakan “Rapat Monitoring Pelaksanaan Penyelenggaraan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman Kab./ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020”. Pelaksanaan rapat dilakukan secara offline dan online, dihadiri oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Biro Administrasi dan Pembangunan Daerah Setda Prov Jateng serta instansi teknis kabupaten/kota yang menangani DAK Bidang Perumahan dan Permukiman. Tujuannya yaitu untuk  mengetahui progres pelaksanaan DAK di tahun 2020, mengidentifikasi permasalahan dan mengetahui prognosis kegiatan hingga akhir tahun.

Kegiatan yang berlangsung cukup interaktif ini, dibuka oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Arief Frieyoga selaku Sekretaris DISPERAKIM Prov. Jateng. Pelaksanaan rapat monitoring juga mengundang Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Kementerian PUPR dan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Prov. Jateng sebagai narasumber.

Dalam sambutannya, disampaikan bahwa Provinsi Jawa Tengah dalam bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman masih memiliki PR cukup besar dengan kondisi sekitar 1,5 juta RTLH dan permasalahan-permasalahan kumuh yang masih belum tertangani sepenuhnya hingga saat ini. Meskipun perlu diingat juga bahwa di tahun 2019 Provinsi Jawa Tengah mampu mengintervensi lebih dari 100 ribu rumah tidak layak huni, yang dilakukan secara kolaborasi dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Berdasarkan PMK 101/PMK.07/2020, ttg relaksasi penyaluran DAK Fisik, penyerapan dana dari KPPN dapat disalurkan langsung sebesar kontrak, dengan penyampaian persyaratan pencairan maksimal tanggal 30-09-2020. Dari 33 kabupaten/kota penerima DAK Bidang PERAKIM, semua sudah mencairkan dana dari KPPN ke Kas Daerah masing-masing kab/kota. Meilena selaku perwakilan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Prov. Jateng menyatakan bahwa Relaksasi penyaluran DAK Fisik ini, merupakan satu bentuk upaya pemerintah dalam percepatan pemanfaatan DAK Fisik di daerah sehingga diharapkan berkontribusi positif bagi akselerasi perekonomian nasional.

Rabu (07/10/2020), DISPERAKIM Prov. Jateng mengadakan “Rapat Monitoring Pelaksanaan Penyelenggaraan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman Kab./ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020”. Pelaksanaan rapat dilakukan secara offline dan online, dihadiri oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Biro Administrasi dan Pembangunan Daerah Setda Prov Jateng serta instansi teknis kabupaten/kota yang menangani DAK Bidang Perumahan dan Permukiman. Tujuannya yaitu untuk  mengetahui progres pelaksanaan DAK di tahun 2020, mengidentifikasi permasalahan dan mengetahui prognosis kegiatan hingga akhir tahun.

Kegiatan yang berlangsung cukup interaktif ini, dibuka oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Arief Frieyoga selaku Sekretaris DISPERAKIM Prov. Jateng. Pelaksanaan rapat monitoring juga mengundang Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Kementerian PUPR dan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Prov. Jateng sebagai narasumber.

Dalam sambutannya, disampaikan bahwa Provinsi Jawa Tengah dalam bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman masih memiliki PR cukup besar dengan kondisi sekitar 1,5 juta RTLH dan permasalahan-permasalahan kumuh yang masih belum tertangani sepenuhnya hingga saat ini. Meskipun perlu diingat juga bahwa di tahun 2019 Provinsi Jawa Tengah mampu mengintervensi lebih dari 100 ribu rumah tidak layak huni, yang dilakukan secara kolaborasi dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Berdasarkan PMK 101/PMK.07/2020, ttg relaksasi penyaluran DAK Fisik, penyerapan dana dari KPPN dapat disalurkan langsung sebesar kontrak, dengan penyampaian persyaratan pencairan maksimal tanggal 30-09-2020. Dari 33 kabupaten/kota penerima DAK Bidang PERAKIM, semua sudah mencairkan dana dari KPPN ke Kas Daerah masing-masing kab/kota. Meilena selaku perwakilan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Prov. Jateng menyatakan bahwa Relaksasi penyaluran DAK Fisik ini, merupakan satu bentuk upaya pemerintah dalam percepatan pemanfaatan DAK Fisik di daerah sehingga diharapkan berkontribusi positif bagi akselerasi perekonomian nasional.