Dinas Perumahan Rakyat

Dan Kawasan Permukiman

Provinsi Jawa Tengah

Forum Perangkat Daerah Renstra Perubahan

Disperakim Prov.Jateng beberapa waktu yang lalu mengadakan Forum Perangkat Daerah yang diselenggarakan dalam 2 hari, pada hari pertama yaitu hari Selasa 23 Maret 2021 Disperakim Prov.Jateng mengadakan Forum Perangkat Daerah Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. Forum diselenggarakan dengan metode virtual dan tatapmuka secara terbatas dengan penerapan protokol kesehatan ini menghadirkan Narasumber dari DPRD Provinsi Jawa Tengah serta mengundang OPD yang terkait langsung dengan Tupoksi Disperakim Prov.Jateng. Beberapa hadir diantaranya yaitu Dinas Sosial Prov.Jateng, Bappeda Prov.Jateng, Disporapar, Dispermades, ESDM, Pokja PKP, Biro Isda, Biro Bangda, BPKAD, BPPW, Dinas Perhubungan

Forum yang bertujuan sebagai dukungan terhadap penyempurnaan Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Disperakim Prov.Jateng Tahun 2018-2023 ini juga menghadirkan unsur Perbankan dan Akademisi. Tak lupa juga asosiasi seperti APERSI dan APERNAS Jawa Tengah.

Tuntutan perubahan Renstra 2018-2023 tersebut dilatarbelakangi dengan adanya penyesuaian arah kebijakan dan prioritas pembangunan Jawa Tengah serta penyesuaian nomenklatur dan kodefikasi program kegiatan sesuai Permendagri 090 tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Pada Sesi Paparan, Kepala Dinas Perakim Prov.Jateng Bapak Arief Djatmiko menjelaskan bagaimana Dampak Pandemi Covid-19 ini mempengaruhi capaian indikator pada Renstra lama. "Secara Makro banyaksekali kegiatan-kegiatan yang mengalami dampak besar akibat Covid-19. Sehingga hampir di semua dinas mengalami realokasi anggaran. Dampaknya adalah tuntutan perubahan pada capaian-capaian indikator," jelas Arief Djatmiko.

Kepala Dinas Perakim Prov.Jateng juga memaparkan terkait arah kebijakan dan issue Strategis. "Arah kebijakan yang kita lihat berfungsi sebagai bentuk pencermatan terhadap issue strategis di Prov.Jateng," paparnya. Salah satunya SDGs 2019-2023 berkaitan Pemberantasan Kemiskinan dan Pemenuhan Layanan Dasar serta Menjamin akses bagi semua terhadap Perumahan yang layak, aman, terjangkau serta menata Permukiman Kumuh. "Hal ini lah yang menjadi konsen penyesuaian antara Renstra Lama dan Renstra Baru melalui Visi Misi Gubernur 2018-2023, target-target Nasional dan Provinsi.

Narasumber dari DPRD Prov.Jateng yaitu Ibu Nur Sa'adah dengan materi Isu Strategis dan Permasalahan dalam Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Urusan Pertanahan. Ibu Nur Sa'adah fokus pada aspek Kemiskinan di Kab.Demak, khususnya kondisi Rob di daerah Demak. "Bagaimana upaya Prov.Jateng bersama dengan DPRD bisa memikirkan perbaikan Rumah yang tergenang Rob di wilayah Sayung, dan Kec.Bonang," jelasnya. Pemerintah harus hadir dalam kondisi Rob di Kab.Demak.

Bapak Benny Karnadi dengan materi Integrasi Data Perumahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi serta Kabupaten/ Kota yang konsen terhadap permasalahan data DTKS. "DTKS dalam hal ini Dinsos sebagai kendali harus melakukan evaluasi di lapangan sehingga RTLH bisa tepat sasaran," jelasnya. Sinergi dan Kolaborasi antar Pemerintah dengan Stakeholders di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Mendorong Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman oleh Ibu Sri Hartini yang konsen kepada realisasi capaian indikator. Bapak Eko Susilo, materi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman secara Merata dan Berkeadilan demi Mengentaskan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Dari pihak Akademisi UNDIP Ibu Sunarti memberikan kajian terkait Penyediaan Perumahan di Masa Pandemi COVID-19 dalam rangka Mewujudkan Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat yang lebih konsen terhadap pendekatan Kebijakan untuk meningkatkan akses perumahan.

Sebagai penutup, telah disepakati hasil dari Forum terkait Isu Strategis diantaranya Pemenuhan Rumah Layak Huni berupa penyediaan rumah untuk masyarakat miskin dan yang memiliki keterbatasan akses terhadap pembiayaan perumahan, Perbaikan rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni untuk masyarakat miskin dan masyarakat terdampak bencana, pembiayaan pembangunan perumahan, Pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman berbasis komunitas, Pencapaian tertib administrasi pertanahan serta penanganan pasca pandemic Covid-19. Disamping itu juga Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman berupa Penanganan kawasan permukiman kumuh serta Pembangunan dan peningkatan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) di kawasan permukiman.

Adapun beberapa saran dan rekomendasi dalam sidang, Mendorong upaya keras capaian kinerja Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2018 – 2023 yang belum tercapai, antara lain terkait dengan penanganan rumah tidak layak huni, pengurangan backlog, dan penanganan rumah pasca bencana, Mendorong upaya pendataan rumah tidak layak huni yang terintegrasi sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat agar penanganan rumah tidak layak huni menjadi tepat sasaran dan sesuai prioritas, Mendorong upaya blended finance dalam penanganan rumah tidak layak huni di Provinsi Jawa Tengah, Mendorong upaya kolaborasi multi stakeholders dalam mengatasi permasalahan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan, Mendorong peran serta masyarakat agar masyarakat dapat secara sadar dan mandiri berupaya mewujudkan rumah yang layak huni dan lingkungan yang berkualitas, Mendorong upaya integrasi penanganan pasca bencana antara rumah beserta PSUnya sesuai dengan metode penganggaran yang ada, serta Memastikan pelaksanaan peningkatan kualitas rumah layak huni sesuai standar kelayakan teknis yang dipersyaratkan.

Disperakim Prov.Jateng beberapa waktu yang lalu mengadakan Forum Perangkat Daerah yang diselenggarakan dalam 2 hari, pada hari pertama yaitu hari Selasa 23 Maret 2021 Disperakim Prov.Jateng mengadakan Forum Perangkat Daerah Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. Forum diselenggarakan dengan metode virtual dan tatapmuka secara terbatas dengan penerapan protokol kesehatan ini menghadirkan Narasumber dari DPRD Provinsi Jawa Tengah serta mengundang OPD yang terkait langsung dengan Tupoksi Disperakim Prov.Jateng. Beberapa hadir diantaranya yaitu Dinas Sosial Prov.Jateng, Bappeda Prov.Jateng, Disporapar, Dispermades, ESDM, Pokja PKP, Biro Isda, Biro Bangda, BPKAD, BPPW, Dinas Perhubungan

Forum yang bertujuan sebagai dukungan terhadap penyempurnaan Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Disperakim Prov.Jateng Tahun 2018-2023 ini juga menghadirkan unsur Perbankan dan Akademisi. Tak lupa juga asosiasi seperti APERSI dan APERNAS Jawa Tengah.

Tuntutan perubahan Renstra 2018-2023 tersebut dilatarbelakangi dengan adanya penyesuaian arah kebijakan dan prioritas pembangunan Jawa Tengah serta penyesuaian nomenklatur dan kodefikasi program kegiatan sesuai Permendagri 090 tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Pada Sesi Paparan, Kepala Dinas Perakim Prov.Jateng Bapak Arief Djatmiko menjelaskan bagaimana Dampak Pandemi Covid-19 ini mempengaruhi capaian indikator pada Renstra lama. "Secara Makro banyaksekali kegiatan-kegiatan yang mengalami dampak besar akibat Covid-19. Sehingga hampir di semua dinas mengalami realokasi anggaran. Dampaknya adalah tuntutan perubahan pada capaian-capaian indikator," jelas Arief Djatmiko.

Kepala Dinas Perakim Prov.Jateng juga memaparkan terkait arah kebijakan dan issue Strategis. "Arah kebijakan yang kita lihat berfungsi sebagai bentuk pencermatan terhadap issue strategis di Prov.Jateng," paparnya. Salah satunya SDGs 2019-2023 berkaitan Pemberantasan Kemiskinan dan Pemenuhan Layanan Dasar serta Menjamin akses bagi semua terhadap Perumahan yang layak, aman, terjangkau serta menata Permukiman Kumuh. "Hal ini lah yang menjadi konsen penyesuaian antara Renstra Lama dan Renstra Baru melalui Visi Misi Gubernur 2018-2023, target-target Nasional dan Provinsi.

Narasumber dari DPRD Prov.Jateng yaitu Ibu Nur Sa'adah dengan materi Isu Strategis dan Permasalahan dalam Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Urusan Pertanahan. Ibu Nur Sa'adah fokus pada aspek Kemiskinan di Kab.Demak, khususnya kondisi Rob di daerah Demak. "Bagaimana upaya Prov.Jateng bersama dengan DPRD bisa memikirkan perbaikan Rumah yang tergenang Rob di wilayah Sayung, dan Kec.Bonang," jelasnya. Pemerintah harus hadir dalam kondisi Rob di Kab.Demak.

Bapak Benny Karnadi dengan materi Integrasi Data Perumahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi serta Kabupaten/ Kota yang konsen terhadap permasalahan data DTKS. "DTKS dalam hal ini Dinsos sebagai kendali harus melakukan evaluasi di lapangan sehingga RTLH bisa tepat sasaran," jelasnya. Sinergi dan Kolaborasi antar Pemerintah dengan Stakeholders di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Mendorong Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman oleh Ibu Sri Hartini yang konsen kepada realisasi capaian indikator. Bapak Eko Susilo, materi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman secara Merata dan Berkeadilan demi Mengentaskan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Dari pihak Akademisi UNDIP Ibu Sunarti memberikan kajian terkait Penyediaan Perumahan di Masa Pandemi COVID-19 dalam rangka Mewujudkan Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat yang lebih konsen terhadap pendekatan Kebijakan untuk meningkatkan akses perumahan.

Sebagai penutup, telah disepakati hasil dari Forum terkait Isu Strategis diantaranya Pemenuhan Rumah Layak Huni berupa penyediaan rumah untuk masyarakat miskin dan yang memiliki keterbatasan akses terhadap pembiayaan perumahan, Perbaikan rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni untuk masyarakat miskin dan masyarakat terdampak bencana, pembiayaan pembangunan perumahan, Pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman berbasis komunitas, Pencapaian tertib administrasi pertanahan serta penanganan pasca pandemic Covid-19. Disamping itu juga Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman berupa Penanganan kawasan permukiman kumuh serta Pembangunan dan peningkatan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) di kawasan permukiman.

Adapun beberapa saran dan rekomendasi dalam sidang, Mendorong upaya keras capaian kinerja Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2018 – 2023 yang belum tercapai, antara lain terkait dengan penanganan rumah tidak layak huni, pengurangan backlog, dan penanganan rumah pasca bencana, Mendorong upaya pendataan rumah tidak layak huni yang terintegrasi sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat agar penanganan rumah tidak layak huni menjadi tepat sasaran dan sesuai prioritas, Mendorong upaya blended finance dalam penanganan rumah tidak layak huni di Provinsi Jawa Tengah, Mendorong upaya kolaborasi multi stakeholders dalam mengatasi permasalahan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan, Mendorong peran serta masyarakat agar masyarakat dapat secara sadar dan mandiri berupaya mewujudkan rumah yang layak huni dan lingkungan yang berkualitas, Mendorong upaya integrasi penanganan pasca bencana antara rumah beserta PSUnya sesuai dengan metode penganggaran yang ada, serta Memastikan pelaksanaan peningkatan kualitas rumah layak huni sesuai standar kelayakan teknis yang dipersyaratkan.