Dinas Perumahan Rakyat

Dan Kawasan Permukiman

Provinsi Jawa Tengah

Forum Perangkat Daerah Renja Tahun 2022

 

Dalam Rangkaian Forum Perangkat Daerah hari ke-2 hari Rabu 24 Maret 2021, Disperakim Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022. Adapun mekanisme forum masih sama dengan hari pertama yaitu melalui virtual dan tatap muka terbatas dengan penerapan protokol kesehatan. Hari ke-2 pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Disperakim Prov.Jateng menghadirkan narasumber dari DPRD Prov.Jateng dan mengundang OPD yang terkait langsung dengan Tupoksi.Tak ketinggalan dari Akademisi Undip dan UNS serta asosiasi APERSI, APERNAS serta Perbankan.

Kepala Dinas Perakim Prov.Jateng Bapak Arief Djatmiko menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi dari penyusunan dokumen renstra yang nantinya dijabarkan ke dalam dokumen renja tahun 2022, adapun fokus Tahun Anggaran 2022 pada penguatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat didukung penguatan daya saing ekonomi daerah, khususnya pada sektor perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan serta dukungan terhadap dampak pandemi covid-19 melalui program padat karya. Tahun 2022 tema yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan SDM. Namun demikian target sasaran Pemerintah di tahun 2022 di Dinas Perakim ada 4, yaitu angka kemiskinan yang kembali turun, Tingkat penganggurang terbuka yang meningkat, Pendapatan perkapita, dan keempat adalah bagaimana menumbuhkan kegiatan ekonomi."Ini adalah 3mpat target sasaran yang terkait langsung dengan kegiatan Dinas Perakim Prov.Jateng untuk diimplementasikan di tahun 2022," tambahnya.

Regulasi terkait Rencana kerja Tahun 2022 melekat pada UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan permukiman serta bagaimana pencapaian SPM. Sedangkan pada tujuan SDGs, kriteria rumah layak huni dipandang dari kekuatan bangunan dan kecukupan luas ruang yang mana Rumah layak Huni tidak hanya terbatas atap, lantai dan dinding tetapi juga berbicara pada akses air minum dan sanitasi. Ibu Nur Sa'adah dengan materinya Sistem Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Jawa Tengah Tahun 2022 yang dilanjutkan pembahasan Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 oleh Bapak Benny Karnadi. Benny Karnadi konsen pada pencermatan terhadap Rumah layak Huni bahwa RLH harus memenuhi persyaratan keselamatan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuni."kebanyakan RLH dianggap Layak huni dengan anggaran 10 juta per rumah sudah cukup, jelas Benny. Sehingga harus ada integrasi dengan program dan dinas lain. Kebanyakan RTLH menjadi RLH kebanyakan tidak memenuhi standar seperti sanitasi dan air minum.

Arah dan Kebijakan Pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 yang di bahas oleh Ibu Sri Hartini. Fokus pemaparan menyoroti terhadap arah RPJMN 2020-2024 yang menyebabkan perbedaan indikoator. Selanjutnya, Bapak Eko Susilo dengan Pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Jawa Tengah fokus terhadap komitmen pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, Ibu sunarti dari akademisi Undip memaparkan kaitanya Penyediaan Perumahan di Masa Pandemi Covid-19, dalam Rangka Mewujudkan Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat. Untuk usulan program kegiatan Tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 8 program, 19 kegiatan, 45 sub kegiatan Dari Hasil Forum menyepakati masukan dari narasumber anggota DPRD dan akademisi serta OPD sebagai bahan acuan pembangunan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman pada tahun 2022.

 

Dalam Rangkaian Forum Perangkat Daerah hari ke-2 hari Rabu 24 Maret 2021, Disperakim Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022. Adapun mekanisme forum masih sama dengan hari pertama yaitu melalui virtual dan tatap muka terbatas dengan penerapan protokol kesehatan. Hari ke-2 pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Disperakim Prov.Jateng menghadirkan narasumber dari DPRD Prov.Jateng dan mengundang OPD yang terkait langsung dengan Tupoksi.Tak ketinggalan dari Akademisi Undip dan UNS serta asosiasi APERSI, APERNAS serta Perbankan.

Kepala Dinas Perakim Prov.Jateng Bapak Arief Djatmiko menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi dari penyusunan dokumen renstra yang nantinya dijabarkan ke dalam dokumen renja tahun 2022, adapun fokus Tahun Anggaran 2022 pada penguatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat didukung penguatan daya saing ekonomi daerah, khususnya pada sektor perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan serta dukungan terhadap dampak pandemi covid-19 melalui program padat karya. Tahun 2022 tema yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan SDM. Namun demikian target sasaran Pemerintah di tahun 2022 di Dinas Perakim ada 4, yaitu angka kemiskinan yang kembali turun, Tingkat penganggurang terbuka yang meningkat, Pendapatan perkapita, dan keempat adalah bagaimana menumbuhkan kegiatan ekonomi."Ini adalah 3mpat target sasaran yang terkait langsung dengan kegiatan Dinas Perakim Prov.Jateng untuk diimplementasikan di tahun 2022," tambahnya.

Regulasi terkait Rencana kerja Tahun 2022 melekat pada UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan permukiman serta bagaimana pencapaian SPM. Sedangkan pada tujuan SDGs, kriteria rumah layak huni dipandang dari kekuatan bangunan dan kecukupan luas ruang yang mana Rumah layak Huni tidak hanya terbatas atap, lantai dan dinding tetapi juga berbicara pada akses air minum dan sanitasi. Ibu Nur Sa'adah dengan materinya Sistem Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Jawa Tengah Tahun 2022 yang dilanjutkan pembahasan Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 oleh Bapak Benny Karnadi. Benny Karnadi konsen pada pencermatan terhadap Rumah layak Huni bahwa RLH harus memenuhi persyaratan keselamatan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuni."kebanyakan RLH dianggap Layak huni dengan anggaran 10 juta per rumah sudah cukup, jelas Benny. Sehingga harus ada integrasi dengan program dan dinas lain. Kebanyakan RTLH menjadi RLH kebanyakan tidak memenuhi standar seperti sanitasi dan air minum.

Arah dan Kebijakan Pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 yang di bahas oleh Ibu Sri Hartini. Fokus pemaparan menyoroti terhadap arah RPJMN 2020-2024 yang menyebabkan perbedaan indikoator. Selanjutnya, Bapak Eko Susilo dengan Pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Jawa Tengah fokus terhadap komitmen pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, Ibu sunarti dari akademisi Undip memaparkan kaitanya Penyediaan Perumahan di Masa Pandemi Covid-19, dalam Rangka Mewujudkan Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat. Untuk usulan program kegiatan Tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 8 program, 19 kegiatan, 45 sub kegiatan Dari Hasil Forum menyepakati masukan dari narasumber anggota DPRD dan akademisi serta OPD sebagai bahan acuan pembangunan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman pada tahun 2022.