Dinas Perumahan Rakyat

Dan Kawasan Permukiman

Provinsi Jawa Tengah

Rencana Restrukturisasi Pokja PKP Sebagai Tindak Lanjut Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2020

Pada Kamis, 16 Juli 2020 yang lalu Tim Teknis Seksi Keterpaduan Infrastruktur Disperakim Prov.Jateng bersama dengan Anggota Pokja PKP Prov.Jateng tengah mengadakan rapat Sosialisasi Kelembagaan Permen PUPR No.12 Tahun 2020 yang bertempat di Ruang rapat Lantai 1 Disperakim Prov.Jateng. Point Utama dari rapat ini adalah pembahasan mengenai perubahan struktur Pokja PKP sebagai tindak lanjut dari Permen PUPR No.12 Tahun 2020. Perlunya Restrukturisasi Pokja di Jawa Tengah terkait dengan pemisahan keanggotaan Pokja PKP dan Forum PKP. Selain itu, ada pula amanat untuk menggabungkan pokja-pokja lainnya yang menaungi bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi satu unit Pokja PKP.

Sesuai yang telah diatur dalam Permen, terdapat beberapa instansi yang masih belum masuk dalam keanggotaan Pokja PKP, seperti BPBD (terkait kebencanaan, pantuan pasca bencana), BMCK (SPAM Regional, Sanitasi, Persampahan), dan DLHK (terkait urusan lingkungan hidup). Terkait penggabungan Pokja akan dirumuskan kembali bahan-bahan pertimbangan untuk diajukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah (selaku Ketua Tim Pengarah Pokja PKP) terkait mekanisme penggabungannya dan OPD yang nantinya menjadi pengurus Pokja PKP tersebut. “Saat ini, sedang disusun pula Ranpergub mengenai Peran Serta Masyarakat yang kedepannya nanti diharapkan mampu memaksimalkan fungsi Pokja PKP dan Forum PKP melalui mekanisme Klinik PKP”, Imbuh Arief Sugeng selaku Kepala Seksi Keterpaduan Infrastruktur Disperakim Prov.Jateng.

Dalam kesempatan yang sama, Ipong selaku Kasubag Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Prov.Jateng mengungkapkan apresiasinya sebagai upaya Pemerintah Pusat dalam menyelesaikan Permen mengenai Pokja PKP sehingga dapat dijadikan sebagai landasan dalam melaksanakan peran sera masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan PKP. Selain itu, harapannya Permen ini juga mampu mendukung implementasi Perda RP3KP yang di dalamnya terdapat amanat mengenai peran masyarakat.” Terkait keanggotaan, Dinas LHK dan Dinas Kesehatan juga dapat menjadi pertimbangan untuk dimasukkan ke dalam Pokja PKP”, tandasnya. Ipong juga menambahkan bahwasanya Instansi Vertikal juga perlu dimasukkan karena nantinya terkait pembahasan pencapaian pembangunan PKP, yang dievaluasi adalah seluruh capaian yang ada di Jawa Tengah yang pendanaannya tidak hanya berasal dari APBD Jawa Tengah, tetapi bisa juga berasal dari APBN.” Terkait penggabungan Pokja PKP dengan Pokja AMPL, saya rasa merupakan suatu hal yang bagus. Nantinya akan saling menguatkan antar satu sama lain karena dari sisi Pokja AMPL sudah memiliki instrument dan target penilaian capaian yang lebih jelas dan dari sisi Pokja PKP (Disperkim) telah memiliki RP3KP yang dapat dijadikan acuan bersama serta diintegrasikan dengan target yang ada di Pokja AMPL”, tambahnya.

 

Kedepan, Akan dilakukan evaluasi kinerja Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah dan Pokja PKP Kabupaten/ Kota yang pembinaannya berada dibawah tanggung jawab SNVT PP Provinsi Jawa Tengah. Akan dilakukan pengkajian terkait identifikasi kebutuhan personil Pokja PKP dan Forum PKP sesuai dengan amanat dalam Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2020. Akan dilakukan pembahasan terkait mekanisme penggabungan Pokja PKP dan Pokja AMPL Provinsi Jawa Tengah dan koordinasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Hal-hal diatas akan dijadikan sebagai bahan pelaporan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Tim Pengarah Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan arahan mengenai restrukturisasi Pokja PKP serta penggabungan Pokja PKP dan Pokja AMPL sesuai amanat dalam Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2020.

Pada Kamis, 16 Juli 2020 yang lalu Tim Teknis Seksi Keterpaduan Infrastruktur Disperakim Prov.Jateng bersama dengan Anggota Pokja PKP Prov.Jateng tengah mengadakan rapat Sosialisasi Kelembagaan Permen PUPR No.12 Tahun 2020 yang bertempat di Ruang rapat Lantai 1 Disperakim Prov.Jateng. Point Utama dari rapat ini adalah pembahasan mengenai perubahan struktur Pokja PKP sebagai tindak lanjut dari Permen PUPR No.12 Tahun 2020. Perlunya Restrukturisasi Pokja di Jawa Tengah terkait dengan pemisahan keanggotaan Pokja PKP dan Forum PKP. Selain itu, ada pula amanat untuk menggabungkan pokja-pokja lainnya yang menaungi bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi satu unit Pokja PKP.

Sesuai yang telah diatur dalam Permen, terdapat beberapa instansi yang masih belum masuk dalam keanggotaan Pokja PKP, seperti BPBD (terkait kebencanaan, pantuan pasca bencana), BMCK (SPAM Regional, Sanitasi, Persampahan), dan DLHK (terkait urusan lingkungan hidup). Terkait penggabungan Pokja akan dirumuskan kembali bahan-bahan pertimbangan untuk diajukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah (selaku Ketua Tim Pengarah Pokja PKP) terkait mekanisme penggabungannya dan OPD yang nantinya menjadi pengurus Pokja PKP tersebut. “Saat ini, sedang disusun pula Ranpergub mengenai Peran Serta Masyarakat yang kedepannya nanti diharapkan mampu memaksimalkan fungsi Pokja PKP dan Forum PKP melalui mekanisme Klinik PKP”, Imbuh Arief Sugeng selaku Kepala Seksi Keterpaduan Infrastruktur Disperakim Prov.Jateng.

Dalam kesempatan yang sama, Ipong selaku Kasubag Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Prov.Jateng mengungkapkan apresiasinya sebagai upaya Pemerintah Pusat dalam menyelesaikan Permen mengenai Pokja PKP sehingga dapat dijadikan sebagai landasan dalam melaksanakan peran sera masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan PKP. Selain itu, harapannya Permen ini juga mampu mendukung implementasi Perda RP3KP yang di dalamnya terdapat amanat mengenai peran masyarakat.” Terkait keanggotaan, Dinas LHK dan Dinas Kesehatan juga dapat menjadi pertimbangan untuk dimasukkan ke dalam Pokja PKP”, tandasnya. Ipong juga menambahkan bahwasanya Instansi Vertikal juga perlu dimasukkan karena nantinya terkait pembahasan pencapaian pembangunan PKP, yang dievaluasi adalah seluruh capaian yang ada di Jawa Tengah yang pendanaannya tidak hanya berasal dari APBD Jawa Tengah, tetapi bisa juga berasal dari APBN.” Terkait penggabungan Pokja PKP dengan Pokja AMPL, saya rasa merupakan suatu hal yang bagus. Nantinya akan saling menguatkan antar satu sama lain karena dari sisi Pokja AMPL sudah memiliki instrument dan target penilaian capaian yang lebih jelas dan dari sisi Pokja PKP (Disperkim) telah memiliki RP3KP yang dapat dijadikan acuan bersama serta diintegrasikan dengan target yang ada di Pokja AMPL”, tambahnya.

 

Kedepan, Akan dilakukan evaluasi kinerja Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah dan Pokja PKP Kabupaten/ Kota yang pembinaannya berada dibawah tanggung jawab SNVT PP Provinsi Jawa Tengah. Akan dilakukan pengkajian terkait identifikasi kebutuhan personil Pokja PKP dan Forum PKP sesuai dengan amanat dalam Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2020. Akan dilakukan pembahasan terkait mekanisme penggabungan Pokja PKP dan Pokja AMPL Provinsi Jawa Tengah dan koordinasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Hal-hal diatas akan dijadikan sebagai bahan pelaporan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Tim Pengarah Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan arahan mengenai restrukturisasi Pokja PKP serta penggabungan Pokja PKP dan Pokja AMPL sesuai amanat dalam Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2020.