Dinas Perumahan Rakyat

Dan Kawasan Permukiman

Provinsi Jawa Tengah

SOSIALISASI BANTUAN SOSIAL MATERIAL/BAHAN BANGUNAN PASCA BENCANA

Jawa Tengah merupakan Provinsi dengan ancaman bencana yang cukup besar yang menyebabkan Jawa tengah menjadi provinsi yang rawan bencana. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah   pada tahun 2017 Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terdampak banjir dan tanah longsor sebanyak 334 kecamatan dan 1.719 desa rawan banjir, sebanyak 335 kecamatan dan 1.594 desa rawan tanah longsor. Bencana yang terjadi mengakibatkan kerugian material yang sangat besar, karena terjadinya  kerusakan tempat tinggal dan fasilitas umum. Kerusakan rumah  terutama akibat bencana tersebut perlu mendapatkan perhatian  karena tentunya  akan berdampak terhadap menurunnya kualitas hidup. Perbaikan rumah bagi  korban bencana tersebut dapat melalui bantuan sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak bencana untuk memperbaiki rumahnya. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan program kegiatan Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat yang Terkena Dampak/ Rawan Bencana dan Relokasi Program Pemerintah beserta PSUnya. 

Sebelum dilaksanakannya bantuan sosial, perlu diadakan sosialisasi kepda masyarakat mengenai mekanisme atau tata cara untuk melaksanakan bantuan sosial berupa barang material/bahan bangunan yang akan diberikan kepada penerima. Sosialisasi dilakukan di 8 Desa yang tersebar di 7 kabupaten di Jawa Tengah yaitu di desa Donorejo Kec.Kaligesing Kab. Purworejo, desa gembong kec. Kandangserang kab. Pekalongan, desa tundagan kec. Watukumpul kab. Pemalang, desa sidakangen dan desa kasinoman kec. Kaligesing kab. Banjarnegara, desa sridadi kec. Sirampog kab. Brebes, desa kajen kec. Lebaksiu kab. Tegal, dan desa karangkemojing kec. Gumelar kab. Banyumas. Sosialisasi dilaksanakan pada bulan Februari-maret 2020 dengan mengundang calon penerima bantuan dan perangkat desa.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan calon penerima bantuan dapat memahami mekanisme atau tata cara Bansos yang akan diterima dan memanfaatkan dengan benar. Sehingga bantuan dapat termanfaatkan dan tersealisasikan dengan baik.

Jawa Tengah merupakan Provinsi dengan ancaman bencana yang cukup besar yang menyebabkan Jawa tengah menjadi provinsi yang rawan bencana. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah   pada tahun 2017 Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terdampak banjir dan tanah longsor sebanyak 334 kecamatan dan 1.719 desa rawan banjir, sebanyak 335 kecamatan dan 1.594 desa rawan tanah longsor. Bencana yang terjadi mengakibatkan kerugian material yang sangat besar, karena terjadinya  kerusakan tempat tinggal dan fasilitas umum. Kerusakan rumah  terutama akibat bencana tersebut perlu mendapatkan perhatian  karena tentunya  akan berdampak terhadap menurunnya kualitas hidup. Perbaikan rumah bagi  korban bencana tersebut dapat melalui bantuan sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak bencana untuk memperbaiki rumahnya. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan program kegiatan Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat yang Terkena Dampak/ Rawan Bencana dan Relokasi Program Pemerintah beserta PSUnya. 

Sebelum dilaksanakannya bantuan sosial, perlu diadakan sosialisasi kepda masyarakat mengenai mekanisme atau tata cara untuk melaksanakan bantuan sosial berupa barang material/bahan bangunan yang akan diberikan kepada penerima. Sosialisasi dilakukan di 8 Desa yang tersebar di 7 kabupaten di Jawa Tengah yaitu di desa Donorejo Kec.Kaligesing Kab. Purworejo, desa gembong kec. Kandangserang kab. Pekalongan, desa tundagan kec. Watukumpul kab. Pemalang, desa sidakangen dan desa kasinoman kec. Kaligesing kab. Banjarnegara, desa sridadi kec. Sirampog kab. Brebes, desa kajen kec. Lebaksiu kab. Tegal, dan desa karangkemojing kec. Gumelar kab. Banyumas. Sosialisasi dilaksanakan pada bulan Februari-maret 2020 dengan mengundang calon penerima bantuan dan perangkat desa.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan calon penerima bantuan dapat memahami mekanisme atau tata cara Bansos yang akan diterima dan memanfaatkan dengan benar. Sehingga bantuan dapat termanfaatkan dan tersealisasikan dengan baik.