Yogyakarta, 13 – 14 November 2025 – Dalam rangka mendukung capaian Program Strategis Nasional 3 Juta Rumah, Kemen PKP bersama pemerintah daerah menggelar Desk Pendataan Perumahan Pedesaan untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Peserta desk data adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dari Provinsi Jawa Tengah serta 29 Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini difokuskan pada pembahasan capaian progres penanganan perumahan pedesaan tahun 2025 serta perencanaan program tahun 2026.

Desk pendataan ini membahas berbagai skema penanganan, antara lain Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (PK RTLH), Pembangunan Baru (PB) untuk Backlog, PB Relokasi, PB Penanganan Bencana, serta PK Bencana. Melalui forum ini, pemerintah pusat dan daerah melakukan pemutakhiran data, evaluasi pelaksanaan, dan sinkronisasi rencana tindak lanjut.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyusunan dan penandatanganan Berita Acara Hasil Desk antara Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III (BP3KP) dengan Disperakim Provinsi Jawa Tengah dan 29 Kabupaten di Jawa Tengah. Berita acara tersebut menjadi dasar kesepakatan bersama dalam pelaksanaan program penanganan perumahan, baik yang sedang berjalan di tahun 2025 maupun yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Dengan adanya koordinasi dan sinkronisasi ini, diharapkan langkah penanganan perumahan pedesaan di Jawa Tengah dan DIY dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target Program 3 Juta Rumah secara nasional.