DPRD Kabupaten Pemalang melakukan kunjungan ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan informasi mengenai Rumah Tidak Layak Huni yang ada di Kabupaten Pemalang maupun di Jawa Tengah dan untuk mengurangi kekumuhan di Kabupaten Pemalang.

Kunjungan yang dilakukan pada hari Jumát 29 Juni 2018 Dibuka oleh Bapak Teguh Dwi Haryanto, ST, MT. beliau menyampaikan bahwa RTLH merupakan maslah bersama dan harus diselesaikan secara bersama-sama karena telah diatur dalam UUD ’45 bahwa tiap-tiap Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupanya yang layak bagi kemanusiaan. Terdapat banyak bantuan untuk perbaikan RTLH, salah satunya bantuan dari DISPERAKIM Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017. Dalam kunjungan tersebut, Ibu Maharani Tri Hapsari ST, MT menjelaskan tentang realisasi yang dicapai pada BANSOS RTLH pada tahun 2017 sebesar 19.585 RTLH.

Kabupaten Pemalang masuk daerah kumuh di Jawa Tengah dengan luasan 900 hektar. Salah satu indikator kekumuhan di Kabupaten Pemalang adalah banyak nya rumah tidak layak huni, maka dengan diadakannya kunjungan ini dapat mengetahui bentuk bantuan dan syarat pedoman pelaksanaan bantuan yang sedang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ( BANKEUPEMDES RTLH 2018).