Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
.jpeg)
Dalam rangka menindaklanjuti arahan Gubernur Jawa
Tengah, diselenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan APBD dan APBN Tahun 2021, khususnya dalam Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota Bidang Pendidikan serta percepatan pencairan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, yang diselenggarakan oleh Biro
Administrasi Pembangunan Daerah Setda Prov.Jateng pada Jumat (5/11).
Rakor diselenggarakan di Gedung Graha Solo Raya (eks Gedung Bakorwil II Surakarta) dan dihadiri oleh BPKAD Prov.Jateng, Dispermadesdukcapil Prov.Jateng, Disporapar Prov.Jateng serta perwakilan terbatas oleh Dinas Perakim di 29 Kabupaten. Acara dibuka oleh Ka.Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Prov.Jateng, dilanjutkan dengan desk bersama dengan masing-masing Pemerintah Kabupaten.
Disperakim Prov.Jateng melalui tim teknisnya melaksanakan desk bagi 29 perwakilan Disperakim Kabupaten dengan pembahasan terkait pelaporan data progres Bankeupemdes RTLH untuk desa yang sudah melaksanakan pencairan serta rencana percepatan bagi Desa penerima Bankeupemdes RTLH yang belum mengumpulkan berkas penyaluran.
Dalam rangka menindaklanjuti arahan Gubernur Jawa
Tengah, diselenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan APBD dan APBN Tahun 2021, khususnya dalam Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota Bidang Pendidikan serta percepatan pencairan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, yang diselenggarakan oleh Biro
Administrasi Pembangunan Daerah Setda Prov.Jateng pada Jumat (5/11).
Rakor diselenggarakan di Gedung Graha Solo Raya (eks Gedung Bakorwil II Surakarta) dan dihadiri oleh BPKAD Prov.Jateng, Dispermadesdukcapil Prov.Jateng, Disporapar Prov.Jateng serta perwakilan terbatas oleh Dinas Perakim di 29 Kabupaten. Acara dibuka oleh Ka.Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Prov.Jateng, dilanjutkan dengan desk bersama dengan masing-masing Pemerintah Kabupaten.
Disperakim Prov.Jateng melalui tim teknisnya melaksanakan desk bagi 29 perwakilan Disperakim Kabupaten dengan pembahasan terkait pelaporan data progres Bankeupemdes RTLH untuk desa yang sudah melaksanakan pencairan serta rencana percepatan bagi Desa penerima Bankeupemdes RTLH yang belum mengumpulkan berkas penyaluran.