Dalam rangka pelaksaan penyelenggaraan SPM Perumahan Rakyat yang ada di Kabupaten/Kota Tahun 2021, Disperakim Provinsi Jawa Tengah mengadakan Desk Identifikasi Pelaksanaan dan Pelaporan Penerapan SPM Perumahan Rakyat pada Bulan Februari Tahun 2022. Kegiatan Desk dilakukan dalam 3 pelaksanaan dan di bagi dalam 3 eks bakorwil, yaitu :
Dalam pelaksanaan Desk ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan SPM Perumahan Rakyat apa saja yang sudah dilaksanakan oleh 35 Kabupaten/Kota dan capaian pelaksanaan SPM PR pada tahun 2021. Dari pelaksanaan Desk ini juga akan diketahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan SPM PR di wilayahnya dan strategi apa saja yang telah dilakukan oleh Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
Disperakim Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan kegiatan Desk juga didampingi dari Biro Pemotdaker Setda Provinsi Jawa Tengah yang turut menjelaskan terkait pelaporan SPM Perumahan Rakyat. Desk ini diikuti oleh Dinas Perumahan Rakyat, Bappeda dan Biro Tata Pemerintahan di 35 Kabupaten/Kota.
Dengan diadakannya Desk Identifikasi Pelaksanaan dan Pelaporan Penerapan SPM Perumahan Rakyat ini diharapkan Kabupaten/Kota lebih memahami terkait pelaksanaan SPM PR dan bisa mengetahui strategi perencanaan dalam menyelesaikan permasalahan pasca bencana yang terjadi di wilayahnya.
Dalam rangka pelaksaan penyelenggaraan SPM Perumahan Rakyat yang ada di Kabupaten/Kota Tahun 2021, Disperakim Provinsi Jawa Tengah mengadakan Desk Identifikasi Pelaksanaan dan Pelaporan Penerapan SPM Perumahan Rakyat pada Bulan Februari Tahun 2022. Kegiatan Desk dilakukan dalam 3 pelaksanaan dan di bagi dalam 3 eks bakorwil, yaitu :
Dalam pelaksanaan Desk ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan SPM Perumahan Rakyat apa saja yang sudah dilaksanakan oleh 35 Kabupaten/Kota dan capaian pelaksanaan SPM PR pada tahun 2021. Dari pelaksanaan Desk ini juga akan diketahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan SPM PR di wilayahnya dan strategi apa saja yang telah dilakukan oleh Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
Disperakim Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan kegiatan Desk juga didampingi dari Biro Pemotdaker Setda Provinsi Jawa Tengah yang turut menjelaskan terkait pelaporan SPM Perumahan Rakyat. Desk ini diikuti oleh Dinas Perumahan Rakyat, Bappeda dan Biro Tata Pemerintahan di 35 Kabupaten/Kota.
Dengan diadakannya Desk Identifikasi Pelaksanaan dan Pelaporan Penerapan SPM Perumahan Rakyat ini diharapkan Kabupaten/Kota lebih memahami terkait pelaksanaan SPM PR dan bisa mengetahui strategi perencanaan dalam menyelesaikan permasalahan pasca bencana yang terjadi di wilayahnya.