Semarang (30/06/2022) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah melalui Bidang Kawasan Permukiman telah melaksanakan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Penyerahan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota Se- Jawa Tengah  di ruang rapat lantai 3 Kantor DISPERAKIM Provinsi Jawa Tengah. Rapat diawali dengan sambutan yang disampaikan oleh Arief Djatmiko, selaku Kepala Disperakim Provinsi Jawa Tengah sekaligus membuka secara resmi rangkaian acara Rapat Koordinasi, dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan bagi 6 (enam) pemenang Lomba Hari Habitat Tahun 2022 berupa piala dan piagam penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah.

Rapat Penyelenggaraan Penyerahan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota Se- Jawa Tengah membahas isu-isu dan permasalahan dalam Penyelenggaraan dan Penyerahan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan kondisi di Jawa Tengah. Adapun narasumber yang hadir yaitu:

1. Nitta Rosalin, SE, MA. (Kasubdit Perumahan dan Kawasan Permukiman, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri ) dengan materi Penyelenggaraan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di Daerah;
2. Deny Dwi Susanto, ST, M.Si (Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda, Direktorat Rumah Umum dan Komersial, Ditjen Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR) dengan materi Sosialisasi Peraturan Menteri PUPR No.7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus;
3. Sri Hartini, S.H., M.Eng (Penata Pertanahan Muda, Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah ) dengan materi Kebijakan Kementerian ATR/BPN Dalam Mendukung Penyelenggaraan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Uum (PSU) di Daerah;
4. Samodro Paulus Suroto, ST., MH (Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, DISPERKIM Kabupaten Sukoharjo) dengan materi Pelaksanaan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum (PSU) di Kabupaten Sukoharjo

Diskusi tersebut dipandu oleh Ir. Indriastjario, M. Eng selaku Akademisi dari Universitas Diponegoro Semarang.

Dengan adanya rakor ini diharapkan adanya kesadaran para pengembang untuk segera menyerahkan PSU nya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengalokasikan anggaran dalam APBD nya untuk pendataan dan pengelolaan serah terima serta kedepannya juga dapat melaporkan perkembangan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di daerahnya kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.