Dalam rangka Sosialisasi Pembinaan, Identifikasi Pelaksanaan, dan Pelaporan Penerapan SPM Perumahan Rakyat Tahun 2022, Disperakim Provinsi Jawa Tengah mengadakan Desk Capaian Penerapan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal  Perumahan Rakyat (SPM PR) Kabupaten/Kota tahun 2022.

Desk Capaian ini diikuti oleh Dinas Perkim dan Bagian Tata Pemerintahan di 35 kabupaten/kota, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah serta Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama, Setda Prov. Jateng.

Acara ini berlangsung selama 4 hari yakni Senin, 16 Januari 2023 bertempat di Disperakim Provinsi Jateng, Selasa 17 Januari 2023 bertempat di BP3D Kabupaten Boyolali, Rabu 18 Januari 2023 bertempat di Dinas PKPLH Kabupaten Kudus, serta Kamis 19 Januari 2023 bertempat di Disperkim Kabupaten Banyumas.

Dari pelaksanaan Desk, diketahui bahwa penerapan Pelaksanaan SPM PR di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah telah meningkat dibandingkan dengan pelaksanaan tahun anggaran 2021, hal ini terlihat bahwa pada tahun 2022 dari  35 kabupaten/kota telah memasukkan anggaran SPM ke dalam APBD meskipun beberapa kabupaten / kota baru memasukkan anggaran sebatas pendataan.

Selanjutnya pengutamaan penganggaran SPM PR di dalam APBD kabupaten/kota perlu terus didorong mengingat masih belum seragamnya pemahaman kabupaten/kota bahwa penganggaran SPM harus diprioritaskan dibandingkan anggaran lain;

Sementara dari sisi pelaporan, kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah secara umum telah disiplin dalam melaporkan pelaksanaan SPM PR pada tahun 2022 yang dibuktikan dengan capaian 100% oleh 34 kabupaten/kota