Surakarta, 5 Juni 2025 — Desk Kawasan Permukiman tahun 2025 sesi III adalah rangkaian terakhir dari kegiatan desk sebelumnya dengan fokus membahas pengumpulan data terkait infrastruktur permukiman Triwulan II. Desk ini diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah (Disperakim Prov. Jateng) pada tanggal 4–5 Juni 2025 di Kota Surakarta. Peserta Desk yang diundang terdiri dari unsur pusat yakni Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) yang diwakili oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa III dan unsur kabupaten kota yang terdiri empat OPD yaitu Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dari 11 kabupaten/kota di Jawa Tengah yakni Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kota Magelang, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karangayar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, Kota Semarang, Kota Surakarta.

Desk Kawasan Permukiman merupakan bagian penting dari upaya Pemerintah Provinsi untuk mengintegrasikan data dan perencanaan pembangunan di sektor air minum, sanitasi (air limbah, drainase, dan persampahan), serta kawasan permukiman. Data yang dikumpulkan meliputi cakupan layanan, kualitas, daerah rawan bencana, kondisi prasarana yang telah dibangun, kebutuhan jaringan distribusi dan pengelolaan. Perwakilan kabupaten/ kota juga memaparkan kondisi eksisting pelaporan progres pelaksanaan kegiatan triwulan II dan pembaharuan data terkait Surat Keputusan (SK) atau Peraturan kepala daerah yang terbit tahun 2025.

Dengan berakhirnya rangkaian kegiatan desk ini, diharapkan Pemerintah Prov. Jateng memiliki basis data keruangan yang lebih terstruktur dalam mendukung pelaksanaan pembangunan kawasan permukiman yang layak huni, berkelanjutan, dan inklusif di seluruh wilayah.