Dinas Perumahan Rakyat

Dan Kawasan Permukiman

Provinsi Jawa Tengah

Disperakim Gelar Monev PB RSS Tahun 2025 di Sukoharjo

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah bersama Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan Disperkim Kabupaten Sukoharjo melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat (PB Backlog) Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Sukoharjo pada Kamis–Jumat, 18–19 September 2025. Monitoring dilakukan di empat desa, yaitu Desa Kedungjambal Kecamatan Tawangsari dengan lima penerima bantuan, Desa Tawang Kecamatan Weru dengan lima penerima, Desa Puron Kecamatan Bulu dengan lima penerima, serta Desa Pandeyan Kecamatan Grogol dengan empat penerima, sehingga total terdapat 19 penerima bantuan yang dimonev.

Hasil monitoring menunjukkan seluruh penerima telah menyelesaikan pembangunan rumah, meskipun sebagian belum dapat menghuni rumahnya karena masih menunggu pemasangan listrik dari PLN serta aliran air. Menariknya, mayoritas penerima turut memberikan swadaya tambahan sekitar Rp30–50 juta untuk mempercepat proses pembangunan rumah. Kegiatan monitoring ini juga dihadiri oleh kepala desa dan perangkat desa setempat, sebagai bentuk sinergi untuk memastikan program bantuan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah bersama Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan Disperkim Kabupaten Sukoharjo melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat (PB Backlog) Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Sukoharjo pada Kamis–Jumat, 18–19 September 2025. Monitoring dilakukan di empat desa, yaitu Desa Kedungjambal Kecamatan Tawangsari dengan lima penerima bantuan, Desa Tawang Kecamatan Weru dengan lima penerima, Desa Puron Kecamatan Bulu dengan lima penerima, serta Desa Pandeyan Kecamatan Grogol dengan empat penerima, sehingga total terdapat 19 penerima bantuan yang dimonev.

Hasil monitoring menunjukkan seluruh penerima telah menyelesaikan pembangunan rumah, meskipun sebagian belum dapat menghuni rumahnya karena masih menunggu pemasangan listrik dari PLN serta aliran air. Menariknya, mayoritas penerima turut memberikan swadaya tambahan sekitar Rp30–50 juta untuk mempercepat proses pembangunan rumah. Kegiatan monitoring ini juga dihadiri oleh kepala desa dan perangkat desa setempat, sebagai bentuk sinergi untuk memastikan program bantuan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.