Dinas Perumahan Rakyat

Dan Kawasan Permukiman

Provinsi Jawa Tengah

Rapat Koordinasi Pokja dan Forum PKP Jawa Tengah Dorong Kolaborasi untuk Hunian Layak dan Berkelanjutan

Semarang, 29 September 2025 — Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah menggelar Rapat Koordinasi Pokja dan Forum PKP se-Jawa Tengah di Ruang Rapat Lantai 3 Disperakim, Jalan Madukoro, Semarang. Kegiatan yang berlangsung pada Senin (29/9) ini mengusung tema “Kolaborasi Pokja PKP Menuju Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang Berkualitas.”

Acara dibuka oleh Kepala Bidang Keterpaduan PKP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selaku Sekretaris Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah, Arif Sugeng Haryanto, S.T.. Rapat dihadiri oleh anggota Pokja dan Forum PKP dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten/ Kota. Dalam sambutannya, ditegaskan bahwa isu perumahan dan kawasan permukiman bukan hanya terkait ketersediaan rumah layak huni, tetapi juga menyangkut kualitas hidup masyarakat, akses air minum, sanitasi, serta pengurangan kawasan kumuh. Beliau menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan lintas wilayah, karena tidak ada institusi yang dapat bekerja sendirian dalam menghadapi tantangan tersebut.

Selanjutnya, rapat dilanjutkan dengan sesi materi dan diskusi yang dimoderatori oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah beserta ke-5 narasumber dari Pemerintah Pusat dan anggota Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah. Pertama, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa III menyampaikan materi “Sosialisasi Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah.” Kedua, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) Provinsi Jawa Tengah memaparkan “Mewujudkan Akses Sanitasi Layak dan Aman di Jawa Tengah: Progress, Permasalahan, dan Solusi.” Ketiga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Jawa Tengah membahas “Potret dan Tantangan Pengelolaan Persampahan di Jawa Tengah serta Peran Satgas Persampahan Provinsi dan Kabupaten/Kota.” Keempat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menyampaikan evaluasi melalui topik “Kegiatan Jambanisasi dalam Mendukung Program Gubernur Jawa Tengah: Evaluasi Capaian dan Kendala.” Terakhir, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (Dispermasdesdukcapil) Jawa Tengah memaparkan “Optimalisasi Bantuan Keuangan Pemerintah Desa untuk Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dasar : Air Minum dan Sanitasi.”

Rapat koordinasi ini menjadi wadah komunikasi, evaluasi, dan penyelarasan kebijakan antar-daerah dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman. Para narasumber memaparkan beragam materi, mulai dari peningkatan kualitas sanitasi rumah, progress capaian sanitasi layak, tantangan pengelolaan persampahan, hingga optimalisasi bantuan keuangan desa untuk sarana air minum dan sanitasi. Selain itu, Dinas Kesehatan juga menyampaikan evaluasi program jambanisasi yang mendukung agenda Gubernur Jawa Tengah.

Melalui diskusi interaktif dan tanya jawab, peserta rapat merumuskan rekomendasi bersama untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media. Hasil rapat diharapkan mampu mendorong terciptanya perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, sehat, dan berkelanjutan, sejalan dengan target RPJMD Jawa Tengah 2025–2029 dalam menekan backlog perumahan, mengurangi kawasan kumuh, serta memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang berkualitas.

Semarang, 29 September 2025 — Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah menggelar Rapat Koordinasi Pokja dan Forum PKP se-Jawa Tengah di Ruang Rapat Lantai 3 Disperakim, Jalan Madukoro, Semarang. Kegiatan yang berlangsung pada Senin (29/9) ini mengusung tema “Kolaborasi Pokja PKP Menuju Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang Berkualitas.”

Acara dibuka oleh Kepala Bidang Keterpaduan PKP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selaku Sekretaris Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah, Arif Sugeng Haryanto, S.T.. Rapat dihadiri oleh anggota Pokja dan Forum PKP dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten/ Kota. Dalam sambutannya, ditegaskan bahwa isu perumahan dan kawasan permukiman bukan hanya terkait ketersediaan rumah layak huni, tetapi juga menyangkut kualitas hidup masyarakat, akses air minum, sanitasi, serta pengurangan kawasan kumuh. Beliau menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan lintas wilayah, karena tidak ada institusi yang dapat bekerja sendirian dalam menghadapi tantangan tersebut.

Selanjutnya, rapat dilanjutkan dengan sesi materi dan diskusi yang dimoderatori oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah beserta ke-5 narasumber dari Pemerintah Pusat dan anggota Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah. Pertama, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa III menyampaikan materi “Sosialisasi Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah.” Kedua, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) Provinsi Jawa Tengah memaparkan “Mewujudkan Akses Sanitasi Layak dan Aman di Jawa Tengah: Progress, Permasalahan, dan Solusi.” Ketiga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Jawa Tengah membahas “Potret dan Tantangan Pengelolaan Persampahan di Jawa Tengah serta Peran Satgas Persampahan Provinsi dan Kabupaten/Kota.” Keempat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menyampaikan evaluasi melalui topik “Kegiatan Jambanisasi dalam Mendukung Program Gubernur Jawa Tengah: Evaluasi Capaian dan Kendala.” Terakhir, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (Dispermasdesdukcapil) Jawa Tengah memaparkan “Optimalisasi Bantuan Keuangan Pemerintah Desa untuk Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dasar : Air Minum dan Sanitasi.”

Rapat koordinasi ini menjadi wadah komunikasi, evaluasi, dan penyelarasan kebijakan antar-daerah dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman. Para narasumber memaparkan beragam materi, mulai dari peningkatan kualitas sanitasi rumah, progress capaian sanitasi layak, tantangan pengelolaan persampahan, hingga optimalisasi bantuan keuangan desa untuk sarana air minum dan sanitasi. Selain itu, Dinas Kesehatan juga menyampaikan evaluasi program jambanisasi yang mendukung agenda Gubernur Jawa Tengah.

Melalui diskusi interaktif dan tanya jawab, peserta rapat merumuskan rekomendasi bersama untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media. Hasil rapat diharapkan mampu mendorong terciptanya perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, sehat, dan berkelanjutan, sejalan dengan target RPJMD Jawa Tengah 2025–2029 dalam menekan backlog perumahan, mengurangi kawasan kumuh, serta memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang berkualitas.