Dinas Perumahan Rakyat

Dan Kawasan Permukiman

Provinsi Jawa Tengah

Sosialisasi Perencanaan dan Penganggaran 2026:Tekankan Kualitas Layanan dan Akuntabilitas

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah menggelar kegiatan "Sosialisasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2026" pada Selasa, 28 Oktober 2025. Bertempat di Aula Lantai 3 Disperakim Prov. Jateng, kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan memantapkan langkah strategis dan penganggaran demi capaian pembangunan perumahan dan permukiman di Jawa Tengah pada tahun 2026.

 

Kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh Sekretaris, para Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, serta seluruh pelaksana teknis kegiatan di lingkungan Disperakim Prov. Jateng tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Disperakim Prov. Jateng, Boedyo Dharmawan, ST, MT. 

 

Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya proses perencanaan dan penganggaran sebagai "jantung dari setiap gerak langkah suatu institusi".

"Apa yang kita rencanakan hari ini, akan menentukan kualitas layanan dan capaian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Jawa Tengah pada tahun 2026," ujar Boedyo Dharmawan.

 

Kepala Disperakim Prov.Jateng juga mengingatkan seluruh peserta akan kompleksitas tantangan yang dihadapi, mulai dari peningkatan kebutuhan rumah layak huni, penataan kawasan permukiman kumuh, penyediaan infrastruktur dasar, penanganan pasca bencana, hingga dinamika kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

 

Setelah pembukaan acara dilanjutkan dengan pemaparan materi dari sejumlah narasumber terkait. Sesi paparan dimulai oleh Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Prov. Jateng, Dwianto Priyonugroho, M. Prof, Ac yang menyampaikan materi mengenai Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026, termasuk kebijakan Pemerintah Pusat yang berdampak pada Pemerintah Daerah dan Review Struktur Anggaran Tahun 2024 dan 2025.

 

Selanjutnya, Kepala Bidang P2MP pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Prov.Jateng, Yusmanto, S.Pi, M.Si, memaparkan tentang Perencanaan Pembangunan Prov. Jateng Tahun 2026, termasuk bagaimana pencapaian target kinerja tidak hanya mengandalkan pembiayaan yang bersumber dari APBD Prov.Jateng. 

 

Selain aspek kebijakan, juga hadir narasumber dari Dinas Kominfo Prov.Jateng yang mengulas tentang Teknis Input pada sistem e-planning untuk Perencanaan Tahun 2026, termasuk input Standar Harga Barang (SHB) dan penerapan Analisis Standar Belanja (ASB) pada sistem e-planning.

 

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi ini dirumuskan untuk mencapai empat tujuan krusial, yaitu pertama menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap kebijakan, pedoman, serta prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat untuk tahun 2026, Kedua, memastikan Program terintegrasi dan terukur, agar seluruh usulan program dan kegiatan selaras, serta memiliki output dan outcome yang berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, mendorong anggaran yang efisien dan akuntabel, dengan harapan setiap alokasi rupiah dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan nilai tambah maksimal, dan keempat memperkuat koordinasi antar seluruh unit kerja pada Disperakim dalam proses penyusunan rencana kerja dan anggaran.

 

Dengan memasuki tahap penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026, kegiatan ini diharapkan menjadi landasan bagi Disperakim Prov. Jateng untuk menghasilkan rencana kerja dan anggaran yang adaptif, berorientasi pada hasil, dan mampu menjawab tantangan kompleks di sektor perumahan rakyat dan permukiman di Jawa Tengah.

 

#Perencanaan

#Penganggaran 

#CollaborativeFunding

#RenGar2026

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah menggelar kegiatan "Sosialisasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2026" pada Selasa, 28 Oktober 2025. Bertempat di Aula Lantai 3 Disperakim Prov. Jateng, kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan memantapkan langkah strategis dan penganggaran demi capaian pembangunan perumahan dan permukiman di Jawa Tengah pada tahun 2026.

 

Kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh Sekretaris, para Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, serta seluruh pelaksana teknis kegiatan di lingkungan Disperakim Prov. Jateng tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Disperakim Prov. Jateng, Boedyo Dharmawan, ST, MT. 

 

Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya proses perencanaan dan penganggaran sebagai "jantung dari setiap gerak langkah suatu institusi".

"Apa yang kita rencanakan hari ini, akan menentukan kualitas layanan dan capaian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Jawa Tengah pada tahun 2026," ujar Boedyo Dharmawan.

 

Kepala Disperakim Prov.Jateng juga mengingatkan seluruh peserta akan kompleksitas tantangan yang dihadapi, mulai dari peningkatan kebutuhan rumah layak huni, penataan kawasan permukiman kumuh, penyediaan infrastruktur dasar, penanganan pasca bencana, hingga dinamika kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

 

Setelah pembukaan acara dilanjutkan dengan pemaparan materi dari sejumlah narasumber terkait. Sesi paparan dimulai oleh Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Prov. Jateng, Dwianto Priyonugroho, M. Prof, Ac yang menyampaikan materi mengenai Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026, termasuk kebijakan Pemerintah Pusat yang berdampak pada Pemerintah Daerah dan Review Struktur Anggaran Tahun 2024 dan 2025.

 

Selanjutnya, Kepala Bidang P2MP pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Prov.Jateng, Yusmanto, S.Pi, M.Si, memaparkan tentang Perencanaan Pembangunan Prov. Jateng Tahun 2026, termasuk bagaimana pencapaian target kinerja tidak hanya mengandalkan pembiayaan yang bersumber dari APBD Prov.Jateng. 

 

Selain aspek kebijakan, juga hadir narasumber dari Dinas Kominfo Prov.Jateng yang mengulas tentang Teknis Input pada sistem e-planning untuk Perencanaan Tahun 2026, termasuk input Standar Harga Barang (SHB) dan penerapan Analisis Standar Belanja (ASB) pada sistem e-planning.

 

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi ini dirumuskan untuk mencapai empat tujuan krusial, yaitu pertama menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap kebijakan, pedoman, serta prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat untuk tahun 2026, Kedua, memastikan Program terintegrasi dan terukur, agar seluruh usulan program dan kegiatan selaras, serta memiliki output dan outcome yang berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, mendorong anggaran yang efisien dan akuntabel, dengan harapan setiap alokasi rupiah dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan nilai tambah maksimal, dan keempat memperkuat koordinasi antar seluruh unit kerja pada Disperakim dalam proses penyusunan rencana kerja dan anggaran.

 

Dengan memasuki tahap penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026, kegiatan ini diharapkan menjadi landasan bagi Disperakim Prov. Jateng untuk menghasilkan rencana kerja dan anggaran yang adaptif, berorientasi pada hasil, dan mampu menjawab tantangan kompleks di sektor perumahan rakyat dan permukiman di Jawa Tengah.

 

#Perencanaan

#Penganggaran 

#CollaborativeFunding

#RenGar2026