Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah menggelar Kick Off Meeting Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun Anggaran 2026 pada Kamis, 5 Maret 2026 di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Semarang. Kegiatan ini menjadi langkah awal konsolidasi para pemangku kepentingan dalam memperkuat komitmen pembangunan sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan di daerah.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah pusat dan daerah, antara lain perwakilan Project Management Unit (PMU) Kementerian PPN/ Bappenas, Project Implementation Unit (PIU) Teknis Kementerian PU, Kepala BPBPK Jawa Tengah, anggota Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah, serta perwakilan Pokja PKP dari Kabupaten Klaten, Wonogiri, Purworejo, dan Kota Tegal. Kehadiran para pihak ini menunjukkan kuatnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong percepatan pembangunan sanitasi di wilayah Jawa Tengah.

Dalam sambutannya, Bapak Boedyo Dharmawan, S.T., M.T., Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selaku Ketua Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa Kick Off Meeting ini bukan sekadar kegiatan seremonial pembuka, melainkan momentum penting untuk menyelaraskan arah kebijakan, memperkuat koordinasi, serta memastikan setiap pemangku kepentingan memahami perannya dalam implementasi program PPSP. Forum ini diharapkan mampu memperkuat integrasi kebijakan sanitasi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

Program PPSP sendiri merupakan instrumen strategis dalam mendukung pencapaian target sanitasi nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menuntut kinerja yang sistematis, terukur, serta kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan. Melalui forum ini, Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah juga menekankan pentingnya penguatan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) yang berbasis pada data Environmental Health Risk Assessment (EHRA) agar dapat menjadi acuan utama dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan sanitasi di daerah. Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk mengembangkan pendekatan collaborative funding dalam pembiayaan pembangunan sanitasi. Skema pendanaan ini diharapkan mampu mengintegrasikan berbagai sumber pembiayaan, mulai dari APBD, APBN, dukungan lintas sektor, hingga potensi kemitraan dengan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk terus memfasilitasi pendampingan teknis, penguatan kapasitas kelembagaan Pokja PKP, serta memastikan implementasi SSK di daerah dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Kegiatan ini sekaligus menjadi titik awal rangkaian pelaksanaan PPSP Tahun Anggaran 2026 yang akan dilanjutkan dengan coaching clinic, pendampingan implementasi SSK, monitoring dan evaluasi, hingga lokakarya sanitasi pada akhir tahun. Dengan sinergi dan komitmen bersama, pembangunan sanitasi di Jawa Tengah diharapkan semakin maju dan berdampak nyata bagi kesehatan serta kualitas lingkungan masyarakat.