Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah menggelar Coaching Clinic 1 (CC1) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun Anggaran 2026 pada Rabu, 3 Juni 2026 di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Semarang. Pada Tahun 2026, ini Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri menjadi Kabupaten/ Kota terpilih di Provinsi Jawa Tengah yang menerima pendampingan PPSP Tahun Pertama. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan ruang diskusi dan pembelajaran terkait dengan proses, tahapan, dan tujuan yang ingin dicapai, serta melakukan pemetaan kondisi sanitasi di dua Kabupaten tersebut sehingga dapat merumuskan isu strategis, usulan rekomendasi dan usulan paket kebijakan.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah pusat dan daerah, antara lain perwakilan Project Management Unit (PMU) Kementerian PPN/ Bappenas, Project Implementation Unit (PIU) Teknis Kementerian PU, Kepala BPBPK Jawa Tengah, anggota Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah, serta perwakilan Pokja PKP dari Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri. Kehadiran para pihak ini menunjukkan kuatnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong percepatan pembangunan sanitasi di wilayah Jawa Tengah.

Acara tersebut dibuka oleh Bapak Arif Sugeng Haryanto, S.T. selaku Kepala Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman mewakili Kepala Dinas. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa sanitasi juga menjadi indikator keberhasilan Program 3 Juta Rumah yang secara eksplisit diletakkan dalam kerangka PHTC 7 “Menjamin Penyediaan Rumah Murah Bersanitasi Baik untuk yang Membutuhkan” sehingga yang diukur bukan hanya jumlah unit bangunan, tetapi juga kualitas sanitasinya. Selain itu, terdapat beberapa tantangan yang harus menjadi perhatian dari implementasi Strategis Sanitasi Kabupaten/ Kota (SSK) di Jawa Tengah, diantaranya Kabupaten/ Kota masih belum menginternalisasikan dokumen SSK-nya ke dalam proses perencanaan pembangunan daerah, utamanya dalam sektor sanitasi. Internalisasi tersebut membutuhkan komitmen Kepala Daerah yang kuat sebagaimana upaya konsolidasi sumber-sumber pendanaan alternatif non APBD agar dapat berjalan efektif.

Setelah acara dibuka, Pokja PKP Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri melakukan pemaparan terkait dengan draft final instrument SSK, kondisi sanitasi terkini, usulan strategi beserta usulan rekomendasi dan paket kebijakan, serta rencana kerja. Pemaparan tersebut kemudian ditanggapi oleh perwakilan Pemerintah Pusat dan Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah untuk dapat menajamkan pemetaan kondisi sanitasi, isu strategis, usulan rekomendasi dan usulan paket kebijakan sebagai draf materi advokasi untuk Bupati pada agenda selanjutnya

Melalui kegiatan Coaching Clinic 1 ini, diharapkan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri dapat semakin memperkuat komitmen dan sinergi lintas sektor dalam penyelenggaraan pembangunan sanitasi yang berkelanjutan. Hasil pemetaan kondisi sanitasi, identifikasi isu strategis, serta perumusan rekomendasi dan paket kebijakan yang telah dibahas akan menjadi dasar dalam proses advokasi kepada kepala daerah dan penyusunan dokumen perencanaan yang lebih terintegrasi. Dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, Program PPSP diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas sanitasi permukiman serta mewujudkan lingkungan yang sehat, layak huni, dan berkelanjutan bagi masyarakat.