Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah menerima kunjungan tim peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Rabu, 17 Juni 2026 dalam rangka penelitian bertajuk “Transformasi Rezim Tata Kelola Ruang Laut : Antisipasi Perampasan Ruang dan Penguatan Adaptasi Perumahan Iklim di Wilayah Pesisir Pulau Jawa”. Pertemuan ini menjadi bagian dari rangkaian pengumpulan data lapangan yang bertujuan menggali berbagai perspektif mengenai tata Kelola kawasan pesisir, khususnya yang berkaitan dengan permukiman dan dampak perubahan iklim di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah.

Dalam diskusi tersebut, Disperakim Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa kawasan pesisir Pantura menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat penurunan muka tanah, kenaikan muka air laut, abrasi, serta tingginya kepadatan aktivitas dan permukiman. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah wilayah mengalami perubahan fungsi lahan secara signifikan, bahkan terdapat kawasan permukiman yang kini telah tergenang secara permanen. Salah satu contoh yang menjadi perhatian adalah kawasan Timbulsloko di Kabupaten Demak. Wilayah ini mengalami dampak perubahan iklim yang sangat nyata sehingga memerlukan pendekatan adaptif dalam penyediaan hunian. Pemerintah telah mengembangkan dua skema penanganan, yaitu relokasi bagi masyarakat yang memiliki kesiapan dan dukungan lahan di lokasi lain, serta penyediaan rumah apung bagi warga yang memiliki tetap tinggal di kawasan terdampak.

Program rumah apung dikembangkan sebagai bentuk inovasi hunian adaptif terhadap kondisi pesisir yang terus berubah. Pelaksanaannya dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga non pemerintah, sektor perbankan, dan masyarakat setempat. Selain mengedepankan fungsi hunian, pengembangan rumah apung juga terus dievaluasi melalui berbagai penyempurnaan desain dan material agar mampu bertahan pada kondisi lingkungan pesisir yang ekstrem. Penyediaan infrastruktur pendukung juga menjadi penting di kawasan terdampak, seperti akses jalan dan konektivitas lingkungan, mengingat kondisi rob dan penurunan muka tanah sering menyebabkan kerusakan maupun terputusnya akses masyarakat. Upaya pembangunan dan peningkatan infrastruktur dilakukan secara bertahap melalui sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa.

Dalam pertemuan tersebut dibahas pula pentingnya sinkronisasi antara kebijakan tata ruang dengan kondisi riil di lapangan. Perubahan karakteristik wilayah pesisir akibat perubahan iklim perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan, termasuk dalam pengembangan kawasan permukiman dan perlindungan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir.

Sementara itu, tim peneliti BRIN menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan mengkaji transformasi tata kelola ruang laut dan pesisir, termasuk dampaknya terhadap masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim. Hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan (policy brief) yang mendukung perencanaan tata ruang pesisir yang lebih adil, adaptif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi tantangan lingkungan di masa mendatang.

Melalui diskusi ini, Disperakim Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan kebijakan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan kawasan permukiman yang tangguh terhadap perubahan iklim, khususnya di wilayah pesisir yang memiliki tingkat kerentanan tinggi.