Dinas Perumahan Rakyat

Dan Kawasan Permukiman

Provinsi Jawa Tengah

SOSIALISASI SISMONTEPRA 2021

Disperakim Prov.Jateng bersama dengan seluruh SKPD dan Pemerintah Kab/Kota se Jawa Tengah ikut dan hadir dalam Sosialisasi Sismontepra yang diselenggarakan oleh Biro Adm.Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov.Jateng pada Rabu, 5 Mei 2021. 

Sosialisasi menghadirkan Narasumber dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan. Sosialisasi yang dilakukan melalui Aplikasi Zoom ini bertujuan untuk sosialisasi tentang penggunaan Aplikasi Sismontepra setelah terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang menyebabkan terjadinya perubahan pada struktur Anggaran APBD Sehingga Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Sismontepra tahun 2021 belum dapat digunakan. Selain itu diharapkan SKPD dan Pemerintah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah dapat segera menginput Monev Tahun 2021

Sosialisasi dibagi menjadi 3 (tiga) sesi, yaitu sambutan Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa, Ibu Yuni Astusi yang kemudian dilanjutkan pemaparan oleh Bapak Zulfan Arief dari Kemendagri dan Ibu Mustika Rosalina dari LKPP. Disusul sesi terakhir adalah tanya jawab.

Ibu Yuni Astuti menjelaskan bahwa tahun 2020 terdapat 8 (delapan) SKPD yang tidak input progres realisasi fisik dan keuangan pada aplikasi Sismontepra. Sementara itu sejumlah 19 SKPD Prov.Jateng sudah 100 % input. "Sisanya, SKPD hanya input Sismontepra di bulan-bulan tertentu, " imbuhnya. Sedang untuk Pemerintah Kab/Kota terdapat 1 (satu) Kab/Kota yang tidak input dan sebanyak 29 Kab/Kota sudah input 100%, sisanya input di bulan-bulan tertentu.

Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa mengungkapkan bahwa masih terdapat kendala dalam inpiting Sismontepra di tahun 2020, antara lain terbatasnya komunikasi dalam penginputan Sismontepra, belum dapat dilaksanakannya Sosialisasi Sismontepra serta tidak responsifnya SKPD dan Pemerintah Kab/Kota terhadap himbauan penginputan Sismontepra.

Kendala yang dihadapi dalam inputing Sismontepra Tahun 2021 terdapat pada Perbedaan struktur Anggaran APBD setelah terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sedangkan menu struktur anggaran pada Aplikasi Sismontepra belum mengakomodir struktur anggaran sebagaimana permendagri  Nomor 90 Tahun 2019 serta b. Belum adanya keputusan dari LKPP dan Kemendagri terkait penggunaan Aplikasi Sismontepra di Tahun 2021

Melalui Sosialisasi ini Pelaporan pada aplikasi Sismontepra tetap diupdate setiap bulannya, dengan menyesuaikan struktur anggaran sesuai dengan menu pada aplikasi Sismontepra. Apabila terdapat penyempurnaan menu aplikasi Sismontepra, akan diinformasikan lebih lanjut.

Disperakim Prov.Jateng bersama dengan seluruh SKPD dan Pemerintah Kab/Kota se Jawa Tengah ikut dan hadir dalam Sosialisasi Sismontepra yang diselenggarakan oleh Biro Adm.Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov.Jateng pada Rabu, 5 Mei 2021. 

Sosialisasi menghadirkan Narasumber dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan. Sosialisasi yang dilakukan melalui Aplikasi Zoom ini bertujuan untuk sosialisasi tentang penggunaan Aplikasi Sismontepra setelah terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang menyebabkan terjadinya perubahan pada struktur Anggaran APBD Sehingga Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Sismontepra tahun 2021 belum dapat digunakan. Selain itu diharapkan SKPD dan Pemerintah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah dapat segera menginput Monev Tahun 2021

Sosialisasi dibagi menjadi 3 (tiga) sesi, yaitu sambutan Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa, Ibu Yuni Astusi yang kemudian dilanjutkan pemaparan oleh Bapak Zulfan Arief dari Kemendagri dan Ibu Mustika Rosalina dari LKPP. Disusul sesi terakhir adalah tanya jawab.

Ibu Yuni Astuti menjelaskan bahwa tahun 2020 terdapat 8 (delapan) SKPD yang tidak input progres realisasi fisik dan keuangan pada aplikasi Sismontepra. Sementara itu sejumlah 19 SKPD Prov.Jateng sudah 100 % input. "Sisanya, SKPD hanya input Sismontepra di bulan-bulan tertentu, " imbuhnya. Sedang untuk Pemerintah Kab/Kota terdapat 1 (satu) Kab/Kota yang tidak input dan sebanyak 29 Kab/Kota sudah input 100%, sisanya input di bulan-bulan tertentu.

Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa mengungkapkan bahwa masih terdapat kendala dalam inpiting Sismontepra di tahun 2020, antara lain terbatasnya komunikasi dalam penginputan Sismontepra, belum dapat dilaksanakannya Sosialisasi Sismontepra serta tidak responsifnya SKPD dan Pemerintah Kab/Kota terhadap himbauan penginputan Sismontepra.

Kendala yang dihadapi dalam inputing Sismontepra Tahun 2021 terdapat pada Perbedaan struktur Anggaran APBD setelah terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sedangkan menu struktur anggaran pada Aplikasi Sismontepra belum mengakomodir struktur anggaran sebagaimana permendagri  Nomor 90 Tahun 2019 serta b. Belum adanya keputusan dari LKPP dan Kemendagri terkait penggunaan Aplikasi Sismontepra di Tahun 2021

Melalui Sosialisasi ini Pelaporan pada aplikasi Sismontepra tetap diupdate setiap bulannya, dengan menyesuaikan struktur anggaran sesuai dengan menu pada aplikasi Sismontepra. Apabila terdapat penyempurnaan menu aplikasi Sismontepra, akan diinformasikan lebih lanjut.