Dinas Perumahan Rakyat

Dan Kawasan Permukiman

Provinsi Jawa Tengah

Bimbingan Teknis Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Beberapa waktu yang lalu telah diselenggarakan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Bidang Perumahan yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementrian PUPR. 

Acara Bimtek dilaksanakan di ballroom Hotel Mulia Purosani Yogyakarta dengan mematuhi protokol kesehatan, termasuk pelaksanaan rapid antigen sebelum masuk ke ruangan bimtek.
Pada sesi pemaparan Best Practice Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan di Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ir. Arief Djatmiko selaku Kepala Disperakim Provinsi Jawa Tengah didapuk menjadi narasumber. Materi paparan adalah membahas Latar Belakang Regulasi pelaksanaan SPM Bidang Perumahan, Program yang dilaksanakan di Bidang Perumahan, Kegiatan yang telah dilaksanakan di Bidang Perumahan sesuai SPM, dan Capaian Kinerja. 

Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan produk hukum turunannya adalah Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan PermenPUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM PUPR. Berdasarkan peraturan tersebut, SPM yang menjadi kewajiban Bidang Perumahan adalah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Provinsi dan Fasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi.

Program Kerja yang juga telah dilaksanakan secara nyata oleh Bidang Perumahan adalah Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana atau yang biasa disebut Peningkatan Kualitas (PK) Bencana, Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana atau yang biasa disebut Pembangunan Baru (PB) Bencana, Housing Stock, Penyediaan Rumah Layak Huni (PB Mandiri dan Komunitas).
Rehabilitasi Rumah adalah berupa bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada masyarakat korban bencana di mana rumahnya mengalami kerusakan sedang hingga berat. Bantuan tersebut diberikan berupa barang/material bahan bangunan senilai Rp 12.000.000,-. Jenis material yang diberikan disesuaikan berdasarkan kerusakan rumah dan kebutuhan untuk rehabilitasi.
Pembangunan Rumah adalah berupa bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada masyarakat korban bencana di mana rumahnya mengalami kerusakan roboh. Bantuan tersebut diberikan berupa barang/material bahan bangunan senilai Rp 50.000.000,- berupa panel RUSPIN untuk strukturnya dan kelengkapan arsitektural berupa bahan penutup dinding, rangka dan penutup atap, finishing lantai dan dinding, toilet beserta aksesorisnya, dan septictank. Rumah yang dibangun merupakan tipe 36.

Housing Stock adalah bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Kota yang membutuhkan material untuk pembangunan Hunian Sementara (huntara) jika terjadi bencana. Material tersebut adalah berupa Panel RISHA untuk rumah tipe 36 yang dihibahkan dari Kementrian PUPR. Kelebihan panel RISHA adalah dapat dirakit dalam waktu cepat, tahan gempa hingga 7,5 skala richter, dapat dibongkar dan disimpan untuk digunakan di lain waktu.
Penyediaan Rumah Layak Huni (PB Mandiri dan Komunitas) adalah upaya untuk pengurangan jumlah backlog kepemilikan rumah. Pembangunan Rumah berupa bantuan sosial (bansos) berupa stimulant dalam bentuk material/bahan bangunan berupa panel RUSPIN untuk strukturnya dan kelengkapan arsitektural berupa bahan penutup dinding, rangka dan penutup atap, dan kusen pintu.
 

Beberapa waktu yang lalu telah diselenggarakan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Bidang Perumahan yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementrian PUPR. 

Acara Bimtek dilaksanakan di ballroom Hotel Mulia Purosani Yogyakarta dengan mematuhi protokol kesehatan, termasuk pelaksanaan rapid antigen sebelum masuk ke ruangan bimtek.
Pada sesi pemaparan Best Practice Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan di Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ir. Arief Djatmiko selaku Kepala Disperakim Provinsi Jawa Tengah didapuk menjadi narasumber. Materi paparan adalah membahas Latar Belakang Regulasi pelaksanaan SPM Bidang Perumahan, Program yang dilaksanakan di Bidang Perumahan, Kegiatan yang telah dilaksanakan di Bidang Perumahan sesuai SPM, dan Capaian Kinerja. 

Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan produk hukum turunannya adalah Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan PermenPUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM PUPR. Berdasarkan peraturan tersebut, SPM yang menjadi kewajiban Bidang Perumahan adalah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Provinsi dan Fasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi.

Program Kerja yang juga telah dilaksanakan secara nyata oleh Bidang Perumahan adalah Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana atau yang biasa disebut Peningkatan Kualitas (PK) Bencana, Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana atau yang biasa disebut Pembangunan Baru (PB) Bencana, Housing Stock, Penyediaan Rumah Layak Huni (PB Mandiri dan Komunitas).
Rehabilitasi Rumah adalah berupa bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada masyarakat korban bencana di mana rumahnya mengalami kerusakan sedang hingga berat. Bantuan tersebut diberikan berupa barang/material bahan bangunan senilai Rp 12.000.000,-. Jenis material yang diberikan disesuaikan berdasarkan kerusakan rumah dan kebutuhan untuk rehabilitasi.
Pembangunan Rumah adalah berupa bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada masyarakat korban bencana di mana rumahnya mengalami kerusakan roboh. Bantuan tersebut diberikan berupa barang/material bahan bangunan senilai Rp 50.000.000,- berupa panel RUSPIN untuk strukturnya dan kelengkapan arsitektural berupa bahan penutup dinding, rangka dan penutup atap, finishing lantai dan dinding, toilet beserta aksesorisnya, dan septictank. Rumah yang dibangun merupakan tipe 36.

Housing Stock adalah bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Kota yang membutuhkan material untuk pembangunan Hunian Sementara (huntara) jika terjadi bencana. Material tersebut adalah berupa Panel RISHA untuk rumah tipe 36 yang dihibahkan dari Kementrian PUPR. Kelebihan panel RISHA adalah dapat dirakit dalam waktu cepat, tahan gempa hingga 7,5 skala richter, dapat dibongkar dan disimpan untuk digunakan di lain waktu.
Penyediaan Rumah Layak Huni (PB Mandiri dan Komunitas) adalah upaya untuk pengurangan jumlah backlog kepemilikan rumah. Pembangunan Rumah berupa bantuan sosial (bansos) berupa stimulant dalam bentuk material/bahan bangunan berupa panel RUSPIN untuk strukturnya dan kelengkapan arsitektural berupa bahan penutup dinding, rangka dan penutup atap, dan kusen pintu.