Dinas Perumahan Rakyat

Dan Kawasan Permukiman

Provinsi Jawa Tengah

Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah TA 2022

Telah diselenggarakan kegiatan Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah TA 2022 baik secara langsung dengan menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 maupun menggunakan zoom meeting yang di selenggarakan di Hotel Melia Purosani Yogyakarta, dalam acara tersebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah juga menjadi moderator pada sesi panel II.
Agenda acara tersebut membahas mengenai Readiness Criteria Usulan Kegiatan TA 2022 Eksisting (Hasil Kegiatan Sinkronisasi Tahun 2020), Pembahasan usulan kegiatan baru TA 2022 dan Readiness Criteria, Data Entry Usulan dan Readines Criteria ke SIBARU.

Pemaparan pertama di sesi kedua tersebut membahas mengenai Penyediaan Rumah Khusus, sedangkan definisi dari rumah khusus itu sendiri adalah Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus, dan Penyediaan Rumah Khusus adalah Pembangunan Rumah Khusus yang berbentuk rumah tunggal, kopel serta rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung serta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Adapun mekanisme dan tahapan bantuan penyediaan rumah khusus antara lain :
- Target / Kategori Prioritas : Bencana, Dampak Program Pemerintah, Perbatasan, Pulau Terluar (Daerah Terpencil & Tertinggal (3T))
- Readyness Criteria : Tata Guna Lahan, Status/Legalitas Kepemilikan Lahan, Kelayakan Teknis Lahan, Ketersediaan Sumber Daya Pendukung
- Diusulkan kepada Menteri PUPR : Tinjauan terhadap Urgensi (Tingkat kemendesakan, harus ditangani segera), Seriousness (Tingkat keseriusan permasalahan yang terjadi), Growth       
(Dampak yang akan timbul)
- Ditetapkan oleh Menteri PUPR

Pada pemaparan materi kedua membahas mengenai Program Rumah Umum dan Komersial Tahun Anggaran 2022, sedangkan pengertian dari Rumah Umum adalah Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR (UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 1 ayat 10) dan Rumah Komersial adalah Rumah yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan (UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 1 ayat 8)

Telah diselenggarakan kegiatan Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah TA 2022 baik secara langsung dengan menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 maupun menggunakan zoom meeting yang di selenggarakan di Hotel Melia Purosani Yogyakarta, dalam acara tersebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah juga menjadi moderator pada sesi panel II.
Agenda acara tersebut membahas mengenai Readiness Criteria Usulan Kegiatan TA 2022 Eksisting (Hasil Kegiatan Sinkronisasi Tahun 2020), Pembahasan usulan kegiatan baru TA 2022 dan Readiness Criteria, Data Entry Usulan dan Readines Criteria ke SIBARU.

Pemaparan pertama di sesi kedua tersebut membahas mengenai Penyediaan Rumah Khusus, sedangkan definisi dari rumah khusus itu sendiri adalah Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus, dan Penyediaan Rumah Khusus adalah Pembangunan Rumah Khusus yang berbentuk rumah tunggal, kopel serta rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung serta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Adapun mekanisme dan tahapan bantuan penyediaan rumah khusus antara lain :
- Target / Kategori Prioritas : Bencana, Dampak Program Pemerintah, Perbatasan, Pulau Terluar (Daerah Terpencil & Tertinggal (3T))
- Readyness Criteria : Tata Guna Lahan, Status/Legalitas Kepemilikan Lahan, Kelayakan Teknis Lahan, Ketersediaan Sumber Daya Pendukung
- Diusulkan kepada Menteri PUPR : Tinjauan terhadap Urgensi (Tingkat kemendesakan, harus ditangani segera), Seriousness (Tingkat keseriusan permasalahan yang terjadi), Growth       
(Dampak yang akan timbul)
- Ditetapkan oleh Menteri PUPR

Pada pemaparan materi kedua membahas mengenai Program Rumah Umum dan Komersial Tahun Anggaran 2022, sedangkan pengertian dari Rumah Umum adalah Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR (UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 1 ayat 10) dan Rumah Komersial adalah Rumah yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan (UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 1 ayat 8)