Dinas Perumahan Rakyat

Dan Kawasan Permukiman

Provinsi Jawa Tengah

Pemenuhan Kebutuhan Perumahan yang Layak bagi MBR melalui Rusun/Rusus bagi MBR dan Pekerja

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 H ayat (1), menyebutkan bahwa setiap warga Negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak untuk bertempat tinggal tersebut, kemudian dijelaskan secara lebih lanjut ke dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia pasal 40, disebutkan bahwa setiap orang/ individu berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Dapat dipahami bahwa setiap orang berhak untuk dapat menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur (Pasal 129, Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, segala upaya telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan rumah. Salah satu upaya adalah melalui pembangunan RUSUN dan RUSUS. Namun begitu, hingga akhir tahun 2020 angka backlog kemiskinan di Jawa Tengah masih tetap besar, yaitu sebesar 436.649 unit rumah.

Untuk mengetahui persebaran RUSUN/RUSUS, kondisi dan permasalahannya maka pada tanggal 19-24 Agustus 2021, Dinas PERAKIM Provinsi Jawa Tengah melakukan Rapat Koordinasi Monitoring RUSUN/RUSUS di Jawa Tengah. Peserta adalah kabupaten/kota yang memiliki RUSUN/RUSUS bagi MBR dan PEKERJA atau sebanyak 23 kabupaten/kota yang melakukan desk.

Hasil desk monitoring di dapatkan bahwa hingga akhir tahun 2020, RUSUS tersebar di 4 lokasi pada 3 kabupaten/kota. Sedangkan RUSUN MBR dan PEKERJA tersebar di 61 lokasi pada 23 kabupaten/kota. Jumlah tower RUSUN di Jawa Tengah berjumlah 120 tower dengan jumlah hunian sebanyak 9.778 unit hunian.

Dari 9.778 unit hunian, hanya sebanyak 8.051 unit yang terhuni atau sebesar 82% saja. Sisanya, atau sebesar 18% tidak terhuni. Alasannya antara lain karena terdapat 5 rusun pada 5 kabupaten/kota digunakan sebagai tempat isolasi pasien covid (4%); unit hunian rusak 4% dan sisanya adalah hunian yang belum terhuni (10%).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 H ayat (1), menyebutkan bahwa setiap warga Negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak untuk bertempat tinggal tersebut, kemudian dijelaskan secara lebih lanjut ke dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia pasal 40, disebutkan bahwa setiap orang/ individu berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Dapat dipahami bahwa setiap orang berhak untuk dapat menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur (Pasal 129, Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, segala upaya telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan rumah. Salah satu upaya adalah melalui pembangunan RUSUN dan RUSUS. Namun begitu, hingga akhir tahun 2020 angka backlog kemiskinan di Jawa Tengah masih tetap besar, yaitu sebesar 436.649 unit rumah.

Untuk mengetahui persebaran RUSUN/RUSUS, kondisi dan permasalahannya maka pada tanggal 19-24 Agustus 2021, Dinas PERAKIM Provinsi Jawa Tengah melakukan Rapat Koordinasi Monitoring RUSUN/RUSUS di Jawa Tengah. Peserta adalah kabupaten/kota yang memiliki RUSUN/RUSUS bagi MBR dan PEKERJA atau sebanyak 23 kabupaten/kota yang melakukan desk.

Hasil desk monitoring di dapatkan bahwa hingga akhir tahun 2020, RUSUS tersebar di 4 lokasi pada 3 kabupaten/kota. Sedangkan RUSUN MBR dan PEKERJA tersebar di 61 lokasi pada 23 kabupaten/kota. Jumlah tower RUSUN di Jawa Tengah berjumlah 120 tower dengan jumlah hunian sebanyak 9.778 unit hunian.

Dari 9.778 unit hunian, hanya sebanyak 8.051 unit yang terhuni atau sebesar 82% saja. Sisanya, atau sebesar 18% tidak terhuni. Alasannya antara lain karena terdapat 5 rusun pada 5 kabupaten/kota digunakan sebagai tempat isolasi pasien covid (4%); unit hunian rusak 4% dan sisanya adalah hunian yang belum terhuni (10%).