Dinas Perumahan Rakyat

Dan Kawasan Permukiman

Provinsi Jawa Tengah

PTUN Tolak Gugatan Warga Wadas, Pemprov Jateng Rangkul Semua Masyarakat

SEMARANG – Pemprov Jawa Tengah menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, yang menolak gugatan warga Wadas-Purworejo terhadap Gubernur Jateng. Pemerintah pun ingin warga menghormati putusan dan berharap tidak ada friksi yang menyebabkan perpecahan antarwarga.

Sebagaimana diketahui, PTUN Semarang menolak gugatan warga Wadas terhadap Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Gugatan yang dilayangkan adalah pembaruan penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Wonosobo.

Berdasar putusan hakim PTUN Semarang Nomor 68/G/PU/2021/PTUN.SMG tanggal 30 Agustus 2021, gugatan tersebut ditolak.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah Iwanuddin Iskandar mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu sikap penggugat, terkait langkah hukum lanjutan.

“Ini bukan tentang kalah atau menang, tetapi mencari kebenaran. Terkait terbitnya keputusan gubernur tentang pembaruan penetapan lokasi tersebut, prinsipnya kami tunggu kasasi. Kalau tidak, kami juga hormati yang disampaikan penggugat. Karena dalam konstitusi ketentuannya (tenggat) enam hari untuk mengajukan kasasi,” ujarnya, Kamis (2/9/2021) sore.

Meski masih menunggu langkah penggugat untuk kasasi, Iwan menyebut momen ini adalah waktu untuk berkonsolidasi. Ia mengajak semua pihak dari tingkat desa hingga pemerintah pusat, untuk merangkul warga.

Imbauan itu juga disampaikan Iwan untuk Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS-SO), sebagai pihak yang nantinya berwenang dalam proses pembangunan Bendungan Bener.

“Selanjutnya kami imbau kepada BBWS Serayu Opak selaku Instansi yang memerlukan tanah untuk melakukan konsolidasi warga baik yang kontra dan pro. Ini bukan semata masalah warga yang mendukung maupun tidak. Jangan kita jauhi, semua harus kita dukung. Semua harus kita rangkul,” papar dia.

Iwan meminta, jika putusan hukum sudah final BBWS Serayu Opak segera memenuhi hak dari warga yang sudah merelakan tanahnya, sebagai lokasi sumber material untuk pembangunan Bendungan Bener. Jika ada warga yang masih menolak, ia meminta segera dilakukan pendekatan.

Terakhir, ia mempersilakan warga yang ingin mengetahui terkait pembangunan konstruksi fisik Bendungan Bener, bisa menghubungi Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak ataupun Pemprov Jawa Tengah.

Perlu diketahui, Bendungan Bener adalah salah satu proyek strategis nasional (PSN). Tujuannya, untuk memenuhi kebutuhan air baku dan irigasi serta berguna mewujudkan kemanfaatan air berkelanjutan yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/beritaopd/ptun-tolak-gugatan-warga-wadas-pemprov-jateng-rangkul-semua-masyarakat/  

SEMARANG – Pemprov Jawa Tengah menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, yang menolak gugatan warga Wadas-Purworejo terhadap Gubernur Jateng. Pemerintah pun ingin warga menghormati putusan dan berharap tidak ada friksi yang menyebabkan perpecahan antarwarga.

Sebagaimana diketahui, PTUN Semarang menolak gugatan warga Wadas terhadap Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Gugatan yang dilayangkan adalah pembaruan penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Wonosobo.

Berdasar putusan hakim PTUN Semarang Nomor 68/G/PU/2021/PTUN.SMG tanggal 30 Agustus 2021, gugatan tersebut ditolak.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah Iwanuddin Iskandar mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu sikap penggugat, terkait langkah hukum lanjutan.

“Ini bukan tentang kalah atau menang, tetapi mencari kebenaran. Terkait terbitnya keputusan gubernur tentang pembaruan penetapan lokasi tersebut, prinsipnya kami tunggu kasasi. Kalau tidak, kami juga hormati yang disampaikan penggugat. Karena dalam konstitusi ketentuannya (tenggat) enam hari untuk mengajukan kasasi,” ujarnya, Kamis (2/9/2021) sore.

Meski masih menunggu langkah penggugat untuk kasasi, Iwan menyebut momen ini adalah waktu untuk berkonsolidasi. Ia mengajak semua pihak dari tingkat desa hingga pemerintah pusat, untuk merangkul warga.

Imbauan itu juga disampaikan Iwan untuk Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS-SO), sebagai pihak yang nantinya berwenang dalam proses pembangunan Bendungan Bener.

“Selanjutnya kami imbau kepada BBWS Serayu Opak selaku Instansi yang memerlukan tanah untuk melakukan konsolidasi warga baik yang kontra dan pro. Ini bukan semata masalah warga yang mendukung maupun tidak. Jangan kita jauhi, semua harus kita dukung. Semua harus kita rangkul,” papar dia.

Iwan meminta, jika putusan hukum sudah final BBWS Serayu Opak segera memenuhi hak dari warga yang sudah merelakan tanahnya, sebagai lokasi sumber material untuk pembangunan Bendungan Bener. Jika ada warga yang masih menolak, ia meminta segera dilakukan pendekatan.

Terakhir, ia mempersilakan warga yang ingin mengetahui terkait pembangunan konstruksi fisik Bendungan Bener, bisa menghubungi Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak ataupun Pemprov Jawa Tengah.

Perlu diketahui, Bendungan Bener adalah salah satu proyek strategis nasional (PSN). Tujuannya, untuk memenuhi kebutuhan air baku dan irigasi serta berguna mewujudkan kemanfaatan air berkelanjutan yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/beritaopd/ptun-tolak-gugatan-warga-wadas-pemprov-jateng-rangkul-semua-masyarakat/