Dinas Perumahan Rakyat

Dan Kawasan Permukiman

Provinsi Jawa Tengah

Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah Menerima Kunjungan PIU Kelembagaan dan Pendanaan Bina Bangda Kemendagri RI

Rabu (15/09), Pokja Provinsi Jawa Tengah menerima kunjungan PIU Kelembagaan dan Pendanaan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. Acara tersebut dipimpin oleh Poernomo Puspo Susilo (Kepala Seksi Keterpaduan Infrastruktur) selaku Sekretaris II Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah, dan dihadiri oleh OPD anggota Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah yaitu Biro ISDA, Bappeda, Dinas BMCK, DLHK, dan Dispermasdesdukcapil. Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka diskusi terkait dengan aspek kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran Pokja PKP dalam mendukung Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Provinsi Jawa Tengah, serta penjaringan masukan atas pedoman Assesment Pokja PKP yang saat ini sedang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri.

Assesment Pokja PKP tersebut akan digunakan sebagai alat ukur kinerja Pokja PKP baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota kaitannya dengan dukungan Pokja PKP dalam penyelenggaraan Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang merupakan program prioritas nasional dan tercantum dalam amanat RPJMN 2020-2024.  Dengan adanya dinamika dan perkembangan regulasi di setiap daerah yang berbeda-beda maka Assesment Pokja PKP ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Pokja PKP untuk melakukan penilaian mandiri secara sistematis dan efektif tentang kondisi dan kapasitas Pokja untuk mengevaluasi kapasitas Pokja dalam mencapai target sanitasi di daerah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran konprehensif tentang kondisi dan kapasitas Pokja Provinsi maupun Kabupaten/ Kota, menyediakan informasi yang lengkap untuk dianalisis menjadi rekomendasi dalam perbaikan/ peningkatan kinerja Pokja, serta meningkatkan kinerja Pokja agar optimal dalam pelaksanaan program PPSP untuk mencapai target sanitasi di daerah.

Rencananya proses Assesment Pokja PKP tersebut dilaksanakan sebanyak per semester untuk Pokja Kabupaten/ Kota yang sedang melakukan implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten Kota (SSK) pada tahun berjalan dengan melibatkan Pokja Provinsi u.p. Sekretaris Daerah Provinsi. Sedangkan untuk Pokja Provinsi, proses Assesment Pokja PKP dilaksanakan dengan melibatkan PIU-PMU PPSP. Aspek dan indikator penilaian yang dinilai dalam Assesment Pokja PKP tersebut, antara lain terkait dengan Anggaran Pokja; Pelaksanaan koordinasi; Strategi pendanaan sanitasi / Lokakarya sanitasi; Penyusunan dokumen Perencanaan Strategi Sanitasi / Implementasi Roadmap Sanitasi Provinsi; Implementasi Milestone / Pendampingan Implementasi Milestone; Pemantauan dan evaluasi; Peningkatan kapasitas. Terdapat 3 (tiga) kategori hasil penilaian, yaitu :

    1. Optimal (suatu kondisi dimana Pokja dengan sumber daya organisasi yang telah dimilikinya bertindak secara optimal guna pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan);
    2. Cukup Optimal (suatu kondisi dimana Pokja yang telah memiliki kelengkapan sumber daya organisasi telah memanfaatkan sumber daya tersebut bagi pencapaian tujuan organisasi, namun pencapaian yang dihasilkan belum optimal dan masih membutuhkan pengembangan dan peningkatan kinerja organisasi); dan
    3. Belum Optimal (suatu kondisi dimana Pokja telah memiliki sumber daya organisasi berupa legalitas formal, struktur kelembagaan, pembagian peran di antara anggotanya, namun secara faktual sumber daya tersebut belum atau sangat sedikit dimanfaatkan bagi pencapaian atau tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya).

Pada saat ini, Provinsi Jawa Tengah ikut membina dan mendampingi 2 (dua) Kabupaten/ Kota yang sedang melaksanakan implementasi SSK yaitu Kota Pekalongan dan Kabupaten Brebes. Selain itu, Pokja Provinsi Jawa Tengah juga telah mengusulkan 2 (dua) Kabupaten/ Kota lainnya untuk dapat melaksanakan implementasi SSK pada TA. 2022. Diharapkan Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Provinsi Jawa Tengah dapat berkelanjutan dan berjalan dengan baik serta mampu mendukung percepatan pencapaian target sanitasi di daerah yang layak dan aman melalui sinergi oleh Pokja Kabupaten/Kota, Pokja Provinsi Jawa Tengah dan PIU-PMU PPSP Pemerintah Pusat.

Rabu (15/09), Pokja Provinsi Jawa Tengah menerima kunjungan PIU Kelembagaan dan Pendanaan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. Acara tersebut dipimpin oleh Poernomo Puspo Susilo (Kepala Seksi Keterpaduan Infrastruktur) selaku Sekretaris II Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah, dan dihadiri oleh OPD anggota Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah yaitu Biro ISDA, Bappeda, Dinas BMCK, DLHK, dan Dispermasdesdukcapil. Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka diskusi terkait dengan aspek kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran Pokja PKP dalam mendukung Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Provinsi Jawa Tengah, serta penjaringan masukan atas pedoman Assesment Pokja PKP yang saat ini sedang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri.

Assesment Pokja PKP tersebut akan digunakan sebagai alat ukur kinerja Pokja PKP baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota kaitannya dengan dukungan Pokja PKP dalam penyelenggaraan Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang merupakan program prioritas nasional dan tercantum dalam amanat RPJMN 2020-2024.  Dengan adanya dinamika dan perkembangan regulasi di setiap daerah yang berbeda-beda maka Assesment Pokja PKP ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Pokja PKP untuk melakukan penilaian mandiri secara sistematis dan efektif tentang kondisi dan kapasitas Pokja untuk mengevaluasi kapasitas Pokja dalam mencapai target sanitasi di daerah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran konprehensif tentang kondisi dan kapasitas Pokja Provinsi maupun Kabupaten/ Kota, menyediakan informasi yang lengkap untuk dianalisis menjadi rekomendasi dalam perbaikan/ peningkatan kinerja Pokja, serta meningkatkan kinerja Pokja agar optimal dalam pelaksanaan program PPSP untuk mencapai target sanitasi di daerah.

Rencananya proses Assesment Pokja PKP tersebut dilaksanakan sebanyak per semester untuk Pokja Kabupaten/ Kota yang sedang melakukan implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten Kota (SSK) pada tahun berjalan dengan melibatkan Pokja Provinsi u.p. Sekretaris Daerah Provinsi. Sedangkan untuk Pokja Provinsi, proses Assesment Pokja PKP dilaksanakan dengan melibatkan PIU-PMU PPSP. Aspek dan indikator penilaian yang dinilai dalam Assesment Pokja PKP tersebut, antara lain terkait dengan Anggaran Pokja; Pelaksanaan koordinasi; Strategi pendanaan sanitasi / Lokakarya sanitasi; Penyusunan dokumen Perencanaan Strategi Sanitasi / Implementasi Roadmap Sanitasi Provinsi; Implementasi Milestone / Pendampingan Implementasi Milestone; Pemantauan dan evaluasi; Peningkatan kapasitas. Terdapat 3 (tiga) kategori hasil penilaian, yaitu :

    1. Optimal (suatu kondisi dimana Pokja dengan sumber daya organisasi yang telah dimilikinya bertindak secara optimal guna pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan);
    2. Cukup Optimal (suatu kondisi dimana Pokja yang telah memiliki kelengkapan sumber daya organisasi telah memanfaatkan sumber daya tersebut bagi pencapaian tujuan organisasi, namun pencapaian yang dihasilkan belum optimal dan masih membutuhkan pengembangan dan peningkatan kinerja organisasi); dan
    3. Belum Optimal (suatu kondisi dimana Pokja telah memiliki sumber daya organisasi berupa legalitas formal, struktur kelembagaan, pembagian peran di antara anggotanya, namun secara faktual sumber daya tersebut belum atau sangat sedikit dimanfaatkan bagi pencapaian atau tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya).

Pada saat ini, Provinsi Jawa Tengah ikut membina dan mendampingi 2 (dua) Kabupaten/ Kota yang sedang melaksanakan implementasi SSK yaitu Kota Pekalongan dan Kabupaten Brebes. Selain itu, Pokja Provinsi Jawa Tengah juga telah mengusulkan 2 (dua) Kabupaten/ Kota lainnya untuk dapat melaksanakan implementasi SSK pada TA. 2022. Diharapkan Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Provinsi Jawa Tengah dapat berkelanjutan dan berjalan dengan baik serta mampu mendukung percepatan pencapaian target sanitasi di daerah yang layak dan aman melalui sinergi oleh Pokja Kabupaten/Kota, Pokja Provinsi Jawa Tengah dan PIU-PMU PPSP Pemerintah Pusat.