Dinas Perumahan Rakyat

Dan Kawasan Permukiman

Provinsi Jawa Tengah

RAKOORD SERTIFIKASI REGISTRASI PENGEMBANG PERUMAHAN DAN SERAH TERIMA PSU

Semarang, 27 Oktober 2021, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, mengadakan rapat koordinasi sosialisasi tentang Sertifikasi Registrasi Pengembang Perumahan dan Serah Terima Prasarana Sarana Utilitas. Rapat koordinasi sosialisasi ini dihadiri oleh Instansi teknis yang menangani Perumahan dan Permukiman di 35 kabupaten/ kota pada Provinsi Jawa Tengah. Narasumber dari pusat adalah Bapak Bambang Triatmoko, SE, M.Si berasal dari Direktorat Jenderal  Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR. Narasumber kedua adalah Ibu Claudia Lulus Dewi Prasetyani dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang. Sebagai moderator adalah Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, Setda Provinsi Jawa Tengah Bapak Dadang Soemantri, ATD, MT.

 

Rapat koordinasi dibuka oleh Bapak Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ir. Arief Djatmiko, MA. Dalam arahan pembukaan beliau menyampaikan bahwa Sampai dengan akhir tahun 2020, jumlah asosiasi pengembang di Provinsi Jawa Tengah yang sudah terdaftar pada SIRENG (Sistem Informasi Registrasi Pengembang) adalah sebanyak 15 asosiasi pengembang dengan jumlah pengembang perumahan sebanyak 770 pengembang perumahan. Jumlah ini tentunya masih akan terus bertambah, sehingga beliau juga menekankan bahwa dengan pelaksanaan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan, kabupaten/kota dapat lebih mengetahui pembangunan perumahan di daerahnya dan akan dapat lebih mengontrol pengembangan perumahan, terutama dalam pemenuhan perumahan untuk MBR.

 

Dasar pelaksanaan rapat koordinasi sertifikasi registrasi pengembang perumahan dan serah terima PSU adalah karena keberadaan sertifikasi dan registrasi ini awalnya telah diatur melalui Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada undang-undang tersebut disebutkan bahwa salah satu sub urusan pada urusan pemerintahan Bidang PKP adalah sub urusan sertifikasi, kualifikasi dan regristrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU. Sub urusan sertifikasi, kualifikasi dan regristrasi tersebut lebih lanjut diatur pada Permen PUPR No.24/PRT/M/2018, tentang Akreditasi Dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan Serta Sertifikasi Dan Registrasi Pengembang Perumahan (SRPP). Namun Permen tersebut masih akan direvisi, sehingga pelaksanaan SRPP hingga saat ini belum bisa dilaksanakan. Selanjutnya dengan terbitnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengubah beberapa peraturan yang ada termasuk tentang perumahan dan kawasan permukiman dan peraturan terkait di dalamnya, seperti Peraturan Pemerintah No.12 tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. PP ini menyoroti beberapa substansi pokok yaitu standar perencanaan dan perancangan rumah, standar perencanaan Prasarana dan Sarana Umum (PSU), hunian berimbang, tanggung jawab pembangunan rumah, serta pengendalian rumah.

 

Diharapkan dengan dilaksanakannya rapat koordinasi ini, Pemerintah Daerah dapat lebih mengetahui terkait kegiatan sertifikasi regristrasi pengembang perumahan, serta dapat mengetahui pengalaman atau permasalahan terkait serah terima PSU dari pengembang perumahan melalui sharing story dari Pemerintah Daerah Kota Semarang.

Semarang, 27 Oktober 2021, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, mengadakan rapat koordinasi sosialisasi tentang Sertifikasi Registrasi Pengembang Perumahan dan Serah Terima Prasarana Sarana Utilitas. Rapat koordinasi sosialisasi ini dihadiri oleh Instansi teknis yang menangani Perumahan dan Permukiman di 35 kabupaten/ kota pada Provinsi Jawa Tengah. Narasumber dari pusat adalah Bapak Bambang Triatmoko, SE, M.Si berasal dari Direktorat Jenderal  Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR. Narasumber kedua adalah Ibu Claudia Lulus Dewi Prasetyani dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang. Sebagai moderator adalah Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, Setda Provinsi Jawa Tengah Bapak Dadang Soemantri, ATD, MT.

 

Rapat koordinasi dibuka oleh Bapak Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ir. Arief Djatmiko, MA. Dalam arahan pembukaan beliau menyampaikan bahwa Sampai dengan akhir tahun 2020, jumlah asosiasi pengembang di Provinsi Jawa Tengah yang sudah terdaftar pada SIRENG (Sistem Informasi Registrasi Pengembang) adalah sebanyak 15 asosiasi pengembang dengan jumlah pengembang perumahan sebanyak 770 pengembang perumahan. Jumlah ini tentunya masih akan terus bertambah, sehingga beliau juga menekankan bahwa dengan pelaksanaan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan, kabupaten/kota dapat lebih mengetahui pembangunan perumahan di daerahnya dan akan dapat lebih mengontrol pengembangan perumahan, terutama dalam pemenuhan perumahan untuk MBR.

 

Dasar pelaksanaan rapat koordinasi sertifikasi registrasi pengembang perumahan dan serah terima PSU adalah karena keberadaan sertifikasi dan registrasi ini awalnya telah diatur melalui Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada undang-undang tersebut disebutkan bahwa salah satu sub urusan pada urusan pemerintahan Bidang PKP adalah sub urusan sertifikasi, kualifikasi dan regristrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU. Sub urusan sertifikasi, kualifikasi dan regristrasi tersebut lebih lanjut diatur pada Permen PUPR No.24/PRT/M/2018, tentang Akreditasi Dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan Serta Sertifikasi Dan Registrasi Pengembang Perumahan (SRPP). Namun Permen tersebut masih akan direvisi, sehingga pelaksanaan SRPP hingga saat ini belum bisa dilaksanakan. Selanjutnya dengan terbitnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengubah beberapa peraturan yang ada termasuk tentang perumahan dan kawasan permukiman dan peraturan terkait di dalamnya, seperti Peraturan Pemerintah No.12 tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. PP ini menyoroti beberapa substansi pokok yaitu standar perencanaan dan perancangan rumah, standar perencanaan Prasarana dan Sarana Umum (PSU), hunian berimbang, tanggung jawab pembangunan rumah, serta pengendalian rumah.

 

Diharapkan dengan dilaksanakannya rapat koordinasi ini, Pemerintah Daerah dapat lebih mengetahui terkait kegiatan sertifikasi regristrasi pengembang perumahan, serta dapat mengetahui pengalaman atau permasalahan terkait serah terima PSU dari pengembang perumahan melalui sharing story dari Pemerintah Daerah Kota Semarang.