Dinas Perumahan Rakyat

Dan Kawasan Permukiman

Provinsi Jawa Tengah

Rapat Koordinasi Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah

Kamis (25/11), telah dilaksanakan telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah yang dihadiri oleh anggota Tim Pelaksana Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 600/21 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tertanggal 12 April 2021. Rapat Koordinasi tersebut dibuka oleh Ketua Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah yaitu Ir. ARIEF DJATMIKO, MA (Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah) yang didampingi oleh Sekretaris Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah yaitu ARIF SUGENG HARYANTO, ST (Kepala Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah).

Dalam sambutannya, Ketua Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa rumah layak huni menjadi fokus SDGs dalam bidang perumahan yang secara spesifik masuk ke dalam tujuan 11, yaitu “Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan”. Tujuan tersebut menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh. Dalam RPJMN 2020-2024 disebutkan 4 (empat) indikator rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau, yaitu ketahanan bangunan yang terdiri atas struktur (pondasi), atap, lantai, dan dinding; luas lantai per kapita ≥7,2 m2; akses air minum dan akses sanitasi yang layak dan aman, serta kepastian bermukim.

Hingga saat ini, permasalahan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah masih meliputi tingginya jumlah kebutuhan rumah di masyarakat dan banyaknya rumah masyarakat yang kondisinya tidak layak huni baik karena keterbatasan ekonomi masyarakat maupun akibat dampak bencana. Selain itu, pemenuhan ketersediaan air minum dan sanitasi di beberapa daerah juga masih fokus pada peningkatan kelayakan, sedangkan untuk akses aman masih belum menjadi perhatian. Misalnya, untuk penanganan ODF (Open Defecation Free) di Jawa Tengah saat ini masih terdapat 14 Kabupaten/ Kota yang belum mencapai ODF.

Selama ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui OPD di sektor terkait telah melakukan upaya pencegahan dan penanganan permasalahan-permasalahan tersebut melalui program dan kegiatan di masing-masing sektor. Pokja PKP dapat menjadi wadah sinergi dan koordinasi program baik oleh Dinas PKP dan Dinas terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya. Melalui tugas dan fungsi tersebut Pokja PKP merupakan suatu wadah strategis dalam mewujudkan penyelenggaraan PKP yang terintegrasi dan terpadu di Provinsi Jawa Tengah yang tidak hanya bicara soal bangunan secara fisik namun juga memperhatikan aspek-aspek lain yang menunjang keberfungsian rumah yang layak huni sebagai sarana peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat melalui keterjaminan ketersediaan akses air minum dan akses sanitasi yang layak dan aman, serta adanya kepastian bermukim atas tanah yang ditinggali. Selain itu, peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan sejahtera melalui pemberdayaan dan penciptaan kesadaran untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik juga penting dilakukan.

Rapat koordinasi tersebut membahas 3 (tiga) agenda penting antara lain penetapan keanggotaan Forum PKP Provinsi Jawa Tengah, evaluasi kegiatan Pokja PKP TA. 2021, dan inventarisasi rencana kegiatan Pokja PKP TA. 2022. Saat ini telah didapatkan hasil inventarisasi calon anggota Forum PKP Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari unsur instansi  pemerintah, asosiasi perusahaan penyelenggara PKP, asosiasi profesi penyelenggara PKP, asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara PKP, pakar di bidang PKP, serta LSM dan/atau yang mewakili konsumen PKP.

Kegiatan Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah TA. 2021 merupakan kegiatan gabungan Pokja PKP versi lama dengan Pokja AMPL yang memfasilitasi kegiatan di sektor perumahan dan kawasan permukiman, air minum, dan sanitasi yang ada di Jawa Tengah, seperti rapat koordinasi Pokja PKP, coaching clinic PPSP Provinsi Jawa Tengah, monev partisipatif IUWASH USAID, serta kegiatan pembinaan terhadap Pokja Kabupaten/Kota. Kedepannya, perlu disinergikan kembali seluruh kegiatan yang ada di masing-masing sektor sehingga dapat menjadi terintegrasi dan terpadu. Selain itu, dapat dipertimbangkan kegiatan-kegiatan prioritas yang dapat mendukung pengentasan kemiskinan ekstrim di Provinsi Jawa Tengah.

Kamis (25/11), telah dilaksanakan telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah yang dihadiri oleh anggota Tim Pelaksana Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 600/21 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tertanggal 12 April 2021. Rapat Koordinasi tersebut dibuka oleh Ketua Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah yaitu Ir. ARIEF DJATMIKO, MA (Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah) yang didampingi oleh Sekretaris Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah yaitu ARIF SUGENG HARYANTO, ST (Kepala Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah).

Dalam sambutannya, Ketua Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa rumah layak huni menjadi fokus SDGs dalam bidang perumahan yang secara spesifik masuk ke dalam tujuan 11, yaitu “Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan”. Tujuan tersebut menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh. Dalam RPJMN 2020-2024 disebutkan 4 (empat) indikator rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau, yaitu ketahanan bangunan yang terdiri atas struktur (pondasi), atap, lantai, dan dinding; luas lantai per kapita ≥7,2 m2; akses air minum dan akses sanitasi yang layak dan aman, serta kepastian bermukim.

Hingga saat ini, permasalahan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah masih meliputi tingginya jumlah kebutuhan rumah di masyarakat dan banyaknya rumah masyarakat yang kondisinya tidak layak huni baik karena keterbatasan ekonomi masyarakat maupun akibat dampak bencana. Selain itu, pemenuhan ketersediaan air minum dan sanitasi di beberapa daerah juga masih fokus pada peningkatan kelayakan, sedangkan untuk akses aman masih belum menjadi perhatian. Misalnya, untuk penanganan ODF (Open Defecation Free) di Jawa Tengah saat ini masih terdapat 14 Kabupaten/ Kota yang belum mencapai ODF.

Selama ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui OPD di sektor terkait telah melakukan upaya pencegahan dan penanganan permasalahan-permasalahan tersebut melalui program dan kegiatan di masing-masing sektor. Pokja PKP dapat menjadi wadah sinergi dan koordinasi program baik oleh Dinas PKP dan Dinas terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya. Melalui tugas dan fungsi tersebut Pokja PKP merupakan suatu wadah strategis dalam mewujudkan penyelenggaraan PKP yang terintegrasi dan terpadu di Provinsi Jawa Tengah yang tidak hanya bicara soal bangunan secara fisik namun juga memperhatikan aspek-aspek lain yang menunjang keberfungsian rumah yang layak huni sebagai sarana peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat melalui keterjaminan ketersediaan akses air minum dan akses sanitasi yang layak dan aman, serta adanya kepastian bermukim atas tanah yang ditinggali. Selain itu, peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan sejahtera melalui pemberdayaan dan penciptaan kesadaran untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik juga penting dilakukan.

Rapat koordinasi tersebut membahas 3 (tiga) agenda penting antara lain penetapan keanggotaan Forum PKP Provinsi Jawa Tengah, evaluasi kegiatan Pokja PKP TA. 2021, dan inventarisasi rencana kegiatan Pokja PKP TA. 2022. Saat ini telah didapatkan hasil inventarisasi calon anggota Forum PKP Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari unsur instansi  pemerintah, asosiasi perusahaan penyelenggara PKP, asosiasi profesi penyelenggara PKP, asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara PKP, pakar di bidang PKP, serta LSM dan/atau yang mewakili konsumen PKP.

Kegiatan Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah TA. 2021 merupakan kegiatan gabungan Pokja PKP versi lama dengan Pokja AMPL yang memfasilitasi kegiatan di sektor perumahan dan kawasan permukiman, air minum, dan sanitasi yang ada di Jawa Tengah, seperti rapat koordinasi Pokja PKP, coaching clinic PPSP Provinsi Jawa Tengah, monev partisipatif IUWASH USAID, serta kegiatan pembinaan terhadap Pokja Kabupaten/Kota. Kedepannya, perlu disinergikan kembali seluruh kegiatan yang ada di masing-masing sektor sehingga dapat menjadi terintegrasi dan terpadu. Selain itu, dapat dipertimbangkan kegiatan-kegiatan prioritas yang dapat mendukung pengentasan kemiskinan ekstrim di Provinsi Jawa Tengah.