Dinas Perumahan Rakyat

Dan Kawasan Permukiman

Provinsi Jawa Tengah

Workshop Sinkronisasi Program dan Kegiatan Sanitasi Kab Brebes dan Kota Pekalongan

Telah dilaksanakan telah dilaksanakan Workshop sinkronisasi program dan kegiatan sanitasi Kab Brebes dan Kota Pekalongan pada hari Rabu 8 Desember 2021, diawali pengisian assessment pokja PKP Kab Brebes dan Kota Pekalongan serta Provinsi Jawa Tengah pada hari Selasa 7 Desember 2021 bertempat di hotel Aston Inn jl Pandanaran Semarang, yang dihadiri oleh anggota Tim Pelaksana Pokja PKP Kab Brebes dan Kota Pekalongan,  anggota Tim Pelaksana Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah, BPPW Provinsi Jawa Tengah dan ibu Diah Ernawati Konsultan Supervisi Implementation (KSI) PUPR. Acara dibuka oleh Ibu Tia dari BPPW Provinsi Jawa Tengah, dilanjutkan paparan dari Pokja PKP Kab Brebes dan Pokja PKP Kota Pekalongan, dengan moderator Poernomo Puspo Susilo, SE, MM (Kasi Keterpaduan Infrastruktur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah).

Dalam sambutan pembukaan, BPPW Provinsi Jawa Tengah oleh ibu Tia menyampaikan bahwa acara ini untuk menyinkronkan usulan program dan kegiatan terkait sanitasi untuk 5 tahun kedepan dari Kab Brebes dan Kota Pekalongan baik dari APBD Provinsi dan APBN, disertai Readiness Criteria. Dan dilanjutkan dengan tanggapan dari Konsultan Supervisi Implementation (KSI), Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah, dan BPPW Provinsi Jawa Tengah.

Hasil paparan Pokja PKP Kab Brebes oleh bp Ilmiawan Bappedalitbangda Kab Brebes bahwa beberapa isu sanitasi  yaitu : masih rendahnya akses sanitasi dan tingginya angka BABS, masih rendahnya capaian pengelolaan sampah baik penanganan dan pengurangan, kecil dukungan pendanaan APBD dan APBN dan non APBD dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sanitasi. Slogan atau motto GASPOL’S (gerakan stop beol sembarangan), RAJABASA (rawat jamban bebas sampah), ORA KERE (kolaborasi kerjasama dan empati) agar memudahkan pemda dan masyarakat mengingat perintah tersebut dan melaksanakan secara bersama-sama.

Hasil paparan Pokja PKP Kota Pekalongan oleh bp Wisnugroho Bappedalitbangda Kota Pekalongan bahwa melalui quick win dan masalah yang terjadi meliputi banjir dan rob di Pekalongan sisi utara, kurangnya air baku, permukiman kumuh, sanitasi, limbah dan sampah. Slogan atau motto PESAT (peduli sanitasi sehat), BERKELAS (berdaya mengelola sampah) bersama CSR, baznas dan swasta dalam pembiayaan sanitasi.

Tanggapan dari :

  1. KSI bahwa acara ini adalah forum untuk mensinkronkan usulan program/kegiatan terhadap ketersediaan dana di APBD Provinsi dan APBN, ibarat Kab/Kota sebagai anak, Provinsi sebagai bapak dan Pusat sebagai kakek. Dimana permintaan anak diupayakan agar dapat dipenuhi oleh bapak dan kakek walau berdasar skala prioritas.
  2. Bappeda : harus memenuhi target RPJMD dan PKE (Penanganan Kemiskinan Ekstrem), juga ada Bankeu sepanjang usulan jelas.
  3. BMCK ; perlu koordinasi antara Kab/Kota dan Prov ke Pusat, dengan konsistensi data.
  4. DLHK : harus duduk bersama untuk membahas keberlanjutan program dan kegiatan sanitasi agar lebih focus.
  5. Dinkes : kegiatan sanitasi tidak hanya fisik tetapi juga non fisik, terkadang Dinkes tidak bisa intervensi, ada Bansos untuk kegiatan jamban dan sanitasi.
  6. Dispermasdes : perlu pemberdayaan sanitasi terhadap masyarakat, ada budaya sambatan dengan tenaga, gotong royong dan material. Diusahakan ada TPS Desa, MCK Komunal, pembuangan air limbah dan sampah.
  7. Biro Isda : perlu CSR dan pembangunan jamban Rp. 2,5 juta per unit dari APBD Provinsi Jawa Tengah termasuk upah kerja.

BPPW : Banyak usulan terkena refocusing, sepanjang usulan dilengkapi dengan FS, DED, kesiapan lahan dan pendampingan. Dilihat usulan tersebut wewenang dan intervensi siapa

Telah dilaksanakan telah dilaksanakan Workshop sinkronisasi program dan kegiatan sanitasi Kab Brebes dan Kota Pekalongan pada hari Rabu 8 Desember 2021, diawali pengisian assessment pokja PKP Kab Brebes dan Kota Pekalongan serta Provinsi Jawa Tengah pada hari Selasa 7 Desember 2021 bertempat di hotel Aston Inn jl Pandanaran Semarang, yang dihadiri oleh anggota Tim Pelaksana Pokja PKP Kab Brebes dan Kota Pekalongan,  anggota Tim Pelaksana Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah, BPPW Provinsi Jawa Tengah dan ibu Diah Ernawati Konsultan Supervisi Implementation (KSI) PUPR. Acara dibuka oleh Ibu Tia dari BPPW Provinsi Jawa Tengah, dilanjutkan paparan dari Pokja PKP Kab Brebes dan Pokja PKP Kota Pekalongan, dengan moderator Poernomo Puspo Susilo, SE, MM (Kasi Keterpaduan Infrastruktur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah).

Dalam sambutan pembukaan, BPPW Provinsi Jawa Tengah oleh ibu Tia menyampaikan bahwa acara ini untuk menyinkronkan usulan program dan kegiatan terkait sanitasi untuk 5 tahun kedepan dari Kab Brebes dan Kota Pekalongan baik dari APBD Provinsi dan APBN, disertai Readiness Criteria. Dan dilanjutkan dengan tanggapan dari Konsultan Supervisi Implementation (KSI), Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah, dan BPPW Provinsi Jawa Tengah.

Hasil paparan Pokja PKP Kab Brebes oleh bp Ilmiawan Bappedalitbangda Kab Brebes bahwa beberapa isu sanitasi  yaitu : masih rendahnya akses sanitasi dan tingginya angka BABS, masih rendahnya capaian pengelolaan sampah baik penanganan dan pengurangan, kecil dukungan pendanaan APBD dan APBN dan non APBD dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sanitasi. Slogan atau motto GASPOL’S (gerakan stop beol sembarangan), RAJABASA (rawat jamban bebas sampah), ORA KERE (kolaborasi kerjasama dan empati) agar memudahkan pemda dan masyarakat mengingat perintah tersebut dan melaksanakan secara bersama-sama.

Hasil paparan Pokja PKP Kota Pekalongan oleh bp Wisnugroho Bappedalitbangda Kota Pekalongan bahwa melalui quick win dan masalah yang terjadi meliputi banjir dan rob di Pekalongan sisi utara, kurangnya air baku, permukiman kumuh, sanitasi, limbah dan sampah. Slogan atau motto PESAT (peduli sanitasi sehat), BERKELAS (berdaya mengelola sampah) bersama CSR, baznas dan swasta dalam pembiayaan sanitasi.

Tanggapan dari :

  1. KSI bahwa acara ini adalah forum untuk mensinkronkan usulan program/kegiatan terhadap ketersediaan dana di APBD Provinsi dan APBN, ibarat Kab/Kota sebagai anak, Provinsi sebagai bapak dan Pusat sebagai kakek. Dimana permintaan anak diupayakan agar dapat dipenuhi oleh bapak dan kakek walau berdasar skala prioritas.
  2. Bappeda : harus memenuhi target RPJMD dan PKE (Penanganan Kemiskinan Ekstrem), juga ada Bankeu sepanjang usulan jelas.
  3. BMCK ; perlu koordinasi antara Kab/Kota dan Prov ke Pusat, dengan konsistensi data.
  4. DLHK : harus duduk bersama untuk membahas keberlanjutan program dan kegiatan sanitasi agar lebih focus.
  5. Dinkes : kegiatan sanitasi tidak hanya fisik tetapi juga non fisik, terkadang Dinkes tidak bisa intervensi, ada Bansos untuk kegiatan jamban dan sanitasi.
  6. Dispermasdes : perlu pemberdayaan sanitasi terhadap masyarakat, ada budaya sambatan dengan tenaga, gotong royong dan material. Diusahakan ada TPS Desa, MCK Komunal, pembuangan air limbah dan sampah.
  7. Biro Isda : perlu CSR dan pembangunan jamban Rp. 2,5 juta per unit dari APBD Provinsi Jawa Tengah termasuk upah kerja.

BPPW : Banyak usulan terkena refocusing, sepanjang usulan dilengkapi dengan FS, DED, kesiapan lahan dan pendampingan. Dilihat usulan tersebut wewenang dan intervensi siapa