Dinas Perumahan Rakyat

Dan Kawasan Permukiman

Provinsi Jawa Tengah

Rapat Koordinasi Kerjasama Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Melalui BPR BKK

Pada hari Selasa (25/1) Bidang Perumahan Disperakim Provinsi Jawa Tengah melaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh BPR BKK dari Kabupaten Cilacap, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Wonosobo sebagai perwakilan BPR BKK se-Jawa Tengah serta perwakilan dari PT. Jamkrida Jateng dengan agenda pembahasan tindak lanjut kerjasama fasilitasi pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap berbasis komunitas dalam rangka pengentasan backlog perumahan di Provinsi Jawa Tengah.

Rapat koordinasi dilaksanakan di Kantor Disperakim Provinsi Jawa Tengah lantai 2 dan dibuka oleh Sri Wiharnanto selaku Kepala Bidang Perumahan yang dilanjutkan oleh pemaparan teknis peran masing-masing stakeholder oleh Adhi Pramudito selaku sub koordinator Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan. Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi tersebut akan menghasilkan konsep Nota Kesepahaman antara stakeholder sebagai dasar pelaksanaan fasilitasi pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap di Provinsi Jawa Tengah.

Pada hari Selasa (25/1) Bidang Perumahan Disperakim Provinsi Jawa Tengah melaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh BPR BKK dari Kabupaten Cilacap, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Wonosobo sebagai perwakilan BPR BKK se-Jawa Tengah serta perwakilan dari PT. Jamkrida Jateng dengan agenda pembahasan tindak lanjut kerjasama fasilitasi pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap berbasis komunitas dalam rangka pengentasan backlog perumahan di Provinsi Jawa Tengah.

Rapat koordinasi dilaksanakan di Kantor Disperakim Provinsi Jawa Tengah lantai 2 dan dibuka oleh Sri Wiharnanto selaku Kepala Bidang Perumahan yang dilanjutkan oleh pemaparan teknis peran masing-masing stakeholder oleh Adhi Pramudito selaku sub koordinator Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan. Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi tersebut akan menghasilkan konsep Nota Kesepahaman antara stakeholder sebagai dasar pelaksanaan fasilitasi pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap di Provinsi Jawa Tengah.