Dinas Perumahan Rakyat

Dan Kawasan Permukiman

Provinsi Jawa Tengah

Bimbingan Teknis Pelaksanaan Bankeupemdes RTLH 2022 di Kabupaten Semarang

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melalui Bidang Perumahan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Bankeupemdes) RTLH 2022 di Kabupaten Semarang yang dilaksanakan pada hari Kamis (3/2/2022) bertempat di Gedung PKK Kabupaten Semarang.

Bimtek dibuka oleh Kepala Bidang Penataan dan Pengembangan Desa Dispermades Kabupaten Semarang Drs Suwignyo. Kemudian dilanjutkan paparan materi oleh Maharani selaku Sub Koordinator Perumahan Swadaya Disperakim Provinsi Jateng yang menjelaskan terkait Teknis Pelaksanaan Bankeupemdes RTLH 2022, kriteria penerima bantuan, rincian berkas-berkas yang harus dipersiapan dan Inputing Berkas Penyaluran di Aplikasi Simperum. Dalam materi yang disampaikan tersebut, diharapkan pihak Pemerintah Desa yang mendapatkan alokasi Bankeupemdes RTLH 2022 Tahap I di 90 (sembilan puluh) Desa dapat berperan aktif dalam pelaksanaan Bankeupemdes RTLH dimulai dari penginputan Rencana Kegiatan (RK) dan Berkas Penyaluran di Simperum hingga pelaksanaan pembangunan yang direncanakan selesai pada Bulan Maret 2022. Untuk anggaran dana bantuan sama seperti tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp12.000.000,00 dengan rincian Rp10.000.000,00 berupa bantuan material dan Rp2.000.000,00 untuk tenaga padat karya yang terbagi Rp1.800.000,00 untuk 3 tenaga padat karya @Rp600.000,00 dan Rp200.000,00 untuk upah makan minum.

Acara ditutup dengan sesi tanya jawab dari peserta. Hal-hal yang ditanyakan oleh desa antara lain kriteria rumah yang memperoleh bantuan adalah minimal ada 2 komponen perbaikan dari 3 kompenen (atap, lantai, dinding). Apabila penerima bantuan yang terdaftar sudah meninggal dunia, tetapi masih ada istri dan anak, maka bantuan masih dapat diteruskan dan harus dibuktikan kelengkapan berkasnya dengan melampirkan surat keterangan kematian dan ahli waris yang dikelarkan oleh desa. Jika ahli waris terkendala dalam keswadayaannya maka bantuan mohon tidak untuk diajukan. Terkait besar nya pajak yang dikenakan menurut perundang-undangan pajak berlaku seperti kegiatan desa yang lain.  

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melalui Bidang Perumahan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Bankeupemdes) RTLH 2022 di Kabupaten Semarang yang dilaksanakan pada hari Kamis (3/2/2022) bertempat di Gedung PKK Kabupaten Semarang.

Bimtek dibuka oleh Kepala Bidang Penataan dan Pengembangan Desa Dispermades Kabupaten Semarang Drs Suwignyo. Kemudian dilanjutkan paparan materi oleh Maharani selaku Sub Koordinator Perumahan Swadaya Disperakim Provinsi Jateng yang menjelaskan terkait Teknis Pelaksanaan Bankeupemdes RTLH 2022, kriteria penerima bantuan, rincian berkas-berkas yang harus dipersiapan dan Inputing Berkas Penyaluran di Aplikasi Simperum. Dalam materi yang disampaikan tersebut, diharapkan pihak Pemerintah Desa yang mendapatkan alokasi Bankeupemdes RTLH 2022 Tahap I di 90 (sembilan puluh) Desa dapat berperan aktif dalam pelaksanaan Bankeupemdes RTLH dimulai dari penginputan Rencana Kegiatan (RK) dan Berkas Penyaluran di Simperum hingga pelaksanaan pembangunan yang direncanakan selesai pada Bulan Maret 2022. Untuk anggaran dana bantuan sama seperti tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp12.000.000,00 dengan rincian Rp10.000.000,00 berupa bantuan material dan Rp2.000.000,00 untuk tenaga padat karya yang terbagi Rp1.800.000,00 untuk 3 tenaga padat karya @Rp600.000,00 dan Rp200.000,00 untuk upah makan minum.

Acara ditutup dengan sesi tanya jawab dari peserta. Hal-hal yang ditanyakan oleh desa antara lain kriteria rumah yang memperoleh bantuan adalah minimal ada 2 komponen perbaikan dari 3 kompenen (atap, lantai, dinding). Apabila penerima bantuan yang terdaftar sudah meninggal dunia, tetapi masih ada istri dan anak, maka bantuan masih dapat diteruskan dan harus dibuktikan kelengkapan berkasnya dengan melampirkan surat keterangan kematian dan ahli waris yang dikelarkan oleh desa. Jika ahli waris terkendala dalam keswadayaannya maka bantuan mohon tidak untuk diajukan. Terkait besar nya pajak yang dikenakan menurut perundang-undangan pajak berlaku seperti kegiatan desa yang lain.