Dinas Perumahan Rakyat

Dan Kawasan Permukiman

Provinsi Jawa Tengah

Bimbingan Teknis Pelaksanaan Bankeupemdes RTLH 2022 di Kabupaten Klaten

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melalui Bidang Perumahan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Bankeupemdes) RTLH 2022 di Kabupaten Klaten yang dilaksanakan pada hari Selasa, (25/1/2022) bertempat di Aula Disperkim Kabupaten Klaten.

Bimtek dibuka oleh Plt. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Tri Siwidodo dari Disperkim Kabupaten Klaten. Kemudian dilanjutkan paparan materi oleh tim dari Disperakim Provinsi Jateng yang menjelaskan terkait Teknis Pelaksanaan Bankeupemdes RTLH 2022, kriteria penerima bantuan, rincian berkas-berkas harus dipersiapan dan inputing berkas penyaluran di Aplikasi Simperum. Dalam materi yang disampaikan tersebut, diharapkan pihak Pemerintah Desa yang mendapatkan alokasi Bankeupemdes RTLH 2022 Tahap I di 46 Desa dapat berperan aktif dalam pelaksanaan Bankeupemdes RTLH dimulai dari penginputan Rencana Kegiatan (RK) dan berkas penyaluran di Simperum hingga pelaksanaan pembangunan yang direncanakan selesai pada Bulan Maret 2022. Untuk anggaran dana bantuan sama seperti tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp12.000.000,00 dengan rincian Rp10.000.000,00 berupa bantuan material dan Rp2.000.000,00 untuk tenaga padat karya yang terbagi Rp1.800.000,00 untuk 3 tenaga padat karya @Rp600.000,00 dan Rp200.000,00 untuk upah makan minum.

Acara ditutup dengan sesi tanya jawab dari peserta. Hal-hal yang ditanyakan oleh desa antara lain kriteria rumah yang memperoleh bantuan adalah minimal ada 2 komponen perbaikan dari 3 kompenen (atap, lantai, dinding). Jika penerima bantuan yang terdaftar sudah meninggal dunia, tetapi masih ada istri dan anak, maka bantuan masih dapat diteruskan dan harus dibuktikan kelengkapan berkasnya dengan melampirkan surat keterangan kematian dan ahli waris yang dikeluarkan oleh desa. Jika ahli waris terkendala dalam keswadayaannya maka mohon untuk tidak dilanjutkan. Pemerintah desa berharap untuk bantuan RTLH ini agar mekanisme nya diubah menjadi bansos, sehingga tidak perlu ada nya potongan pajak. Terkait besar nya pajak yang dikenakan menurut perundang-undangan pajak berlaku seperti kegiatan desa yang lain.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melalui Bidang Perumahan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Bankeupemdes) RTLH 2022 di Kabupaten Klaten yang dilaksanakan pada hari Selasa, (25/1/2022) bertempat di Aula Disperkim Kabupaten Klaten.

Bimtek dibuka oleh Plt. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Tri Siwidodo dari Disperkim Kabupaten Klaten. Kemudian dilanjutkan paparan materi oleh tim dari Disperakim Provinsi Jateng yang menjelaskan terkait Teknis Pelaksanaan Bankeupemdes RTLH 2022, kriteria penerima bantuan, rincian berkas-berkas harus dipersiapan dan inputing berkas penyaluran di Aplikasi Simperum. Dalam materi yang disampaikan tersebut, diharapkan pihak Pemerintah Desa yang mendapatkan alokasi Bankeupemdes RTLH 2022 Tahap I di 46 Desa dapat berperan aktif dalam pelaksanaan Bankeupemdes RTLH dimulai dari penginputan Rencana Kegiatan (RK) dan berkas penyaluran di Simperum hingga pelaksanaan pembangunan yang direncanakan selesai pada Bulan Maret 2022. Untuk anggaran dana bantuan sama seperti tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp12.000.000,00 dengan rincian Rp10.000.000,00 berupa bantuan material dan Rp2.000.000,00 untuk tenaga padat karya yang terbagi Rp1.800.000,00 untuk 3 tenaga padat karya @Rp600.000,00 dan Rp200.000,00 untuk upah makan minum.

Acara ditutup dengan sesi tanya jawab dari peserta. Hal-hal yang ditanyakan oleh desa antara lain kriteria rumah yang memperoleh bantuan adalah minimal ada 2 komponen perbaikan dari 3 kompenen (atap, lantai, dinding). Jika penerima bantuan yang terdaftar sudah meninggal dunia, tetapi masih ada istri dan anak, maka bantuan masih dapat diteruskan dan harus dibuktikan kelengkapan berkasnya dengan melampirkan surat keterangan kematian dan ahli waris yang dikeluarkan oleh desa. Jika ahli waris terkendala dalam keswadayaannya maka mohon untuk tidak dilanjutkan. Pemerintah desa berharap untuk bantuan RTLH ini agar mekanisme nya diubah menjadi bansos, sehingga tidak perlu ada nya potongan pajak. Terkait besar nya pajak yang dikenakan menurut perundang-undangan pajak berlaku seperti kegiatan desa yang lain.