Dinas Perumahan Rakyat

Dan Kawasan Permukiman

Provinsi Jawa Tengah

Verifikasi Lapangan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Jepara

Jepara – Disperakim Provinsi Jawa Tengah melakukan verifikasi lapangan terhadap penetapan lokasi kawasan kumuh di Kabupaten Jepara pada Selasa (15/2). Verifikasi terhadap penetapan lokasi kawasan kumuh dilaksanakan karena menjadi amanah Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Bersama tim dari BPPW Jawa Tengah dan Disperkim Kabupaten Jepara, Disperakim Provinsi Jawa Tengah melakukan verifikasi lapangan terhadap sampel kawasan kumuh. Sampel kawasan kumuh yang dilakukan verifikasi yaitu Desa Bangsri, Kecamatan Bangsri yang merupakan bagian dari Kawasan Bangsri Kedungleper Wedelan dan Kelurahan Bulu, Kecamatan Jepara yang menjadi bagian dari Kawasan Bulu. Kawasan Bangsri Kedungleper Wedelan dilakukan verifikasi lapangan karena berdasarkan SK Bupati Jepara Tahun 2021 mempunyai luasan 11,96 Ha yang dalam penataannya menjadi tanggungjawab Provinsi. Sedangkan Kawasan Bulu dilakukan verifikasi lapangan karena berdasarkan SK Kumuh sebelumnya sudah pernah ada penanganan dan dinyatakan tuntas namun muncul kembali dalam SK Kumuh terbaru.

Dari hasil verifikasi lapangan di Kawasan Bangsri Kedungleper Wedelan ditemukan adanya lahan kosong yang masuk ke dalam deliniasi kawasan kumuh, sehingga mempengaruhi luasan dan aspek kekumuhan yang paling tinggi adalah aspek pengelolaan persampahan. Sedangkan hasil verifikasi lapangan di Kawasan Bulu ditemukan adanya RT yang sudah mempunyai PSU permukiman namun masih masuk ke dalam deliniasi kawasan kumuh sedangkan ada RT yang tidak mempunyai PSU permukiman dan secara visual kelihatan kumuh, namun tidak termasuk dalam deliniasi kawasan kumuh. Untuk aspek kekumuhan yang paling tinggi di Kawasan Bulu adalah aspek pengelolaan persampahan dan sistem drainase permukiman.

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan tersebut, perlu ada perbaikan terhadap deliniasi peta dan penilaian skor pada kawasan kumuh di Kabupaten Jepara, sehingga SK Kumuh yang dibuat sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Jepara – Disperakim Provinsi Jawa Tengah melakukan verifikasi lapangan terhadap penetapan lokasi kawasan kumuh di Kabupaten Jepara pada Selasa (15/2). Verifikasi terhadap penetapan lokasi kawasan kumuh dilaksanakan karena menjadi amanah Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Bersama tim dari BPPW Jawa Tengah dan Disperkim Kabupaten Jepara, Disperakim Provinsi Jawa Tengah melakukan verifikasi lapangan terhadap sampel kawasan kumuh. Sampel kawasan kumuh yang dilakukan verifikasi yaitu Desa Bangsri, Kecamatan Bangsri yang merupakan bagian dari Kawasan Bangsri Kedungleper Wedelan dan Kelurahan Bulu, Kecamatan Jepara yang menjadi bagian dari Kawasan Bulu. Kawasan Bangsri Kedungleper Wedelan dilakukan verifikasi lapangan karena berdasarkan SK Bupati Jepara Tahun 2021 mempunyai luasan 11,96 Ha yang dalam penataannya menjadi tanggungjawab Provinsi. Sedangkan Kawasan Bulu dilakukan verifikasi lapangan karena berdasarkan SK Kumuh sebelumnya sudah pernah ada penanganan dan dinyatakan tuntas namun muncul kembali dalam SK Kumuh terbaru.

Dari hasil verifikasi lapangan di Kawasan Bangsri Kedungleper Wedelan ditemukan adanya lahan kosong yang masuk ke dalam deliniasi kawasan kumuh, sehingga mempengaruhi luasan dan aspek kekumuhan yang paling tinggi adalah aspek pengelolaan persampahan. Sedangkan hasil verifikasi lapangan di Kawasan Bulu ditemukan adanya RT yang sudah mempunyai PSU permukiman namun masih masuk ke dalam deliniasi kawasan kumuh sedangkan ada RT yang tidak mempunyai PSU permukiman dan secara visual kelihatan kumuh, namun tidak termasuk dalam deliniasi kawasan kumuh. Untuk aspek kekumuhan yang paling tinggi di Kawasan Bulu adalah aspek pengelolaan persampahan dan sistem drainase permukiman.

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan tersebut, perlu ada perbaikan terhadap deliniasi peta dan penilaian skor pada kawasan kumuh di Kabupaten Jepara, sehingga SK Kumuh yang dibuat sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.