Dinas Perumahan Rakyat

Dan Kawasan Permukiman

Provinsi Jawa Tengah

Rapat Kooordinasi Penyelenggaraan Urusan Pertanahan Berdasarkan UU 23 Tahun 2014

Urusan Pertanahan merupakan salah satu urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan harus diselenggarakan oleh Pemerintah dan  Pemerintah Daerah, baik oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Agar dalam pelaksanaan  penyelenggaraan urusan pertanahan oleh Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kewenangan dan dalam wadah kelembagaan yang tepat,  Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pertanahan berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 pada Hari Rabu (18/5/ 2022) bertempat di Aula Lantai III Kantor Disperakim Prov. Jateng.  Kegiatan ini mengundang 70 orang dari Perangkat Daerah yang mengampu urusan pertanahan serta mengampu kelembagaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan terpantau hadir ± 100 orang peserta.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penyampaian laporan kegiatan oleh Kepala Bidang Pertanahan yaitu Endro Hudiyono dilanjutkan pengarahan sekaligus pembukaan oleh Kepala Disperakim Prov. Jateng Arief Djatmiko. Disampaikan dalam pengarahan pembukaan bahwa penyelenggaraan urusan pertanahan diperlukan kelembagaan untuk melaksanakan  kewenangan serta menjabarkan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Penyelenggaraan urusan pertanahan memegang peran strategis dan bersinggungan langsung dengan Program dan Proyek strategis nasional sehingga dibutuhkan peran serta dari berbagai pihak yang diwujudkan dengan joined-up government.

Hadir sebagai Narasumber pada Rakor kali ini yaitu Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama  Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Mohamad Masrofi, S.Sos, M.Si dan menyampaikan  mengenai kewenangan penyelenggaraan urusan pertanahan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, yang mana berdasarkan Undang Undang Pemerintah Daerah terdapat 9 sub urusan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kondisi di wilayah masing masing. Disampaikan juga untuk Pemerintah Kabupaten/kota Agar dapat menjembatani masyarakat terkait urusan pertanahan dan meningkatkan koordinasi dengan kantor pertanahan sesuai dengan kewenangan masing masing

Dipandu oleh Basyier Gemaning Insan, S.T., M.P.W.K. Perencana Ahli Muda pada Bappeda Provinsi Jawa Tengah sebagai moderator, hadir Narasumber kedua Analis Kebijakan Ahli Madya/Koordinator Kelembagaan pada pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Drs. Ahmad Abadi, M.Si dengan penyampaian materi terkait Pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi serta Efektifitas Kelembagaan dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan pada Pemerintah Kabupaten/Kota.Penyelenggaraan Rakor disambut baik oleh peserta Rakor dalam sesi tanya jawab,yang mana dapat memberikan gambaran penyelenggaraan urusan pertanahan yang berkaitan langsung dengan pembentukan kelembagaan di kabupaten/kota maupun baik dalam penjabaran tugas pokok dan fungsi.

Urusan Pertanahan merupakan salah satu urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan harus diselenggarakan oleh Pemerintah dan  Pemerintah Daerah, baik oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Agar dalam pelaksanaan  penyelenggaraan urusan pertanahan oleh Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kewenangan dan dalam wadah kelembagaan yang tepat,  Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pertanahan berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 pada Hari Rabu (18/5/ 2022) bertempat di Aula Lantai III Kantor Disperakim Prov. Jateng.  Kegiatan ini mengundang 70 orang dari Perangkat Daerah yang mengampu urusan pertanahan serta mengampu kelembagaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan terpantau hadir ± 100 orang peserta.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penyampaian laporan kegiatan oleh Kepala Bidang Pertanahan yaitu Endro Hudiyono dilanjutkan pengarahan sekaligus pembukaan oleh Kepala Disperakim Prov. Jateng Arief Djatmiko. Disampaikan dalam pengarahan pembukaan bahwa penyelenggaraan urusan pertanahan diperlukan kelembagaan untuk melaksanakan  kewenangan serta menjabarkan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Penyelenggaraan urusan pertanahan memegang peran strategis dan bersinggungan langsung dengan Program dan Proyek strategis nasional sehingga dibutuhkan peran serta dari berbagai pihak yang diwujudkan dengan joined-up government.

Hadir sebagai Narasumber pada Rakor kali ini yaitu Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama  Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Mohamad Masrofi, S.Sos, M.Si dan menyampaikan  mengenai kewenangan penyelenggaraan urusan pertanahan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, yang mana berdasarkan Undang Undang Pemerintah Daerah terdapat 9 sub urusan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kondisi di wilayah masing masing. Disampaikan juga untuk Pemerintah Kabupaten/kota Agar dapat menjembatani masyarakat terkait urusan pertanahan dan meningkatkan koordinasi dengan kantor pertanahan sesuai dengan kewenangan masing masing

Dipandu oleh Basyier Gemaning Insan, S.T., M.P.W.K. Perencana Ahli Muda pada Bappeda Provinsi Jawa Tengah sebagai moderator, hadir Narasumber kedua Analis Kebijakan Ahli Madya/Koordinator Kelembagaan pada pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Drs. Ahmad Abadi, M.Si dengan penyampaian materi terkait Pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi serta Efektifitas Kelembagaan dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan pada Pemerintah Kabupaten/Kota.Penyelenggaraan Rakor disambut baik oleh peserta Rakor dalam sesi tanya jawab,yang mana dapat memberikan gambaran penyelenggaraan urusan pertanahan yang berkaitan langsung dengan pembentukan kelembagaan di kabupaten/kota maupun baik dalam penjabaran tugas pokok dan fungsi.