Dinas Perumahan Rakyat

Dan Kawasan Permukiman

Provinsi Jawa Tengah

Pertemuan Awal Level Kabupaten Dalam Rangka Meningkatkan Percepatan ODF Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo

Telah diselenggarakan Pertemuan Awal Dukungan Percepatan ODF untuk Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo selama 2 (dua) hari pada Senin (6/06/2022) di Gedung PPNI Kabupaten Banjarnegara dan Selasa (7/06/2022) di Hotel Dafam Kabupaten Wonosobo yang difasilitasi oleh Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah berkolaborasi dengan UNICEF dan LPPM Universitas Diponegoro (UNDIP). Acara dibuka oleh Sekretaris II Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah (Poernomo Puspo Susilo, SE, MM) yang dihadiri oleh anggota Tim Pelaksana Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah dan Pokja PKP Kabupaten. Dalam pertemuan tersebut telah diidentifikasi isu dan permasalahan terkait pencapaian ODF serta peran-peran OPD terkait dalam mendukung pencapaiannya yang kemudian akan dirumuskan dalam rencana tindak lanjut pendampingan program percepatan ODF di wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo dengan bersinergi antara Pokja PKP Provinsi, Pokja PKP Kabupaten, dan UNICEF. Pendampingan ini diharapkan dapat memberikan akselerasi yang baik atas pencapaian ODF di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo dalam memenuhi target RPJMN 2024 yaitu 0 % BABS.

Selain melakukan pertemuan dengan Pokja Kabupaten/Kota, Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah berkolaborasi dengan UNICEF dan LPPM UNDIP juga melaksanakan advokasi kepada kepala daerah Kabupaten Banjarnegara (6/06/2022)  dan Wonosobo (7/06/2022) di pendopo Kabupaten. Advokasi tersebut dilaksanakan dalam rangka dukungan percepatan pencapaian ODF bagi kedua Kabupaten tersebut. Komitmen kepala daerah menjadi penggerak dalam menggerakkan seluruh tingkatan mulai dari Kecamatan sampai dengan Kelurahan/ Desa untuk dapat bergerak bersama dalam penuntasan BABS di daerahnya. Pencapaian ODF di suatu daerah menjadi kunci penting dalam mengurangi resiko stunting dan dapat menjamin masyarakat hidup sejahtera di dalam lingkungan hunian yang sehat dan aman. Komitmen kepala daerah tersebut diharapkan dapat menciptakan sinergi bagi seluruh pihak yang terkait dalam mendukung penuntasan BABS serta memberikan perhatian baik dari segi pembiayaan/ pemenuhan kebutuhan dan pemicuan terhadap perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.

 

Telah diselenggarakan Pertemuan Awal Dukungan Percepatan ODF untuk Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo selama 2 (dua) hari pada Senin (6/06/2022) di Gedung PPNI Kabupaten Banjarnegara dan Selasa (7/06/2022) di Hotel Dafam Kabupaten Wonosobo yang difasilitasi oleh Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah berkolaborasi dengan UNICEF dan LPPM Universitas Diponegoro (UNDIP). Acara dibuka oleh Sekretaris II Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah (Poernomo Puspo Susilo, SE, MM) yang dihadiri oleh anggota Tim Pelaksana Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah dan Pokja PKP Kabupaten. Dalam pertemuan tersebut telah diidentifikasi isu dan permasalahan terkait pencapaian ODF serta peran-peran OPD terkait dalam mendukung pencapaiannya yang kemudian akan dirumuskan dalam rencana tindak lanjut pendampingan program percepatan ODF di wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo dengan bersinergi antara Pokja PKP Provinsi, Pokja PKP Kabupaten, dan UNICEF. Pendampingan ini diharapkan dapat memberikan akselerasi yang baik atas pencapaian ODF di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo dalam memenuhi target RPJMN 2024 yaitu 0 % BABS.

Selain melakukan pertemuan dengan Pokja Kabupaten/Kota, Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah berkolaborasi dengan UNICEF dan LPPM UNDIP juga melaksanakan advokasi kepada kepala daerah Kabupaten Banjarnegara (6/06/2022)  dan Wonosobo (7/06/2022) di pendopo Kabupaten. Advokasi tersebut dilaksanakan dalam rangka dukungan percepatan pencapaian ODF bagi kedua Kabupaten tersebut. Komitmen kepala daerah menjadi penggerak dalam menggerakkan seluruh tingkatan mulai dari Kecamatan sampai dengan Kelurahan/ Desa untuk dapat bergerak bersama dalam penuntasan BABS di daerahnya. Pencapaian ODF di suatu daerah menjadi kunci penting dalam mengurangi resiko stunting dan dapat menjamin masyarakat hidup sejahtera di dalam lingkungan hunian yang sehat dan aman. Komitmen kepala daerah tersebut diharapkan dapat menciptakan sinergi bagi seluruh pihak yang terkait dalam mendukung penuntasan BABS serta memberikan perhatian baik dari segi pembiayaan/ pemenuhan kebutuhan dan pemicuan terhadap perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.