Rabu (1/03) telah dilaksanakan Forum PD Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DISPERAKIM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 di Ruang Rapat Lantai 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dengan agenda Konsolidasi dan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, serta lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah. Acara tersebut dibuka oleh Arief Djatmiko Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Tim Pelaksana Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah dan dimoderatori oleh Arif Sugeng Haryanto Kepala Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Sekretaris Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah, serta dihadiri oleh 21 OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi Bappeda, BPKAD, BPBD, BMCK, BPBD, DPUSDATARU, Dinas Kesehatan, Dispermasdesdukcapil, ESDM, Dinas Perhubungan, Adbangda, Setda, Dinsos, Biro ISDA, Biro Pemotdaker, Biro Hukum, Dinkominfo, BP2P Jawa III, BPPW, BPS, BKKBN, BPN dan Disperakim Provinsi Jawa Tengah. Selain itu dihadiri pula oleh BAZNAS Jawa Tengah, Yayasan Bina Karta Lestari, APERSI Jawa Tengah, APERNAS Jawa Tengah, DPD REI Jawa Tengah, HIMPERRA Jawa Tengah, Perumnas Regional V Jateng-DIY Jawa Tengah, Bank Jateng, BRI KC Semarang, BNI Kanwil Semarang, BTN KC Semarang, PT. BKK Jateng (Persereoda), PERPAMSI Jawa Tengah, Asosiasi SPAMS Perdesaan Jawa Tengah, IAP, IAI, IATPI, HAKLI, dan Endah Tri Wahyuni F, (Praktisi Perumahan).

Arief Djatmiko menyampaikan bahwa Isu Utama adalah kesejahteraan masyarakat, bagaimana upaya meningkatkan kesejahteraan di Provinsi Jawa Tengah. Hal penting untuk dicermati : kebijakan pusat dan daerah, daya ungkit masyarakat. Isu strategis : penurunan stunting sampai 14% (berkaitan dengan kawasan permukiman, ada 8 indikator kekumuhan), implementasi satu data, penghapusan kemiskinan ekstrem 0%, pengendalian inflasi (mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui reforma agraria), implementasi desa anti korupsi. Terdapat 6 isu Disperakim (RTLH, Backlog, Kumuh (Penanganan dan Pencegahan), Bencana (SPM), Pertanahan (Reforma Agraria, PSN, Sengketa Pertanahan), COVID19).

Pembahasan dan diskusi pada sesi pertama di sampaikan oleh Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah yaitu Nur Sa'adah, Benny Karnadi, dan Hadi Santoso. Pada sesi ini membahas terkait Permasalahan rumah tidak layak huni, permukiman dengan kualitas rendah/ kumuh, Penyediaan rumah layak huni, penyediaan layanan dasar PSU, data, kepastian bermukimn, kumuh/ bencana rob, 3 isu global SDGs yaitu kemiskinan, persoalan kota dan air sanitasi, konektivitas dan pertumbuhan-pertumbuhan pusat aktivitas baru, dan desa miskin.

Pembahasan dan diskusi pada sesi kedua disampaikan oleh Akademisi yaitu Sunarti, dan Nur Adhim dari Universitas Diponegoro dengan pembahasan sinergi, koordinasi, kolaborasi penyelenggaraan PKP serta penyelenggaraan forum PKP dan terkait kebijakan pengelolaan pertanahan dan kelembagaan reforma Agraria.

Beberapa OPD terkait dan stakeholders yang menjadi peserta Forum PD juga memberikan masukan dan rekomendasi atas arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan DISPERAKIM Provinsi Jawa Tengah, antara lain terkait dengan pendataan rumah tidak layak huni yang terintegrasi, penataan kawasan permukiman untuk mengakomodir tumbuhnya pusat-pusat aktivitas baru, micro finance housing dalam pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat non bankable, pengendalian pemanfaatan ruang, dan perlindungan perumahan tradisional, serta kolaborasi multi stakeholders dan masyarakat secara luas,