Dinas Perumahan Rakyat

Dan Kawasan Permukiman

Provinsi Jawa Tengah

Rapat Koordinasi Kawasan Permukiman

Kamis, 23 November 2023 dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Kawasan Permukiman. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. Acara dibuka oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Ir. Arief Djatmiko, MA yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Effendy Judy Arianto, S.T, M.T. Acara ini dihadiri oleh OPD Provinsi Jawa Tengah, serta OPD Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah yang membidangi terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman.
    Acara Rapat Koordinasi ini meliputi penyampaian materi oleh Temmy Purboyono, ST, S.H., M.M., M.T. selaku Analis Kebijakan Ahli Madya pada bagian Pengendalian Pembangunan Adminstrasi Wilayah Biro Administrasi Pembangunan Daerah, Setda Provinsi Jawa Tengah dengan tema “Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kabupaten Kota Tahun Anggaran 2023”, serta Penyampaian materi oleh Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman oleh Ndaru Prabawa, ST dengan tema “Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2023.” Kemudian, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama peserta, dan desk bersama peserta dari Kabupaten/Kota terkait verifikasi dan validasi RTLH di kawasan permukiman kumuh Provinsi Jawa Tengah dan Pendataan Serah Terima PSU Perumahan tahun 2023.
    Sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas terhadap permukiman, Pemerintah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan dan ekonomis. Diperlukan upaya inovasi dan terobosan mengingat dalam pelaksanaannya, penanganan kawasan permukiman kumuh masih terdapat kendala teknis, pengelolaan, pendanaan, dan regulatif. Terkait dengan hal tersebut, maka diperlukan upaya agar penuntasan kawasan permukiman kumuh dapat berjalan dengan baik. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah memonitoring dan mengevaluasi penanganan melalui sumber pendanaan Bantuan Keuangan Kab/Kota, dan dengan kegiatan Rapat Koordinasi Kawasan Permukiman ini, maka diharapkan dapat bermanfaat dan dapat mendorong upaya-upaya penanganan dan pencegahan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Kamis, 23 November 2023 dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Kawasan Permukiman. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. Acara dibuka oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Ir. Arief Djatmiko, MA yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Effendy Judy Arianto, S.T, M.T. Acara ini dihadiri oleh OPD Provinsi Jawa Tengah, serta OPD Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah yang membidangi terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman.
    Acara Rapat Koordinasi ini meliputi penyampaian materi oleh Temmy Purboyono, ST, S.H., M.M., M.T. selaku Analis Kebijakan Ahli Madya pada bagian Pengendalian Pembangunan Adminstrasi Wilayah Biro Administrasi Pembangunan Daerah, Setda Provinsi Jawa Tengah dengan tema “Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kabupaten Kota Tahun Anggaran 2023”, serta Penyampaian materi oleh Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman oleh Ndaru Prabawa, ST dengan tema “Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2023.” Kemudian, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama peserta, dan desk bersama peserta dari Kabupaten/Kota terkait verifikasi dan validasi RTLH di kawasan permukiman kumuh Provinsi Jawa Tengah dan Pendataan Serah Terima PSU Perumahan tahun 2023.
    Sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas terhadap permukiman, Pemerintah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan dan ekonomis. Diperlukan upaya inovasi dan terobosan mengingat dalam pelaksanaannya, penanganan kawasan permukiman kumuh masih terdapat kendala teknis, pengelolaan, pendanaan, dan regulatif. Terkait dengan hal tersebut, maka diperlukan upaya agar penuntasan kawasan permukiman kumuh dapat berjalan dengan baik. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah memonitoring dan mengevaluasi penanganan melalui sumber pendanaan Bantuan Keuangan Kab/Kota, dan dengan kegiatan Rapat Koordinasi Kawasan Permukiman ini, maka diharapkan dapat bermanfaat dan dapat mendorong upaya-upaya penanganan dan pencegahan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.