Menginjak Bulan Ke-3 Pandemi Covid-19, Disperakim Provinsi Jawa Tengah tetap konsisten menjalankan rapat bulanan dalam rangka membahas progres kegiatan akibat dampak Covid-19 dengan menggunakan aplikasi ZOOM sesuai dengan arahan Bapak Gubernur Jawa Tengah untuk tetap melakukan Work From Home dan Social Distancing. Rapat Koordinasi yang diselenggarakan pada Rabu, 6 Mei 2020 tersebut bertujuan sebagai forum komunikasi antar seksi dan bidang dalam lingkup pengendalian pelaksanaan tahun berjalan. Teknis pelaksanaan rapat dilakukan dengan aplikasi Zoom yang diakses online dari masing-masing tempat oleh ASN dengan kondisi WFH serta beberapa diikuti ASN di ruang rapat Disperakim Provinsi Jawa Tengah yang hanya terbatas 9 orang dalam satu ruangan.
Adapun Fokus Rapat yang dipimpin oleh Bapak Arief Djatmiko selaku Kepala Dinas Perakim Provinsi Jawa Tengah diantaranya membahas progres pelaksanaan kegiatan TA. 2020 dengan mempertimbangkan tindak lanjut refocusing penanganan dampak Covid-19 serta penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan dengan kondisi darurat pandemic covid-19, kegiatan yang belum dapat dilaksanakan secara optimal di lapangan kaitanya dalam preventif terhadap proses lelang yang sudah berjalan dengan lancar, paket belanja jasa konsultansi perencanaan pada kegiatan perencanaan dan pengendalian Kawasan Permukiman dalam mengantisipasi kondisi tanggap darurat Covid-19 dengan memperhatikan kemungkinan rasionalisasi anggaran.
“lokasi pelaksanaan pembangunan hadiah lomba hari habitat yang semuanya berada di zona merah Covid-19 sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam pelaksanaannya, namun demikian sampai dengan akhir April 2020 masih terjadwal tetap dilaksanakan dalam RKO yang telah diinput pada aplikasi e-projenctplanning. Sedangkan paket pekerjaan DED hadiah lomba Habitat saat ini sedang dalam proses seleksi pada Biro APBJ, tambah Arief Djatmiko”.
Selanjutnya, pembahasan dilanjutkan dengan diskusi Tanya jawab terkait progress fisik dan keuangan dari masing-masing bidang lingkup Dinas Perakim Provinsi Jawa Tengah, diantaranya Bidang Keterpadauan PKP dan Pertanahan.
Selain kegiatan yang dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah, dibahas juga kegiatan yang dibiayai dari APBN melalui kementerian PUPR yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I serta SNVT Penyediaan Perumahan Jawa Tengah. Selain kegiatan yang bersifat reguler, terdapat Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM). Kegiatan IBM ini dilatabelakangi oleh kondisi kemiskinan yang harus ditangani oleh pemerintah sehingga diperlukan intervensi pemerintah untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dasar permukiman yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sebagaimana instruksi Bapak Presiden RI kepada Bapak Menteri PUPR “Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diamanahkan untuk memperbanyak kegiatan padat karya agar menjadi daya ungkit ekonomi nasional” dalam Rapat Terbatas tentang Akselerasi Implementasi Program Infrastruktur.
KEGIATAN INFRASTRUKTUR BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
Lingkup Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat / Kegiatan Padat Karya
Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah 1
1. Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)
2. Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
3. Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS)
4. Sanitasi Perdesaan Padat Karya
5. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
Menginjak Bulan Ke-3 Pandemi Covid-19, Disperakim Provinsi Jawa Tengah tetap konsisten menjalankan rapat bulanan dalam rangka membahas progres kegiatan akibat dampak Covid-19 dengan menggunakan aplikasi ZOOM sesuai dengan arahan Bapak Gubernur Jawa Tengah untuk tetap melakukan Work From Home dan Social Distancing. Rapat Koordinasi yang diselenggarakan pada Rabu, 6 Mei 2020 tersebut bertujuan sebagai forum komunikasi antar seksi dan bidang dalam lingkup pengendalian pelaksanaan tahun berjalan. Teknis pelaksanaan rapat dilakukan dengan aplikasi Zoom yang diakses online dari masing-masing tempat oleh ASN dengan kondisi WFH serta beberapa diikuti ASN di ruang rapat Disperakim Provinsi Jawa Tengah yang hanya terbatas 9 orang dalam satu ruangan.
Adapun Fokus Rapat yang dipimpin oleh Bapak Arief Djatmiko selaku Kepala Dinas Perakim Provinsi Jawa Tengah diantaranya membahas progres pelaksanaan kegiatan TA. 2020 dengan mempertimbangkan tindak lanjut refocusing penanganan dampak Covid-19 serta penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan dengan kondisi darurat pandemic covid-19, kegiatan yang belum dapat dilaksanakan secara optimal di lapangan kaitanya dalam preventif terhadap proses lelang yang sudah berjalan dengan lancar, paket belanja jasa konsultansi perencanaan pada kegiatan perencanaan dan pengendalian Kawasan Permukiman dalam mengantisipasi kondisi tanggap darurat Covid-19 dengan memperhatikan kemungkinan rasionalisasi anggaran.
“lokasi pelaksanaan pembangunan hadiah lomba hari habitat yang semuanya berada di zona merah Covid-19 sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam pelaksanaannya, namun demikian sampai dengan akhir April 2020 masih terjadwal tetap dilaksanakan dalam RKO yang telah diinput pada aplikasi e-projenctplanning. Sedangkan paket pekerjaan DED hadiah lomba Habitat saat ini sedang dalam proses seleksi pada Biro APBJ, tambah Arief Djatmiko”.
Selanjutnya, pembahasan dilanjutkan dengan diskusi Tanya jawab terkait progress fisik dan keuangan dari masing-masing bidang lingkup Dinas Perakim Provinsi Jawa Tengah, diantaranya Bidang Keterpadauan PKP dan Pertanahan.
Selain kegiatan yang dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah, dibahas juga kegiatan yang dibiayai dari APBN melalui kementerian PUPR yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I serta SNVT Penyediaan Perumahan Jawa Tengah. Selain kegiatan yang bersifat reguler, terdapat Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM). Kegiatan IBM ini dilatabelakangi oleh kondisi kemiskinan yang harus ditangani oleh pemerintah sehingga diperlukan intervensi pemerintah untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dasar permukiman yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sebagaimana instruksi Bapak Presiden RI kepada Bapak Menteri PUPR “Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diamanahkan untuk memperbanyak kegiatan padat karya agar menjadi daya ungkit ekonomi nasional” dalam Rapat Terbatas tentang Akselerasi Implementasi Program Infrastruktur.
KEGIATAN INFRASTRUKTUR BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
Lingkup Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat / Kegiatan Padat Karya
Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah 1
1. Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)
2. Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
3. Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS)
4. Sanitasi Perdesaan Padat Karya
5. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)