Dinas Perumahan Rakyat

Dan Kawasan Permukiman

Provinsi Jawa Tengah

Disperakim Jateng Gelar Rapat Pengendalian Program dan Strategi Persiapan APBD 2025

Semarang, 6 Desember 2024 – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah mengadakan Rapat Pengendalian Operasional Program Kegiatan di Ruang Rapat Lantai 3 kantor Disperakim. Rapat ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program selama November 2024 serta merumuskan strategi untuk kegiatan APBD tahun anggaran 2025.

Dipimpin oleh Kepala Disperakim Prov. Jateng, Ir. Arief Djatmiko, M.A., rapat berlangsung dengan metode diskusi dua arah. Sekretaris dan Kepala Bidang memaparkan capaian kinerja dan realisasi APBD hingga November, mencakup aspek fisik dan keuangan. Agenda ini juga dihadiri perwakilan BP2P Jawa III dan BPPW Jawa Tengah untuk memastikan koordinasi dan penyelarasan progres pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman di Jawa Tengah.

Diskusi mencakup penyesuaian dengan perubahan struktur organisasi di tingkat kementerian, memastikan dinamika tersebut tidak menghambat penyelesaian kegiatan 2024, terutama program pemberdayaan masyarakat. Untuk 2025 dan 2026, sinergi antara APBD dan APBN diharapkan tetap terjaga, dengan fokus pada pemenuhan rumah layak huni, pengentasan kawasan kumuh, dan dukungan perumahan bagi ASN.

Semarang, 6 Desember 2024 – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah mengadakan Rapat Pengendalian Operasional Program Kegiatan di Ruang Rapat Lantai 3 kantor Disperakim. Rapat ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program selama November 2024 serta merumuskan strategi untuk kegiatan APBD tahun anggaran 2025.

Dipimpin oleh Kepala Disperakim Prov. Jateng, Ir. Arief Djatmiko, M.A., rapat berlangsung dengan metode diskusi dua arah. Sekretaris dan Kepala Bidang memaparkan capaian kinerja dan realisasi APBD hingga November, mencakup aspek fisik dan keuangan. Agenda ini juga dihadiri perwakilan BP2P Jawa III dan BPPW Jawa Tengah untuk memastikan koordinasi dan penyelarasan progres pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman di Jawa Tengah.

Diskusi mencakup penyesuaian dengan perubahan struktur organisasi di tingkat kementerian, memastikan dinamika tersebut tidak menghambat penyelesaian kegiatan 2024, terutama program pemberdayaan masyarakat. Untuk 2025 dan 2026, sinergi antara APBD dan APBN diharapkan tetap terjaga, dengan fokus pada pemenuhan rumah layak huni, pengentasan kawasan kumuh, dan dukungan perumahan bagi ASN.