Senin, 21 April 2025 – Bertempat di ruang rapat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, telah dilaksanakan audensi penting yang dihadiri oleh Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah beserta 4 Direktur Jenderal yang turut serta,yaitu Dirjen Kawasan Permukiman Ir. Fitrah Nur, M.Si, Dirjen Perumahan Perdesaan, Dr. Drs. Imran, M.Si, MA.Cd., Dirjen Perumahan Perkotaan, Dr. Sri Haryati, S.Psi, M.Si, dan Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Resiko Brigjen Pol. Dr. Aziz Andriyansah, S.H, S.I.K, M.Hum.
Kegiatan ini juga dihadiri Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah Ir. Arief Djatmiko, MA, serta perwakilan dari Jarkim (Jejaring Kepala Disperakim) wilayah barat, Ir. Bassyarudin Akhmad, M.Sc.
Pertemuan ini menjadi langkah konkret dalam upaya menyinergikan program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung percepatan pencapaian target Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah.
Ada 3 isu penting yang dibahas dalam pertemuan ini, yaitu :
pertama "digitalisasi" dalam pendataan perumahan dan kawasan permukiman. Sinkronisasi data perlu dilakukan antara pusat dan daerah, dan sebagai piloting adalah di Provinsi Jawa Tengah yang sudah memiliki pendataan yang kuat dan nantinya bisa diintegrasikan dengan sistem informasi di pusat, sehingga nantinya dapat direplikasi secara masif oleh Provinsi lain ,
kedua "Metode Kolaborasi" bagaimana untuk bisa disepakati bersama guna menyusun metode perencanaan secara vertikal dari pusat,provinsi,hingga kabupaten/kota,
dan yang ketiga adalah isue "Kota dan Kumuh". diharapkan akan ada gerakan masif untuk tinggal di rumah vertikal minimal 3 lantai serta bagaimana menciptakan skema-skema pembiayaan secara mikro yang dapat menjangkau utamanya masyarakat berpenghasilan rendah serta bagaimana kolaborasi yang akan dilakukan sehingga dapat mewujudkan Bantuan Rumah Murah.
Melalui diskusi yang konstruktif ini, masing-masing pihak menyampaikan potensi, tantangan, dan strategi implementasi di daerah agar program tersebut berjalan optimal dan tepat sasaran.
Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas.
Dengan semangat kolaborasi, rapat ini menjadi wujud komitmen bersama dalam mewujudkan pemerataan pembangunan perumahan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Tengah.
Oleh Falih Asrofi
Senin, 21 April 2025 – Bertempat di ruang rapat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, telah dilaksanakan audensi penting yang dihadiri oleh Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah beserta 4 Direktur Jenderal yang turut serta,yaitu Dirjen Kawasan Permukiman Ir. Fitrah Nur, M.Si, Dirjen Perumahan Perdesaan, Dr. Drs. Imran, M.Si, MA.Cd., Dirjen Perumahan Perkotaan, Dr. Sri Haryati, S.Psi, M.Si, dan Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Resiko Brigjen Pol. Dr. Aziz Andriyansah, S.H, S.I.K, M.Hum.
Kegiatan ini juga dihadiri Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah Ir. Arief Djatmiko, MA, serta perwakilan dari Jarkim (Jejaring Kepala Disperakim) wilayah barat, Ir. Bassyarudin Akhmad, M.Sc.
Pertemuan ini menjadi langkah konkret dalam upaya menyinergikan program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung percepatan pencapaian target Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah.
Ada 3 isu penting yang dibahas dalam pertemuan ini, yaitu :
pertama "digitalisasi" dalam pendataan perumahan dan kawasan permukiman. Sinkronisasi data perlu dilakukan antara pusat dan daerah, dan sebagai piloting adalah di Provinsi Jawa Tengah yang sudah memiliki pendataan yang kuat dan nantinya bisa diintegrasikan dengan sistem informasi di pusat, sehingga nantinya dapat direplikasi secara masif oleh Provinsi lain ,
kedua "Metode Kolaborasi" bagaimana untuk bisa disepakati bersama guna menyusun metode perencanaan secara vertikal dari pusat,provinsi,hingga kabupaten/kota,
dan yang ketiga adalah isue "Kota dan Kumuh". diharapkan akan ada gerakan masif untuk tinggal di rumah vertikal minimal 3 lantai serta bagaimana menciptakan skema-skema pembiayaan secara mikro yang dapat menjangkau utamanya masyarakat berpenghasilan rendah serta bagaimana kolaborasi yang akan dilakukan sehingga dapat mewujudkan Bantuan Rumah Murah.
Melalui diskusi yang konstruktif ini, masing-masing pihak menyampaikan potensi, tantangan, dan strategi implementasi di daerah agar program tersebut berjalan optimal dan tepat sasaran.
Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas.
Dengan semangat kolaborasi, rapat ini menjadi wujud komitmen bersama dalam mewujudkan pemerataan pembangunan perumahan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Tengah.
Oleh Falih Asrofi