Semarang, 25 April 2025 – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan rapat koordinasi bersama konsultan pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah pada hari Jumat, 25 April 2025. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari evaluasi rutin terhadap progres pelaksanaan pendataan RTLH yang telah berjalan selama satu bulan terakhir.
Rapat berlangsung dengan dipimpin oleh Ibu Maharani Tri Hapsari, ST, MT selaku perwakilan dari Disperakim Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini turut dihadiri oleh tim dari Bidang Perumahan serta perwakilan konsultan selaku pelaksana teknis pendataan RTLH di lapangan.
Dalam pemaparannya, pihak konsultan menyampaikan perkembangan terkini terkait hasil pendataan RTLH yang telah dilakukan, mencakup capaian jumlah data yang berhasil dikumpulkan serta sebaran wilayah yang telah terjangkau. Selain itu, turut disampaikan beberapa kendala teknis yang dihadapi di lapangan, mulai dari tantangan aksesibilitas hingga hambatan administratif.
Disperakim berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pihak guna mewujudkan hunian layak bagi seluruh masyarakat.
Semarang, 25 April 2025 – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan rapat koordinasi bersama konsultan pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah pada hari Jumat, 25 April 2025. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari evaluasi rutin terhadap progres pelaksanaan pendataan RTLH yang telah berjalan selama satu bulan terakhir.
Rapat berlangsung dengan dipimpin oleh Ibu Maharani Tri Hapsari, ST, MT selaku perwakilan dari Disperakim Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini turut dihadiri oleh tim dari Bidang Perumahan serta perwakilan konsultan selaku pelaksana teknis pendataan RTLH di lapangan.
Dalam pemaparannya, pihak konsultan menyampaikan perkembangan terkini terkait hasil pendataan RTLH yang telah dilakukan, mencakup capaian jumlah data yang berhasil dikumpulkan serta sebaran wilayah yang telah terjangkau. Selain itu, turut disampaikan beberapa kendala teknis yang dihadapi di lapangan, mulai dari tantangan aksesibilitas hingga hambatan administratif.
Disperakim berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pihak guna mewujudkan hunian layak bagi seluruh masyarakat.