Semarang - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dan 35 kabupaten/kota sepakat untuk berkolaborasi dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Hal ini dilaksanakan seiring ditandatanganinya Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan/atau Informasi Statistik serta Penyelenggaraan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan ASN Pemprov Jateng dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada hari Jumat malam (20/06/2025) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Selain disepakati Nota Kesepakatan tersebut juga disepakati Kesepakatan Bersama antar BP Tapera, Pemprov Jateng dan Bank Jateng tentang Dukungan Pembiayaan Perumahan bagi MBR dan ASN di Jateng melalui Program Pembiayaan Tapera dan KPR Sejahtera.

Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, dalam sambutannya menyampaikan dukungan penuh terhadap penyediaan RLH di Jateng. Ia menegaskan program penyediaan RLH melalui program "Satu KK Satu Rumah Layak Huni" guna mengurangi backlog 324 ribu unit rumah. Di mana program tersebut sudah dihitung secara fiskal. Harapannya, perbaikan RTLH di seluruh Jawa Tengah bisa selesai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Pada 2025, akan dibangun 26.356 unit rumah melalui APBD Provinsi, kabupaten/kota, dan dukungan CSR.

Sementara itu, Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Aziz Ardiyansah, mengatakan, sektor perumahan merupakan salah satu Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan menjadi prioritas nasional. Ia menekankan pentingnya data akurat untuk penyaluran bantuan perumahan, serta menyebut kuota rumah subsidi ditargetkan 350 ribu unit secara nasional.