Semarang — Diskusi teknis dan peninjauan lapangan terkait pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) digelar pada Rabu, 9 Juli 2025 di ruang rapat lantai 1 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini melibatkan Disperkim Kota Semarang, Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Asisten Deputi Pembiayaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II.

Acara dibuka oleh Sekretaris Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Bapak Nova Adiwidanto, S.Hut., M.Psi., yang memaparkan sejumlah capaian program bantuan perumahan. Salah satunya adalah penanganan kawasan permukiman kumuh di Kampung Blangkon, Kelurahan Serengan, Kota Surakarta, yang melibatkan berbagai pihak seperti Pemerintah Kota Surakarta, Baznas Provinsi Jateng, BPR BKK Jateng, dan Disperum KPP Kota Surakarta. Program tersebut menjadi contoh nyata kolaborasi lintas sektor dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Sementara itu, Asisten Deputi Pembiayaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bapak Fery Akbar Pasaribu, S.Ip., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan rencana pemerintah pusat untuk membangun pilot project rumah susun (Rusun/Rusunawa) di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Proyek ini akan difokuskan di Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya sebagai bagian dari upaya merealisasikan program nasional 3 juta rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Usai sesi diskusi, Bapak Fery Akbar Pasaribu bersama rombongan melanjutkan kegiatan dengan peninjauan lapangan ke lokasi penerima bantuan program BSPS di Kelurahan Ngadirgo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Peninjauan ini bertujuan untuk melihat langsung pelaksanaan program di lapangan dan mengidentifikasi potensi pengembangan hunian vertikal bagi masyarakat MBR di wilayah tersebut.