Pada Jumat (18/07), BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah mengadakan rapat koordinasi dan pembahasan akhir terkait konsep kebijakan dan strategi berbasis Wilayah Pengembangan (WP). Pertemuan ini krusial dalam rangka penyusunan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029, khususnya yang berkaitan dengan Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah.
Salah satu konsep utama yang dibahas adalah “Pengembangan 10 Titik Aglomerasi Menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru”. Konsep ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi baru di berbagai wilayah Jawa Tengah, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan yang strategis dan merata.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah turut hadir dalam rapat penting ini, diwakili oleh Sekretariat Dinas dan Bidang Keterpaduan PKP. Dalam kesempatan tersebut, Disperakim Provinsi Jawa Tengah menyampaikan usulan dan masukan terkait sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman, memastikan bahwa aspek permukiman terintegrasi dengan baik dalam arah kebijakan pembangunan wilayah yang baru.
Pada Jumat (18/07), BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah mengadakan rapat koordinasi dan pembahasan akhir terkait konsep kebijakan dan strategi berbasis Wilayah Pengembangan (WP). Pertemuan ini krusial dalam rangka penyusunan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029, khususnya yang berkaitan dengan Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah.
Salah satu konsep utama yang dibahas adalah “Pengembangan 10 Titik Aglomerasi Menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru”. Konsep ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi baru di berbagai wilayah Jawa Tengah, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan yang strategis dan merata.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah turut hadir dalam rapat penting ini, diwakili oleh Sekretariat Dinas dan Bidang Keterpaduan PKP. Dalam kesempatan tersebut, Disperakim Provinsi Jawa Tengah menyampaikan usulan dan masukan terkait sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman, memastikan bahwa aspek permukiman terintegrasi dengan baik dalam arah kebijakan pembangunan wilayah yang baru.