Surakarta, 16 Oktober 2025. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah sebagai salah satu program strategis nasional, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa III menyelenggarakan Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Surakarta. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman kumuh dan sanitasi rumah sesuai dengan Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Sanitasi Rumah Tahun 2025.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini dihadiri oleh jajaran Pemerintah Pusat yang diwakili oleh BP3KP Jawa III serta perwakilan Pemerintah Daerah yaitu Disperakim Provinsi Jawa Tengah dan 13 Disperkim kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah (Kab. Blora, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kab. Magelang, Kab. Sukoharjo, Kab. Sragen, Kab. Wonogiri, Kab. Karangayar, Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kab. Klaten, Kota Solo dan Kab. Grobogan).

Dalam pembahasan rapat koordinasi menyampaikan pentingnya keselarasan antara perencanaan, verifikasi, hingga pelaksanaan kegiatan di lapangan agar program dapat berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan. Pada acara tersebut turut hadir Bapak Sumarno, A.md, ST., (Kasatker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman DIY)  yang membuka acara dengan salah satu poin penting arahannya yakni program 3 (tiga) juta rumah merupakan proyek strategis nasional dengan target capaian hunian layak ditingkatkan dari 62,25% di tahun 2024 menjadi 67% di tahun 2025, dan diharapkan mampu mencapai 74% di tahun 2029.

Salah satu narasumber Ibu Antin Juliati, S.T., M.M., (Kasi Pelaksanaan Wilayah I, BP3KP Jawa III) menyampaikan bahwa salah satu peran pemerintah daerah baik di level provinsi maupun kab/ kota pada program 3 (tiga) juta rumah adalah pemerintah daerah harus menyelaraskan visi dan misi daerah dengan program 3 (tiga) juta rumah, Monitoring dan evaluasi pembangunan perumahan melalui identifikasi RTLH, pendampingan kepada pemerintah desa dalam forum Musrenbangdes, sehingga mampu dalam menggerakkan dunia usaha untuk bisa terlibat dalam pembangunan atau peningkatan kualitas RTLH melalui dana CSR. Selain itu, kegiatan ini juga menyoroti arah kebijakan pembangunan Program Tiga Juta Rumah, yang meliputi pembangunan baru dan renovasi di wilayah perkotaan, perdesaan, dan pesisir. Program tersebut merupakan bagian dari target RPJMN 2025–2029 untuk meningkatkan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

Narasumber lainnya yakni Bapak Sekar, S.S.T (Penata Kelola Perumahan Ahli Muda) menyampaikan peran dan fungsi kehadiran Klinik PKP dalam mendukung keberhasilan program tiga juta rumah. Klinik PKP Jawa III sebagai inovasi digital dalam penyediaan layanan informasi, konsultasi, dan pendampingan teknis di bidang perumahan dan permukiman. Melalui platform digital seperti krsjawa3.com Klinik PKP Jawa III mendukung transformasi layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi. Klinik PKP Jawa III akan terus mendukung pelaksanaan program percepatan penyediaan hunian layak pada lingkungan layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan berinovasi digital berkelanjutan dan berkolaborasi bersama unsur akademisi maupun badan usaha. Melalui upaya tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat mensinkronisasikan pendataan profil kumuh di setiap daerah, sehingga penanganan kawasan kumuh dapat terintegrasi dari level pusat sampai daerah dan tertangani secara komprehensif. Melalui layanan informasi dan teknis dari Klinik PKP Jawa III diharapkan dapat dijangkau oleh lapisan masyarakat serta dimanfaatkan sesuai fungsi dan kebutuhan yang diperlukan.

Dengan semangat “Gotong Royong Membangun untuk Rakyat”, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat penanganan kawasan kumuh dan menyediakan hunian layak bagi masyarakat.