Surakarta – Disperakim Provinsi Jawa Tengah menggelar Desk Data Capaian Kinerja TW IV Tahun 2025 Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada hari Rabu, 26 November 2025, bertempat di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta. Kegiatan desk data oleh perwakilan Bappeda dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dari masing-masing 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
Pelaksanaan kegiatan sesi pagi diawali dengan Sosialisasi Penyampaian Konsep Penyelesaian Target dan Pendataan Backlog Perumahan selama 5 (lima) tahun kedepan di Provinsi Jawa Tengah. Penyelesaian target tersebut menjadi tanggung jawab bersama semua pemangku kepentingan dalam pemenuhan rumah layak huni guna mendukung PSN 3 Juta Rumah dan Program Prioritas Gubernur 1 KK 1 Rumah Layak Huni (RLH). Melalui sosialisasi tersebut diharapkan selama 5 tahun kedepan kabupaten/ kota dapat lebih memahami peran dan berkontribusi dalam pemenuhan RLH di Provinsi Jawa Tengah.
Selanjutnya pada sesi siang dilaksanakan Desk Data Capaian Kinerja TW IV, yang berfungsi sebagai forum verifikasi, validasi, dan konsolidasi data capaian kinerja penanganan perumahan dan kawasan permukiman di 35 Kabupaten/Kota. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi melakukan pemetaan dan kompilasi capaian kinerja penanganan perumahan dan kawasan permukiman.
Pelaksanaan pendataan berupa progres program penanganan perumahan dari berbagai sumber pendanaan, di antaranya DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Dana Desa, Baznas RI, Baznas Provinsi, Baznas Kabupaten/Kota, hingga CSR perusahaan. Pendataan ini menjadi instrumen penting dalam mengevaluasi capaian pembangunan rumah PK Bencana, PB Bencana, PB Backlog, PB Relokasi dan PK RTLH yang selaras dengan target dan kebutuhan masyarakat Jawa Tengah.
Selain itu, desk data TW IV juga melakukan pendataan capaian kinerja penanganan kawasan permukiman kumuh. Target pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh serta Penerbitan SK Kumuh terbaru sebagai dasar legal dan teknis untuk intervensi penanganan permukiman pada tahun-tahun berikutnya.
Melalui kegiatan Desk Data TW IV Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat koordinasi dan penyelarasan kebijakan dengan pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya dalam mendukung PSN 3 Juta Rumah dan Program Prioritas Gubernur 1 KK 1 Rumah Layak Huni (RLH). Selain itu juga sebagai upaya mewujudkan permukiman yang tertata, sehat dan layak huni. Sinergi perencanaan dan pendanaan lintas level pemerintahan tersebut menjadi pondasi penting bagi peningkatan kualitas perumahan yang lebih sehat, inklusif, dan berkelanjutan di Jawa Tengah.