Penguatan Kapasitas Manajemen Risiko 2026, Disperakim Jateng Fokus pada Fraud dan Pengadaan Barang/Jasa
Dalam rangka memperkuat penerapan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis risiko, Disperakim Prov.Jateng menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Manajemen Risiko Tahun 2026 pada Rabu (4/3/2026) yang bertempat di Kantor Disperakim Prov.Jateng. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Disperakim Prov. Jateng, Muslichah Setiasih, S.IP., MMG., M.Eng, serta dihadiri oleh Unit Kepatuhan Internal dan Unit Pemilik Risiko di lingkup Disperakim Prov. Jateng.
Mengusung tema “Penguatan Kapasitas Penyusunan Manajemen Risiko untuk Kategori Fraud dan Kemitraan serta Manajemen Risiko Pengadaan Barang/Jasa”, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur dalam menyusun dan mengimplementasikan manajemen risiko secara lebih sistematis, khususnya pada area yang memiliki potensi kerawanan tinggi.
Dalam sambutannya, Muslichah Setiasih menegaskan bahwa manajemen risiko bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen strategis dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Ia menekankan pentingnya peran aktif Unit Kepatuhan Internal dan Unit Pemilik Risiko dalam mengidentifikasi, menganalisis, serta mengendalikan risiko secara tepat dan terukur.
Hadir sebagai narasumber dari BPKP Prov.Jateng, yaitu Purwo Utomo, Ak. dan Kustanto, Ak., M.Si, yang memberikan penguatan materi dan pendampingan teknis kepada peserta. Kegiatan sosialisasi terbagi menjadi tiga sesi. Pada sesi pertama, Purwo Utomo memaparkan materi Strategi Penyusunan Rencana Manajemen Risiko Kemitraan dan Pengadaan Barang/Jasa. Dalam paparannya, dijelaskan langkah-langkah identifikasi risiko pada proses kemitraan dan pengadaan, teknik penilaian tingkat kemungkinan dan dampak risiko, serta penyusunan rencana pengendalian yang efektif untuk meminimalkan potensi fraud.
Sesi berikutnya diisi oleh Kustanto yang menyampaikan materi Strategi Penyusunan Manajemen Risiko. Ia menguraikan pentingnya penyusunan profil risiko organisasi yang selaras dengan tujuan strategis, penetapan risk register, hingga mekanisme monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Penekanan diberikan pada pembangunan budaya sadar.