Dinas Perumahan Rakyat

Dan Kawasan Permukiman

Provinsi Jawa Tengah

Sosialisasi dan Diseminasi Aplikasi Klinik PKP kepada para Stakeholders terkait

Rumah merupakan kebutuhan fisik dasar yang selain berfungsi sebagai tempat tinggal, juga menjadi aset bagi pemiliknya dan penerus keluarga di masa datang. Berdasarkan sasaran RPJMN 2020 – 2024 terkait dengan Infrastruktur Pelayanan Dasar Bidang Perumahan dan Permukiman, target Provinsi Jawa Tengah yaitu 82,3% rumah tangga menempati hunian layak; 100% hunian dengan akses air minum layak (termasuk 15% akses aman); dan 95% hunian dengan akses sanitasi layak (termasuk 20% akses sanitasi aman). Saat ini, issue yang menjadi permasalahan terkait dengan urusan perumahan dan kawasan permukiman banyak berkembang di masyarakat, antara lain masih banyak masyarakat yang menghuni rumah tidak layak huni, sulitnya masyarakat menjangkau akses hunian yang layak (struktur bangunan, luas perkapita, akses air minum dan sanitasi, serta kepastian bermukim) karena minimnya penghasilan atau kurangnya pengetahuan. Akibatnya, saat ini masih banyak masyarakat kita yang tinggal di hunian seadanya dan tidak terorganisir yang justru akan menciptakan lingkungan yang tidak sehat serta munculnya kawasan-kawasan kumuh.

Dalam rangka menanggulangi issue/ permasalahan tersebut sekaligus mendorong capaian rumah layak huni sesuai RPJMN 2020-2024, Klinik PKP merupakan salah satu strategi terobosan yang sedang digarap oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah bersama Tim Konsultan Penyusun. Klinik PKP tersebut akan dijadikan sebagai platform berbasis android yang dapat diakses oleh masyarakat umum dalam menemukan informasi, melaporkan masalah, dan mencari solusi terkait dengan permasalahan pada urusan perumahan dan kawasan permukiman khususnya di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam tahapan proses penyusunan dan operasionalnya Klinik PKP akan melibatkan mulai dari Pemerintah Pusat dan Daerah serta stakeholders penggerak dan penyedia Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Jawa Tengah. Salah satu yang menjadi konten dalam Klinik PKP adalah informasi terkait housing stock rumah/ perumahan oleh pengembang sekaligus informasi terkait pembiayaan rumahnya oleh lembaga keuangan/ perbankan. Oleh karena itu, pada hari Senin (23/08) telah dilaksanakan Sosialisasi Pengisian Data bagi Pengembang Perumahan dan Perbankan dalam Aplikasi Klinik PKP secara daring dengan mengundang asosiasi pengembang perumahan dan perbankan. Sosialisasi tersebut dibuka oleh Arif Sugeng Haryanto, ST selaku Kepala Bidang Keterpaduan PKP dan diskusi dipandu oleh Poernomo Puspo Susilo, SE, MM. Dalam sosialisasi tersebut, dijelaskan terkait tata cara pengisian daftar informasi rumah/ perumahan yang dibangun oleh pengembang (nama perumahan, lokasi, dan siteplan) termasuk informasi terkait spesifikasi rumah (tipe yang disediakan, harga, jumlah KM dan KT, jenis material, dan informasi lainnya) beserta status penjualannya. Data tersebut nantinya akan ditampilkan dalam aplikasi Klinik PKP sehingga masyarakat dapat mencari, melihat, serta memilih rumah/ perumahan sesuai dengan kebutuhannya.

Selain itu, telah dilaksanakan pula Diseminasi Klinik PKP pada Senin (30/08) secara daring yang dihadiri oleh Dinas PKP di 35 Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah untuk dapat memberikan review dan masukan serta mendukung implementasi Klinik PKP di Provinsi Jawa Tengah, karena PKP peran Kabupaten/Kota dibutuhkan dalam rangka koordinasi – sinkronisasi – konsolidasi – kolaborasi yang terpadu dan terintegrasi dalam menemukenali issue/ permasalahan PKP di daerahnya serta memberikan alternatif solusi pemecahannya, sekaligus menggandeng stakeholders yang ada di daerah Kabupaten/Kota untuk ikut bergerak bersama. Pemerintah beserta para stakeholders yang terlibat nantinya yang akan dapat memberikan advice atas laporan/ usulan dari masyarakat serta memberikan pemenuhan kebutuhan informasi dalam rangka penyelenggaraan PKP di Provinsi Jawa Tengah.

Rumah merupakan kebutuhan fisik dasar yang selain berfungsi sebagai tempat tinggal, juga menjadi aset bagi pemiliknya dan penerus keluarga di masa datang. Berdasarkan sasaran RPJMN 2020 – 2024 terkait dengan Infrastruktur Pelayanan Dasar Bidang Perumahan dan Permukiman, target Provinsi Jawa Tengah yaitu 82,3% rumah tangga menempati hunian layak; 100% hunian dengan akses air minum layak (termasuk 15% akses aman); dan 95% hunian dengan akses sanitasi layak (termasuk 20% akses sanitasi aman). Saat ini, issue yang menjadi permasalahan terkait dengan urusan perumahan dan kawasan permukiman banyak berkembang di masyarakat, antara lain masih banyak masyarakat yang menghuni rumah tidak layak huni, sulitnya masyarakat menjangkau akses hunian yang layak (struktur bangunan, luas perkapita, akses air minum dan sanitasi, serta kepastian bermukim) karena minimnya penghasilan atau kurangnya pengetahuan. Akibatnya, saat ini masih banyak masyarakat kita yang tinggal di hunian seadanya dan tidak terorganisir yang justru akan menciptakan lingkungan yang tidak sehat serta munculnya kawasan-kawasan kumuh.

Dalam rangka menanggulangi issue/ permasalahan tersebut sekaligus mendorong capaian rumah layak huni sesuai RPJMN 2020-2024, Klinik PKP merupakan salah satu strategi terobosan yang sedang digarap oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah bersama Tim Konsultan Penyusun. Klinik PKP tersebut akan dijadikan sebagai platform berbasis android yang dapat diakses oleh masyarakat umum dalam menemukan informasi, melaporkan masalah, dan mencari solusi terkait dengan permasalahan pada urusan perumahan dan kawasan permukiman khususnya di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam tahapan proses penyusunan dan operasionalnya Klinik PKP akan melibatkan mulai dari Pemerintah Pusat dan Daerah serta stakeholders penggerak dan penyedia Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Jawa Tengah. Salah satu yang menjadi konten dalam Klinik PKP adalah informasi terkait housing stock rumah/ perumahan oleh pengembang sekaligus informasi terkait pembiayaan rumahnya oleh lembaga keuangan/ perbankan. Oleh karena itu, pada hari Senin (23/08) telah dilaksanakan Sosialisasi Pengisian Data bagi Pengembang Perumahan dan Perbankan dalam Aplikasi Klinik PKP secara daring dengan mengundang asosiasi pengembang perumahan dan perbankan. Sosialisasi tersebut dibuka oleh Arif Sugeng Haryanto, ST selaku Kepala Bidang Keterpaduan PKP dan diskusi dipandu oleh Poernomo Puspo Susilo, SE, MM. Dalam sosialisasi tersebut, dijelaskan terkait tata cara pengisian daftar informasi rumah/ perumahan yang dibangun oleh pengembang (nama perumahan, lokasi, dan siteplan) termasuk informasi terkait spesifikasi rumah (tipe yang disediakan, harga, jumlah KM dan KT, jenis material, dan informasi lainnya) beserta status penjualannya. Data tersebut nantinya akan ditampilkan dalam aplikasi Klinik PKP sehingga masyarakat dapat mencari, melihat, serta memilih rumah/ perumahan sesuai dengan kebutuhannya.

Selain itu, telah dilaksanakan pula Diseminasi Klinik PKP pada Senin (30/08) secara daring yang dihadiri oleh Dinas PKP di 35 Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah untuk dapat memberikan review dan masukan serta mendukung implementasi Klinik PKP di Provinsi Jawa Tengah, karena PKP peran Kabupaten/Kota dibutuhkan dalam rangka koordinasi – sinkronisasi – konsolidasi – kolaborasi yang terpadu dan terintegrasi dalam menemukenali issue/ permasalahan PKP di daerahnya serta memberikan alternatif solusi pemecahannya, sekaligus menggandeng stakeholders yang ada di daerah Kabupaten/Kota untuk ikut bergerak bersama. Pemerintah beserta para stakeholders yang terlibat nantinya yang akan dapat memberikan advice atas laporan/ usulan dari masyarakat serta memberikan pemenuhan kebutuhan informasi dalam rangka penyelenggaraan PKP di Provinsi Jawa Tengah.