Dinas Perumahan Rakyat

Dan Kawasan Permukiman

Provinsi Jawa Tengah

Prastudi Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Pesisir Utara Jawa Tengah di Kota Pekalongan

Pekalongan - Disperakim Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kunjungan lapangan dalam rangka pengumpulan data dan studi awal terkait kawasan permukiman di pesisir utara yang terdampak dari kenaikan air laut Kota Pekalongan pada Kamis (16/9).

Kota Pekalongan mempunyai beberapa kawasan permukiman di pesisir utara yang terdampak dari kenaikan air laut. Didampingi Tim Kotaku Kota Pekalongan, Disperakim Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kunjungan ke kawasan permukiman di pesisir utara Kota Pekalongan tersebut, diantaranya yaitu di Kampung Bugisan, Kelurahan Panjang Wetan yang menjadi kawasan permukiman paling terdampak dari kenaikan air laut di Kota Pekalongan.

Berdasarkan SK Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Pekalongan Nomor 430/1131 Tahun 2020, Kampung Bugisan, Kelurahan Panjang Wetan termasuk ke dalam kawasan permukiman kumuh yang terdiri dari 5 RT dengan jumlah penduduk 1.150 jiwa.

Saat pemantauan lapangan di Kampung Bugisan ditemukan beberapa titik jalan yang mengalami kerusakan, seperti jalan berlubang, berlumpur dan tergenang air laut. Selain itu, ditemukan juga saluran drainase yang tidak mengalir dan dipenuhi sampah, serta kondisi bangunan rumah yang sudah rapuh. Shofiyatun, salah satu warga di Kampung Bugisan yang rumahnya terdampak kenaikan air laut mengatakan setidaknya dalam kurun waktu 5 tahun ia sudah menaikkan lantai dasar rumah sebanyak 2 kali setinggi 1 meter. Meskipun sudah dinaikkan, rumah Shofiyatun masih terkena dampak dari kenaikan air laut. Kondisi ini menyebabkan mobilitasnya dan warga yang lainnya untuk beraktivitas sehari-hari menjadi terganggu. Ia berharap Kampung Bugisan dapat ditangani sehingga mobilitas warga dapat normal kembali.

Kelurahan Panjang Wetan merupakan salah satu kawasan permukiman yang akan mendapatkan prioritas penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Pekalongan. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Andrianto Sekretaris Dinperakim Kota Pekalongan. Menurut Andrianto kawasan permukiman yang akan mendapatkan prioritas penanganan kawasan permukiman kumuh antara lain Kawasan Hilir dan Kawasan Loji (terdiri dari Kelurahan  Panjang Wetan, Panjang Baru dan Kandang Panjang).

Berkaitan dengan kondisi kawasan permukiman di pesisir utara yang terdampak dari kenaikan air laut di Kota Pekalongan tersebut, maka perlu upaya yang sinergis antara antara pemerintah, masyarakat, pihak swasta dan pihak lainnya dalam penanganannya. Untuk menjawab persoalan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan kedepan adalah melakukan identifikasi kawasan permukiman kumuh di pesisir utara Kota Pekalongan. Dengan adanya identifikasi ini diaharapkan adanya pedoman dalam penataan/penanganan kawasan permukiman kumuh di pesisir utara yang terdampak kenaikan air laut sehingga dapat meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan menjadi layak huni.

Pekalongan - Disperakim Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kunjungan lapangan dalam rangka pengumpulan data dan studi awal terkait kawasan permukiman di pesisir utara yang terdampak dari kenaikan air laut Kota Pekalongan pada Kamis (16/9).

Kota Pekalongan mempunyai beberapa kawasan permukiman di pesisir utara yang terdampak dari kenaikan air laut. Didampingi Tim Kotaku Kota Pekalongan, Disperakim Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kunjungan ke kawasan permukiman di pesisir utara Kota Pekalongan tersebut, diantaranya yaitu di Kampung Bugisan, Kelurahan Panjang Wetan yang menjadi kawasan permukiman paling terdampak dari kenaikan air laut di Kota Pekalongan.

Berdasarkan SK Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Pekalongan Nomor 430/1131 Tahun 2020, Kampung Bugisan, Kelurahan Panjang Wetan termasuk ke dalam kawasan permukiman kumuh yang terdiri dari 5 RT dengan jumlah penduduk 1.150 jiwa.

Saat pemantauan lapangan di Kampung Bugisan ditemukan beberapa titik jalan yang mengalami kerusakan, seperti jalan berlubang, berlumpur dan tergenang air laut. Selain itu, ditemukan juga saluran drainase yang tidak mengalir dan dipenuhi sampah, serta kondisi bangunan rumah yang sudah rapuh. Shofiyatun, salah satu warga di Kampung Bugisan yang rumahnya terdampak kenaikan air laut mengatakan setidaknya dalam kurun waktu 5 tahun ia sudah menaikkan lantai dasar rumah sebanyak 2 kali setinggi 1 meter. Meskipun sudah dinaikkan, rumah Shofiyatun masih terkena dampak dari kenaikan air laut. Kondisi ini menyebabkan mobilitasnya dan warga yang lainnya untuk beraktivitas sehari-hari menjadi terganggu. Ia berharap Kampung Bugisan dapat ditangani sehingga mobilitas warga dapat normal kembali.

Kelurahan Panjang Wetan merupakan salah satu kawasan permukiman yang akan mendapatkan prioritas penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Pekalongan. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Andrianto Sekretaris Dinperakim Kota Pekalongan. Menurut Andrianto kawasan permukiman yang akan mendapatkan prioritas penanganan kawasan permukiman kumuh antara lain Kawasan Hilir dan Kawasan Loji (terdiri dari Kelurahan  Panjang Wetan, Panjang Baru dan Kandang Panjang).

Berkaitan dengan kondisi kawasan permukiman di pesisir utara yang terdampak dari kenaikan air laut di Kota Pekalongan tersebut, maka perlu upaya yang sinergis antara antara pemerintah, masyarakat, pihak swasta dan pihak lainnya dalam penanganannya. Untuk menjawab persoalan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan kedepan adalah melakukan identifikasi kawasan permukiman kumuh di pesisir utara Kota Pekalongan. Dengan adanya identifikasi ini diaharapkan adanya pedoman dalam penataan/penanganan kawasan permukiman kumuh di pesisir utara yang terdampak kenaikan air laut sehingga dapat meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan menjadi layak huni.