Dinas Perumahan Rakyat

Dan Kawasan Permukiman

Provinsi Jawa Tengah

Rangkaian Pembelajaran Horizontal Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah

Pelaksanaan tahap kedua dari rangkaian Pembelajaran Horizontal Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah yang diselenggarakan tanggal 25 - 27 Oktober 2021 berlangsung di Hotel Grand Candi Semarang.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Perumahan dan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti, menyampaikan bahwa setidaknya ada lima hal utama yang bisa dipelajari dari Jawa Tengah terkait tata kelola perumahan permukiman, yaitu praktik tata kelola kolaboratif, pemenuhan hak bermukim, praktik siklus tata penyelengaraan perumahan dan permukiman, serta inovasi branding program yaitu " Jateng Gayeng Mbangun Omah Bareng", dan " Tuku Lemah Oleh Omah".

Sementara itu, terkait target nasional pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman, dikatakan Virgi, sesuai mandat RPJMN 2020-2024, pada tahun 2024 pencapaian pembangunan perumahan dan permukiman sebesar 70%, sementara ini capaian sampai tahun 2020 adalah 59,54%.

Untuk menutupi kesenjangan tersebut, serta untuk mencapai target, pihaknya menyusun 4 tahapan pendampingan kepada provinsi. Program itu meliputi fasilitasi penyusunan strategi program, perumusan program unggulan, internalisasi indikator dan program unggulan dokrenda serta modeling program unggulan perumahan.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Arief Djatmiko mengatakan, terkait dengan program Jateng Gayeng Mbangun Omah Bareng, Tuku Lemah Oleh Omah pihaknya memfasilitasi pembelian tanah melalui kredit mikro BPR BKK Jawa Tengah.

Pihaknya juga memfasilitasi pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) untuk penyiapan pembangunan rumah. Selain itu juga memfasilitasi pembangunan rumah melalui bantuan sosial stimulan rumah sederhana sehat, dengan tujuan untuk mengurangi angka backlog rumah di Provinsi Jawa Tengah dengan sasaran masyarakat Miskin non bankable yang tidak memiliki rumah.

Dalam rangkaian kegiatan tahap II pembelajaran horizontal, dilanjutkan studi lapangan ke lokasi Pembangunan Baru (PB) Komunitas di Kabupaten Magelang, kemudian hari kedua dilanjutkan studi lapangan lokasi PB Komunitas Kabupaten Jepara dengan tujuan agar dapat dilakukan replikasi oleh provinsi lainnya.

Pelaksanaan tahap kedua dari rangkaian Pembelajaran Horizontal Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah yang diselenggarakan tanggal 25 - 27 Oktober 2021 berlangsung di Hotel Grand Candi Semarang.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Perumahan dan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti, menyampaikan bahwa setidaknya ada lima hal utama yang bisa dipelajari dari Jawa Tengah terkait tata kelola perumahan permukiman, yaitu praktik tata kelola kolaboratif, pemenuhan hak bermukim, praktik siklus tata penyelengaraan perumahan dan permukiman, serta inovasi branding program yaitu " Jateng Gayeng Mbangun Omah Bareng", dan " Tuku Lemah Oleh Omah".

Sementara itu, terkait target nasional pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman, dikatakan Virgi, sesuai mandat RPJMN 2020-2024, pada tahun 2024 pencapaian pembangunan perumahan dan permukiman sebesar 70%, sementara ini capaian sampai tahun 2020 adalah 59,54%.

Untuk menutupi kesenjangan tersebut, serta untuk mencapai target, pihaknya menyusun 4 tahapan pendampingan kepada provinsi. Program itu meliputi fasilitasi penyusunan strategi program, perumusan program unggulan, internalisasi indikator dan program unggulan dokrenda serta modeling program unggulan perumahan.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Arief Djatmiko mengatakan, terkait dengan program Jateng Gayeng Mbangun Omah Bareng, Tuku Lemah Oleh Omah pihaknya memfasilitasi pembelian tanah melalui kredit mikro BPR BKK Jawa Tengah.

Pihaknya juga memfasilitasi pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) untuk penyiapan pembangunan rumah. Selain itu juga memfasilitasi pembangunan rumah melalui bantuan sosial stimulan rumah sederhana sehat, dengan tujuan untuk mengurangi angka backlog rumah di Provinsi Jawa Tengah dengan sasaran masyarakat Miskin non bankable yang tidak memiliki rumah.

Dalam rangkaian kegiatan tahap II pembelajaran horizontal, dilanjutkan studi lapangan ke lokasi Pembangunan Baru (PB) Komunitas di Kabupaten Magelang, kemudian hari kedua dilanjutkan studi lapangan lokasi PB Komunitas Kabupaten Jepara dengan tujuan agar dapat dilakukan replikasi oleh provinsi lainnya.