Dinas Perumahan Rakyat

Dan Kawasan Permukiman

Provinsi Jawa Tengah

Pemberian Santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Jalur Ganda Solo-Semarang Fase 1

Pemberian Santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Jalur Ganda Solo-Semarang Fase 1 (Solo Balapan-Kadipiro) Kota Surakarta pada tanggal 17 s/d 23 November 2021.

Kegiatan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dimaksud telah dilaksanakan terhadap 551 bangunan yang berdiri di atas tanah groundkaart PT Kereta Api Indonesia (Persero) di 4 Kelurahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta yang dalam hal ini adalah:
a. Kelurahan Joglo sejumlah 72 bangunan;
b. Kelurahan Nusukan sejumlah 244 bangunan;
c. Kelurahan Gilingan sejumlah 221 bangunan;
d. Kelurahan Banjarsari sejumlah 14 bangunan.
Terhadap 551 bangunan tersebut telah dilaksanakan tahapan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional yakni Sosialisasi, Pendataan, Verifikasi dan Validasi, Pengumuman dan Pelaksanaan Penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). 
 

Pemberian Santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Jalur Ganda Solo-Semarang Fase 1 (Solo Balapan-Kadipiro) Kota Surakarta pada tanggal 17 s/d 23 November 2021.

Kegiatan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dimaksud telah dilaksanakan terhadap 551 bangunan yang berdiri di atas tanah groundkaart PT Kereta Api Indonesia (Persero) di 4 Kelurahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta yang dalam hal ini adalah:
a. Kelurahan Joglo sejumlah 72 bangunan;
b. Kelurahan Nusukan sejumlah 244 bangunan;
c. Kelurahan Gilingan sejumlah 221 bangunan;
d. Kelurahan Banjarsari sejumlah 14 bangunan.
Terhadap 551 bangunan tersebut telah dilaksanakan tahapan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional yakni Sosialisasi, Pendataan, Verifikasi dan Validasi, Pengumuman dan Pelaksanaan Penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).