Dinas Perumahan Rakyat

Dan Kawasan Permukiman

Provinsi Jawa Tengah

Audiensi Kegiatan Disperakim Provinsi Jawa Tengah di Kementrian PUPR Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan

Kamis (13/1/2022), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan audiensi dengan Kementrian PUPR Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan (SSPP). Disperakim dihadiri oleh Arief Djatmiko selaku Kepala Dinas, Nova Adiwidanto selaku Sekretaris Dinas, dan Sri Wiharnanto selaku Kepala Bidang Perumahan Sedangkan dari SSPP dipimpin oleh Edward Abdurrahaman selaku Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan.

Dalam kesempatan ini, Arief Djatmiko menjelaskan kegiatan yang telah dilaksanakan di Jawa Tengah selama beberapa tahun ke belakang, beberapa diantaranya adalah penanganan kerusakan rumah akibat bencana, penanganan rumah tidak layak huni, penanganan rumah di wilayah kemiskinan ekstrim, dan lainnya. Penanganan kerusakan rumah akibat bencana berupa Bantuan Sosial (Bansos) barang berupa material bahan bangunan untuk perbaikan kerusakan rumah (rehabilitasi), Bansos berupa material bahan bangunan untuk pembangunan kembali rumah roboh akibat bencana (rekonstruksi), Bansos berupa material bahan bangunan untuk relokasi rumah di daerah rawan bencana (relokasi).

Penanganan rumah tidak layak huni dilakukan melalui Bantuan Keuangan Pemerintah Desa (Bankeupemdes) dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Desa untuk dilakukan pembelanjaan material bahan bangunan untuk perbaikan rumah yang tidak layak huni. Pelaksanaan dimulai dengan Musyawarah Desa (Musdes) untuk pengusulan Calon Penerima Bantuan (CPB) yang selanjutnya akan diusulkan Pemdes melalui aplikasi Simperum. Dinas Perumahan Kabupaten akan melakukan validasi data melalui aplikasi. Selanjutnya Disperakim Provinsi akan melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas untuk bisa diusulkan penyaluran Bankeupemdes.

Edward Abdurrahman merasa tertarik dengan metode pelaksanaan verifikasi dan validasi data yang diterapkan oleh Disperakim Prov. Jateng dalam pelaksanaan penanganan rumah tidak layak huni. Diharapkan akan ada diskusi lebih lanjut perihal metode ini agar bisa dilakukan penyempurnaan dan duplikasi untuk dijalankan di kementrian ataupun di provinsi lain.

Kamis (13/1/2022), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan audiensi dengan Kementrian PUPR Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan (SSPP). Disperakim dihadiri oleh Arief Djatmiko selaku Kepala Dinas, Nova Adiwidanto selaku Sekretaris Dinas, dan Sri Wiharnanto selaku Kepala Bidang Perumahan Sedangkan dari SSPP dipimpin oleh Edward Abdurrahaman selaku Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan.

Dalam kesempatan ini, Arief Djatmiko menjelaskan kegiatan yang telah dilaksanakan di Jawa Tengah selama beberapa tahun ke belakang, beberapa diantaranya adalah penanganan kerusakan rumah akibat bencana, penanganan rumah tidak layak huni, penanganan rumah di wilayah kemiskinan ekstrim, dan lainnya. Penanganan kerusakan rumah akibat bencana berupa Bantuan Sosial (Bansos) barang berupa material bahan bangunan untuk perbaikan kerusakan rumah (rehabilitasi), Bansos berupa material bahan bangunan untuk pembangunan kembali rumah roboh akibat bencana (rekonstruksi), Bansos berupa material bahan bangunan untuk relokasi rumah di daerah rawan bencana (relokasi).

Penanganan rumah tidak layak huni dilakukan melalui Bantuan Keuangan Pemerintah Desa (Bankeupemdes) dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Desa untuk dilakukan pembelanjaan material bahan bangunan untuk perbaikan rumah yang tidak layak huni. Pelaksanaan dimulai dengan Musyawarah Desa (Musdes) untuk pengusulan Calon Penerima Bantuan (CPB) yang selanjutnya akan diusulkan Pemdes melalui aplikasi Simperum. Dinas Perumahan Kabupaten akan melakukan validasi data melalui aplikasi. Selanjutnya Disperakim Provinsi akan melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas untuk bisa diusulkan penyaluran Bankeupemdes.

Edward Abdurrahman merasa tertarik dengan metode pelaksanaan verifikasi dan validasi data yang diterapkan oleh Disperakim Prov. Jateng dalam pelaksanaan penanganan rumah tidak layak huni. Diharapkan akan ada diskusi lebih lanjut perihal metode ini agar bisa dilakukan penyempurnaan dan duplikasi untuk dijalankan di kementrian ataupun di provinsi lain.